Kerelaan mereka melaksanakan tugas ibarat kontrak mati, bukan berarti negara lalu menempatkan prioritas yang lebih rendah dibanding pilihan program pemerintah yang lebih populis.Â
Gugurnya bhayangkara Polri di Jawa Barat karena luka bakar dan di Papua karena dipukul batu peserta unjuk rasa yang melakukan perlawanan, Â menjadi catatan agar tidak terulang. Sebaliknya dengan alkap yang lebih baik, personel PHH harus mencegah pendekatan represif dan mengutamakan tindakan humanis.
Dua puluh tahun setelah pengalaman unik tugas jaga Garnisun Jakarta, saya kembali bertugas di RSAL dr. Mintoharjo Jakarta. Tugas tersebut bersentuhan langsung dengan dukungan kesehatan pengamanan Pemilu 2019. Rumah Sakit dr. Mintoharjo menjadi rujukan dan tujuan evakuasi medis korban dari peserta unjuk rasa maupun aparat.
Fluktuasi skala unjuk rasa terkait hasil Pemilu 2019 membuat berkali-kali manajemen rumah sakit memodifikasi susunan daftar jaga tenaga kesehatan. Hal tersebut sesuai kontingensi rumah sakit yang telah dipersiapkan. Satuan Markas rumah sakit mendapat perkuatan personel pengamaman dari Brigif-1 Marinir.
Ruang tunggu gedung rawat jalan sementara diubah menjadi ruang observasi dengan tambahan 40 veldbed. Bilik-bilik poliklinik berganti fungsi menjadi kamar-kamar tindakan pertolongan. Hilir mudik  ambulans merujuk korban peserta unjuk rasa, juga beberapa personel Brimob yang lemas dan sesak.
Ruang rapat rumah sakit dimodifikasi menjadi Puskodal Kesehatan TNI AL. Puskodal menjadi sarana koordinasi dengan ambulans yang berada di lapangan mendukung satuan PHH TNI AL. Juga untuk layanan publik bersama ambulans lain dari jajaran Dinas Kesehatan DKI.
Rencana kontingensi rumah sakit rujukan
Pada 13 Februari 2024, Lantamal III Jakarta mengadakan apel siaga pengamanan Pemilu 2024. Saat itu tampak pasukan PHH Â Lantamal III tampil dengan alkap paripurna.Â
Menjadi harapan tidak terjadi mobilisasi pasukan PHH dan perlengkapan mereka tetap tersimpan di gudang. Tentu selama tidak ada pergerakan massa anarkhis menyikapi hasil Pemilu 2024 di wilayah Jakarta.
Meskipun demikian diperlukan mitigasi terhadap semua risiko terburuk oleh semua pemangku kepentingan. Parlemen jalanan bisa berkembang menjadi rusuh masa dan huru hara. Ujung-ujungnya korban di pihak massa dan aparat akan dievakuasi ke rumah sakit.
Dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Dinkesprov DKI Jakarta adalah leading sector pelayanan kesehatan. Pada situasi krisis kesehatan dan sebagai respon tanggap darurat bencana, maka memastikan pengobatan dan perawatan korban rusuh massa menjadi tanggungjawab Dinkesprov DKI Jakarta.
