Mohon tunggu...
Pudji Widodo
Pudji Widodo Mohon Tunggu... Lainnya - Pemerhati Kesehatan Militer.

Satya Dharma Wira, Ada bila berarti, FK UNDIP.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pengamanan Kesehatan pada Kegiatan Pejabat Negara Setingkat Menteri (VIP)

12 Oktober 2019   15:21 Diperbarui: 13 Oktober 2019   03:14 287
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber foto: kompas.com

Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan "Ini yang terakhir" saat menjawab pertanyaan wartawan Metro TV pada Jumat 11 Iktober 2019 terkait insiden yang dialami Menkopolhukam Wiranto yang ditusuk seorang pria yang kemudian dikenali bernama SA alias AR 51 tahun. Musibah yang dialami Pak Wiranto terjadi saat melakukan kunjungan kerja ke Pandeglang Banten, Kamis 10 Oktober 2019 sekitar pukul 11.50 WIB.  Akibat luka tusuk yang dialaminya, Wiranto dari tempat kejadian alun-alun Menes dibawa ke RSUD Pandegelang dan selanjutnya dilakukan Evakuasi Medik Udara (EMU) menggunakan helikopter ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Insiden Penusukan Wiranto juga mengingatkan kita kepada kejadian meninggalnya seorang pejabat kementerian kehutanan saat yang bersangkutan mengikuti rapat yang dipimpin Menhub Budi Karya Sumadi di Makassar. Dari video yang beredar tampak upaya peserta rapat lainnya yang berupaya menolong almarhum (regional kompas.com 26 September 2019). Di antara penolong ada yang mencoba menepuk-nepuk lengan atas korban, sebagaimana dicontohkan dalam video yang terpublikasi luas. Ada juga yang menepuk-nepuk bagian dada korban. Kedua cara ini tidak memenuhi kaidah bantuan hidup dasar. Penulis bisa memastikan dalam ruangan tersebut tidak ada yang mampu melakukan pijat jantung luar sebagai upaya Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang dikenal sebagai Resusitasi Jantung Paru (RJP).

Apa hubungannya antara insiden di Pandegelang dan di Makassar? ada yaitu perlunya kesiapan bantuan kesehatan sebagai bagian dari Rencana Pengamanan Kegiatan. Wacana pengamanan lebih sering dihubungkan dengan resiko ancaman secara fisik terhadap pejabat negara VIP maupun VVIP. Itulah sebabnya menjelang kehadiran para pejabat tersebut di daerah sasaran kegiatan, para penanggung jawab kegiatan lebih dahulu mengadakan rapat koordinasi bidang pengamanan.

Dalam forum tersebut seluruh aspek yang menigkatkan resiko ancaman dibahas dan diantisipasi dengan menyiapkan sumber daya wilayah baik kekuatan personel maupun alat dan perlengkapan serta metode yang berhubungan dengan taktis di lapangan yang biasa disebut standar prosedur operasi, dispersi kekuatan yang biasa disebut Ring 1; 2 dan 3, termasuk rencana kontinjensi . Bahkan bila perlu, bila sinergi kekuatan di di wilayah tersebut dipandang kurang memadai maka diajukan perkuatan dari instasi yang lebih tinggi.

Artikel ini tidak akan menelisik aspek keamanan ancaman fisik tersebut di atas. Penjelasan Kepala BIN bahwa SA sudah terpantau beberapa bulan sebelumnya saat pindah dari Kediri dan siapa yang memfasilitasi di tempat tinggal yang baru, tentu menjadi pertimbangan aparat keamanan wilayah Pandegelang dalam menyusun Rencana Pengamanan (renpam). Yang menarik perhatian penulis adalah aspek kesiapan bantuan kesehatan, di mana tampak jelas dari lokasi kejadian Wiranto dibawa ke fasilitas kesehatan definitif RSUD Pandegelang dengan kembali menggunakan mobil dinas yang membawa Wiranto datang ke lokasi. Apakah tidak tersedia ambulan, atau tersedia ambulan namun lokasi parkirnya jauh sehingga para penolong cepat memutuskan mengevakuasi Wiranto dengan mobil dinasnya.

Sinergi  dukungan  kesehatan dan latihan 

Terdapat prosedur tetap yang baik di lingkungan TNI, bahwa pada setiap kegiatan pejabat utama TNI dan Angkatan di lokasi kegiatan selalu hadir ambulan emergensi bersama tim medis. Analog dengan itu, seyogyanya pada kegiatan kunker pejabat negara VIP nonmiliter setingkat Menteri, panitia bidang pengamanan juga menyiapkan tim medis yang memadai sebagai antisipasi terjadinya kegawatdaruratan medis. Tim medis inilah yang dalam rapat pendahuluan menyarankan jalur evakuasi, rumah sakit tujuan evakuasi dan kapabilitas ambulan yang dipergunakan dalam mendukung kegiatan.

