Di dalam negeri, patut diberikan apresiasi kepada para pejabat publik di Jabar, yaitu Gubernur Ridwan Kamil, Kapolda, Pangdam yang bersedia menjadi partisipan uji klinik yang dilaksanakan UNPAD dan Biofarma di Bandung. Jadi narasi yang mengatakan "manusia kok untuk uji coba", menunjukkan ketidakmengertian bahwa justru untuk mengetahui aspek maslahah suatu produk berguna bagi umat manusia harus melewati uji klinik terhadap sekelompok orang yang memenuhi syarat penelitian.
Indonesia mempunyai pengalaman. Dalam melaksanakan program imunisasi nasional, ternyata tidak semua jenis vaksin menjalani uji klinis di Indonesia.Â
Pada tahun 2017 Kemkes RI telah mengupayakan penambahan tiga jenis kekebalan untuk melengkapi program imunisasi dasar lengkap, yaitu Measles Rubella (MR), Pneumococcus dan vaksin Human Papillomavirus (HPV).Â
Vaksin MR untuk menggantikan vaksin campak, Vaksin Pneumococcus untuk mencegah ISPA pada anak dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim. Ketiga vaksin tersebut telah diuji di berbagai negara dan kita tinggal melaksanakan vaksinasi. Dengan tambahan tiga vaksin tersebut, maka total terdapat 14 imunisasi dasar lengkap dan hal itu berarti kita telah sama dengan negara Eropa dan AS <2>.
Kita telah mempunyai pengalaman melaksanakan program imunisasi nasional bertahun-tahun untuk memberi kekebalan sejak anak-anak dan ibu hamil.Â
Ditambah dengan membandingkan dengan pelaksanaan tiga vaksinasi dasar yang baru, maka tidak ada alasan untuk resisten terhadap vaksin Sinovac yang selain jelas data penelitiannya di Brazil, Turki, Tiongkok, kita juga memilih melaksanakan uji klinik di dalam negeri untuk menanggulangi Covid-19 sebagai penyakit jenis baru. PT Biofarma sebagai BUMN juga mempunyai pengalaman dalam memproduksi vaksin program imunisasi dasar, bahkan saat ini selain impor bahan bahan baku vaksin PT Biofarma juga mempersiapkan vaksin Merah Putih untuk menanggulangi Covid-19. Bila uji klinik vaksin merah putih sudah selesai tentu ini akan mengurangi ketergantungan impor vaksin Covid-19. Â Â
Status Kesehatan Presiden pravaksinasi. Lontaran pernyataan agar para pejabat yang lebih dulu divaksinasi, dengan penekanan masyarakat bukan sebagai obyek uji coba adalah narasi provokasi yang sebenarnya menggiring masyarakat untuk tidak percaya kepada vaksinasi sebagai solusi. Berbeda dengan mereka yang memberi saran dan berharap agar para pejabat negara memberi teladan dengan kesediaan menjadi obyek vaksinasi yang pertama.Â
Dalam hal ini Presiden Jokowi sudah menyatakan bersedia menjadi orang pertama yang mendapat Vaksinasi Covid 19, bila BPOM telah menyatakan memenuhi syarat penggunaan. Sebagaimana vaksinasi yang dtelah dijalani Raja Salman dan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, kesediaan Presiden Jokowi mendapat vaksinasi  merupakan upaya membangun kepercayaan rakyat bahwa vaksinasi bermanfaat, aman dan halal.
Namun sebagai Presiden, kehidupan Jokowi bukan hanya miliknya pribadi, Jokowi adalah milik bangsa yang untuk kepentingan keselamatan dan kesehatannya sebagai individu berstatus VVIP dibatasi berbagai protokol kesehatan, baik konsumsi obat, termasuk penggunaan vaksin dan makanan.Â
Dengan demikian kita memahami bahwa Presiden Jokowi akan akan menjalani vaksinasi atau tidak, semata-mata atas rekomendasi Tim Dokter Kepresidenan (TDK) yang mengetahui bagaimana status kesehatan Presiden.
Semoga tidak ada kontra indikasi dan kondisi komorbid yang pada Presiden Jokowi sehingga pada tanggal 13 Januari 2021 dapat melaksanakan Vaksinasi Covid 19 serentak bersama personel kesehatan di seluruh Indonesia. Masyarakat tentu sering menyaksikan bagaimana presiden bukan hanya menjaga kesehatannya, namun juga kebugarannya dari aktifitas olahraga yang rutin dilaksanakan presiden.
