Namun partisipasi aktif TNI dalam gelar latgabma sebagai forum internasional menuntut terdukungnya alutsista yang memadai sesuai Iptek terkini. Bila tidak, kehadiran TNI hanya akan menjadi pengamat latihan dan kontribusi diplomasi militer menjadi terbatas atau tidak berhasil serta tidak memberi dampak penggentar.
Kehadiran kapal rumah sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 serta penerjunan material  melalui pesawat angkut C-130 seri J – 30 Super Hercules TNI AU  dalam misi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza di Palestina adalah out come dari profesionalitas prajurit dan satuan TNI yang diakui oleh masyarakat maupun dunia internasional.
Terhadap problem domestik, operasi bantuan kemanusiaan, operasi SAR dan penanggulangan bencana sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP), juga merupakan jawaban atas tuntutan akuntabilitas satuan TNI. Â Dalam penanggulangan pandemi Covid-19, TNI dan Polri berperan besar pada pelaksanaan PPKM dan vaksinasi.
Akuntabilitas pada problem domestik juga menguat bila kita membuat komparasi antara keberhasilan TNI dalam upaya perdamaian dunia melalui kontribusi pasukan Garuda, dengan penanganan masalah separatis di Papua yang tak kunjung usai. Meskipun diakui pendekatan keamanan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah separatis Papua.
Selanjutnya patut dicermati perkembangan iptek militer terkini, khususnya pada konflik Ukraina-Rusia yang telah masuk ke babak baru perang futuristik. Terdapat dinamika penting dengan hadirnya konsep strategi yang lebih efektif dan efisien sebagai realita revolution in military affairs (RMA).
Palagan Ukraina-Rusia menjadi bukti rentannya  pertahanan yang dibangun dengan menyerap modal besar, namun sekejap lenyap dihancurkan serangan berbasis teknologi terkini yang jauh lebih murah. Fakta tersebut menjadi contoh bagi TNI yang selama ini dihadapkan kepada keterbatasan anggaran.
Dengan mengkaji ulang doktrin, strategi, organisasi dan teknologi sesuai perkembangan lingkungan strategis dan ancaman, diharapkan diperoleh pembiayaan yang lebih efisien namun kapabilitas pertahanan lebih optimal. Sebagai pembanding Kemhan RI pernah menghitung TNI memerlukan anggaran pertahanan Rp 1.700 triliun untuk 25 tahun.
Penutup
Perbincangan tentang perubahan pakaian dinas seragam protokol bukan sekedar wacana dan tren fesyen militer. Karena fesyen militer dan atribut dekorasinya bukan hanya sekedar lambang profesionalitas, namun juga simbol kesanggupan menjawab tuntutan akuntabilitas.
Kebetulan penggantian seragam protokol TNI yang telah dipergunakan sejak jaman orde baru, dilakukan pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercatat pemerintahan Presiden Joko Widodo paling besar mendukung sektor pertahanan sepanjang sejarah. (Kompas.com, 9/3/2023).
Dengan perkembangan global terbaru, tentu memerlukan kajian kembali apakah anggaran tersebut memperkuat struktur pertahanan negara yang adaptif terhadap berbagai perubahan dan merespons ancaman secara efektif dan efisien. Kemampuan mengelola pertahanan negara dengan efektif efisien pun menjadi tuntutan akuntabilitas.