Dukungan kesehatan tersebut menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Pengerahan tim medis ini sebaiknya dibakukan di setiap daerah untuk mendukung kegiatan pejabat VIP negara nonmiliter setingkat Menteri. Saat ini yang sudah ada  dan baku hanya dukungan kesehatan untuk pejabat VVIP yaitu Presiden/Wapres dan keluarganya serta tamu negara setingkat kepala pemerintahan. Tugas ini dikoordinasikan oleh Tim Dokter Kepresidenan, Detasemen Kesehatan Paspampres, Kesehatan Kodam dan Fasilitas Kesehatan Wilayah. Menurut penulis untuk pejabat VIP dukungan kesehatan yang diperlukan adalah ambulan gawat darurat, dokter umum berkualifikasi Advanced Trauma Life Support (ATLS) dan Advanced Cardiac Life Support (ACLS), 2 orang paramedis ahli dan pengemudi yang mahir BHD. Sedang untuk pengamanan pejabat VVIP di lokasi kegiatan bahkan dipersiapkan ICU mini.

Tim medis inilah yang memberikan pertolongan pertama kepada pejabat VIP, melakukan stabilisasi dan penanganan selama dalam transportasi ke rumah sakit yang telah ditentukan menjadi rujukan sebagaimana yang tercantum dalam Renpam. Tim juga dapat melakukan komunikasi dengan dokter IGD rumah sakit sehingga siap mengambil alih dan meneruskan tindakan pertolongan karena sudah mendapat informasi lebih awal. 

Itulah mengapa salah satu standar baku dalam sistem PPGDT (Pedoman Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) dan Public Service Center (PSC) adalah tersedia dan berfungsinya radio medik. Beruntung saat ini alat komunikasi telepon genggam sudah memfasilitasi keperluan tersebut, bahkan antara dokter ambulan dan dokter spesialis konsultan bisa melakukan Video Call untuk memantau langsung kondisi korban. Selain untuk pertolongan individu pejabat, PPGDT juga penting dalam penanganan terjadinya korban massal.

Agar sistem PPGDT dan PSC berfungsi dan teruji kesiapsiagaannya, diperlukan latihan antar instansi kesehatan mulai dari pos kesehatan, ambulan, pusat kesehatan masyarakat sebagai pelayanan primer dan rumah sakit rujukan. Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan TNI AL dengan pelaksana RSAL dr. Mintoharjo mengadakan Latihan Kesehatan Terpadu yang selain diikuti fasilitas kesehatan TNI AL juga melibatkan Puskesmas Tanah Abang dan RSPI Sulianti Saroso. Topik latihan saat itu adalah penanganan korban massal kasus traumatologi dan kimiawi serta ancaman penyakit potensial wabah. Latihan dan pembentukan Puskodalkes TNI AL teruji pada tahun 2019 saat penanganan rusuh massa pasca real count dan pengumuman resmi hasil pemilu serta dampak demo RUU KPK dan KUHP.

Gubernur DKI Jakarta selesai menjenguk pasien korban rusuh massa dan meninjau Puskodalkes RSAL dr. Mintoharjo (sumber Tim IT RSAL MTH)
Gubernur DKI Jakarta selesai menjenguk pasien korban rusuh massa dan meninjau Puskodalkes RSAL dr. Mintoharjo (sumber Tim IT RSAL MTH)

Pada kesempatan ini penulis juga ingin berbagi pengalaman tentang dukungan kesehatan terpadu diantaranya kepada pejabat VIP pada kegiatan internasional Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 di kota Mataram, Perairan Lombok dan Bali Utara. MNEK adalah latihan bersama antara TNI AL dengan Angkatan Laut negara lain yang dipadu dengan kegiatan promosi pariwisata daerah. Pada even tersebut hadir para pejabat VIP Angkatan laut negara sahabat dan menjadi tamu negara. Dalam organisasi tugas penyelenggara MNEK 2018, penulis mendapat tugas sebagai Ketua Bidang Dukungan Kesehatan.

Tergabung dalam dukungan kesehatan kegiatan tersebut 194 personel kesehatan yang terdiri dari 69 orang dari TNI AL dan dibantu 125 dari Denkesyah TNI AD Mataram, Biddokkes Polda NTB, RSUD Mataram dan Dinkesprov NTB. Untuk mendukung kegiatan MNEK 2018 disiapkan 32 mobil ambulan dan 3 tim food security serta 1 unit Helikopter Puspenerbal untuk ambulan udara.

