Salah satu kenakalannya di masa muda membuatnya hampir buta, saat dia bersama teman sesama pekerja bangunan bersama-sama menenggak arak yang dioplos dengan miras lainnya.
Tobat dan bersyukur atas diterimanya fasilitas KIS yang membuatnya menerima layanan kesehatan gratis, itulah yang diungkap Pak Karim tanpa mengerti betapa ruwetnya problem defisit BPJS sampai 28 triliun rupiah dan tugas Kementerian Sosial memverifikasi ulang data penerima PBI untuk membantu mengatasi defisit.
Validasi data terbaru terdapat 5,2 juta orang yang tidak layak masuk kelompok PBI (tirto.id 2 Agustus 2019). Sebagai satu dari 96 juta peserta BPJS golongan PBI, Pak Karim mungkin juga tidak paham bahwa iuran premi PBI juga sudah dinaikkan. Iuran BPJS yang selama ini karena nilainya dibawah nilai keekonomian turut berperan atas terjadinya defisit.
Pak Karim dan peserta BPJS kelompok PBI juga tak pernah tahu adanya peserta BPJS mandiri hanya membayar premi saat sakit, setelah sembuh berhenti melakukan pembayaran kewajiban iuran.
Pak Karim juga tak pernah tahu pusingnya manajemen rumah sakit saat klaim BPJS berbulan-bulan tak terbayar yang menyebabkan operasional rumah sakit terganggu dan tak mampu membayar hutang yang telah melewati jatuh tempo ke perusahaan farmasi.
Yang aneh untuk keperluan operasional, rumah sakit diminta hutang ke bank dengan mekanisme Supply Chain Financing (SCF), bukan BPJS yang hutang untuk membayar klaim rumah sakit. Namun ini tak bisa dilakukan karena BPJS dilarang melaksanakan transaksi derivatif seperti pinjaman ke Bank.
BPJS Watch mencatat bahwa sampai akhir Agustus jumlah tunggakan BPJS ke rumah sakit sebesar Rp. 13 triliun (JawaPos.com 3 Oktober 2019).
Pak Karim memuji pemerintah karena telah menjadi juru selamat atas hidupnya. Entahlah dalam bilik pemilu gambar siapa yang dicoblosnya. Mungkin Pak Karim juga tidak pernah berpikir mengapa besaran iuran BPJS baru dinaikkan setelah pemilu selesai dan petahana dinyatakan menang.
Menaikkan besaran premi BPJS prapemilu bukanlah langkah populer dan bisa mengancam elektabilitas. Dengan langkah seperti itu saja petahana hanya unggul 10 persen, apalagi bila potongan gaji untuk iuran BPJS peserta nonPBI dinaikkan sebelum pemilu, mungkin margin kemenangan petahana makin tipis.
Pembinaan Kesehatan TNI untuk mendukung tugas pokok TNI
Sampai saat nomor antrian saya dipanggil, Pak Karim tidak bertanya siapa diri penulis. Tentu tidak bermaksud ganti curhat kepadanya tentang BPJS dalam pandangan penulis sebagai purnawirawan TNI. TNI sudah “curhat” ke Komisi I DPR melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 18 Desember 2018 dan 23 Juli 2019.
Pokok permasalahan dalam RDP adalah dalam sistem rujukan di lingkungan Kemhan dan TNI diusulkan agar para prajurit TNI, PNS Kemhan, keluarganya dan Purnawirawan dapat dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dan dapat diklaimkan kepada BPJS Kesehatan sesuai FKTL tersebut (wikidpr.org 3 Januari 2019).