Untuk kegiatan latihan di laut baik aspek kapal atas air, pesawat udara maupun penyelaman, kesehatan internal TNI AL sudah rutin melaksanakan dukungan. Namun selain kegiatan profesi militer, juga dilaksanakan kegiatan yang melibatkan publik berupa kirab budaya di jalan utama kota, pameran di kawasan Islamic Center, panggung hiburan, City Tour, Marine Village di kawasan pelabuhan, Fun Run, Fun Bike, seminar dan pertemuan pejabat utama Angkatan Laut dari negara peserta serta perkemahan pramuka, tentu juga mengandung resiko keamanan. Salah satu pertimbangan yang disampaikan dalam rakor bidang pengamanan diantaranya adalah adanya sel-sel tidur kelompok radikal yang ada di NTB. Jadi pada kegiatan MNEK 2018 terdapat resiko keamanan bagi pejabat VIP, masyarakat dan resiko latihan serta resiko penyakit umum.

Pelaksanaan MNEK 2018 hingga ditutup tanggal 11 Mei berjalan aman, tidak ada kendala berarti di bidang kesehatan. Penulis kembali ke Surabaya dengan penuh syukur, sampai 3 hari setelah penutupan MNEK terjadi ledakan bom di beberapa lokasi di Surabaya. Penulis terhenyak dan berpikir andai teroris melakukan aksi di Mataram saat pelaksanaan MNEK 2018, tentu nama Indonesia dipertaruhkan karena saat itu terdapat ribuan personel Angkatan Laut dari 32 negara yang sedang berada di wilayah NTB, selain mengadakan latihan juga menikmati potensi wisata daerah NTB.

Bantuan Hidup Dasar (BHD)

Selain latihan kelompok dalam bentuk tim medis untuk memberi bantuan kesehatan pada kegiatan dukungan. Kepada pehabat negara,  publik maupun kegiatan satuan TNI dalam rangka operasi militer, menurut penulis sebaiknya setiap individu masyarakat, karyawan kantor; perusahaan dan pekerja informal sebagai orang awam, perlu juga memiliki ketrampilan BHD.

Kemampuan BHD individu penting untuk menyelamatkan orang yang sedang mengalami kegawatdaruratan henti napas maupun henti jantung di lingkungan di mana yang bersangkutan berada. Pertolongan ini penting sebelum bantuan tim medis datang sampai di lokasi kejadian. Henti napas dan jantung serta berhentinya suplai oksigen ke otak dapat menyebabkan kematian otak permanen.

BHD adalah upaya mengembalikan bekerjanya kembali fungsi pompa jantung dan paru yang karena sebab tertentu berhenti berfungsi, melalui serangkaian tindakan yang disebut dengan Resusitasi Jantung Paru (RJP). Selain secara manual, tindakan pertolongan dapat dilakukan dengan alat AED (Automated External Defibrilator), alat ini bahkan sudah disiapkan di area publik seperti di Bandara. Mereka yang pertama kali melihat korban dan berada di sekitar korban yang mengalami henti jantung dan henti napas, merupakan orang yang pertama seyogyanya memberi repon dan melakukan BHD ( first responder).

Alat AED di bandara Ngurah Rai (sumber : bali.tribunnews.com 21 Januari 2015)
Alat AED di bandara Ngurah Rai (sumber : bali.tribunnews.com 21 Januari 2015)

Bahkan menyadari peran penting first responder sebagai bagian dari rantai manajemen kegawatdaruratan di masyarakat, RSAL dr. Mintoharjo pada tahun 2018 pernah mengadakan latihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi para pengendara ojol. Para pengendara ojol dan setiap warga masyarakat awam seyogyanya berperan melakukan pertolongan awal pada kasus kegawatdaturatan kesehatan sambil menunggu datangnya bantuan medis definitif, namun tentu saja mereka harus dilatih terlebih dahulu. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan menjelang penyeleggaraan Asian Games 2018.

Pada even tersebut, sebagai rumah sakit rujukan RSAL dr. Mintoharjo adalah bagian dari Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) dan merupakan Public Safety Center. RSAL dr. Mintoharjo akan sangat terbantu dengan terlatihnya mereka yang berpotensi sebagai first responder first di area publik saat ditemukan korban dengan henti jantung dan henti napas.

Wasana Kata

Telah disampaikan perlunya dukungan kesehatan bagi pejabat negara VIP instansi nonmiliter setingkat Menteri dalam tugas tertentu saat berada di tengah publik. Tugas ini menurut penulis dibebankan kepada Dinas Kesehatan wilayah setempat dan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam Rencana Pengamanan Umum yang menjadi tanggungjawab aparat keamanan wilayah. Patut pula dibangun kesadaran agar setiap anggota masyarakat terlatih melakukan Bantuan Hidup Dasar (BHD) agar dapat berkontribusi dalam upaya penyelamatan korban, khususnya kasus henti jantung dan henti napas.

Sebagaimana harapan Ketua MPR, semoga Penusukan Wiranto merupakan kasus terakhir dan Pak Wiranto cepat sembuh, maka sebagai tanda simpati penulis menyarankan perbaikan sistem pengamanan pejabat negara dari aspek kesehatan.

Pudji Widodo,
Krian, Sidoarjo 12102019, untuk Kompasiana.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun