IKN di Persimpangan Inklusivitas: Titik Balik atau Kesempatan yang Terlewatkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk IKN tersisa satu tahun lagi, yakni 2025. Pembangunan IKN diproyeksikan membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 20 persen atau setara Rp93.2 triliun berasal dari APBN. Saat ini, serapan APBN untuk proyek IKN telah mencapai Rp80 triliun sehingga tersisa sekitar Rp13 triliun. Namun demikian, belum ada rencana penambahan porsi APBN untuk IKN. Suharso mengatakan bahwa pembiayaan IKN lebih banyak mengandalkan investasi dari para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.  

Akan tetapi, pada kenyataannya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur tahap pertama yang berlangsung tahun 2020-2024 belum rampung. Realita ini jelas bertentangan dengan optimisme pemerintah sebelumnya, di mana pemerintah telah menyatakan adanya sejumlah besar investor dari berbagai negara, termasuk UEA, China, dan Korea Selatan, yang berkomitmen untuk berinvestasi di IKN.

Di sisi lain, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perencanaan pendanaan IKN belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN belum dapat terlaksana, berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD. Pembangunan infrastruktur IKN masih bertumpu pada pendanaan APBN. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperparah defisit APBN yang diproyeksikan mencapai Rp609.7 triliun atau 2.70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024. Angka proyeksi defisit APBN tersebut lebih tinggi dari target pemerintah dalam APBN 2024. Hal tersebut disebabkan oleh pengeluaran negara yang tinggi diiringi dengan pendapatan negara yang mengalami penurunan atau tidak mencapai target.

Kekhawatiran ini diperparah oleh rencana pemerintah untuk melibatkan area IKN untuk pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti. Ambisi tersebut menyebabkan peningkatan pengeluaran belanja negara demi merealisasikan rencana upacara tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah kondisi defisit APBN yang semakin membesar, hal tersebut memunculkan kekhawatiran muncul ketimpangan pengeluaran untuk prioritas anggaran lainnya.

Selain itu, kekhawatiran tidak hanya muncul terkait penggunaan anggaran untuk pembangunan fisik, tetapi juga nilai kemanusiaan. Saat ini, masih banyak masyarakat lokal di area pembangunan IKN yang tidak ingin direlokasi, seperti masyarakat Sepaku yang lama hidup di wilayah tersebut. Muncul kekhawatiran bahwa hak-hak mereka terpaksa dikorbankan atas nama pembangunan. Lantas, muncul keresahan terkait pantas tidaknya merayakan upacara 17 Agustus di IKN, sementara masyarakat lokal masih berjuang atas tanahnya. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan dan memperbaiki tata kelola agar sesuai dengan tujuan IKN itu sendiri, yaitu inklusivitas.

Pembangunan IKN ditujukan memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Namun, berbagai tantangan dan kekhawatiran masih mewarnai proyek ini, khususnya terkait pembiayaan dan keadilan bagi masyarakat lokal. Pemerintah baru sepatutnya dapat menganalisis dan membuat keputusan lebih lanjut tentang keberlanjutan proyek secara bijak demi menjamin bahwa inklusivitas ekonomi benar-benar tercapai dengan dukungan proyek ini.

Sumber

Alexander, H. B., & Laksono, M. Y. (2024, June 11). BPK Soroti Pendanaan Pembangunan IKN yang Masih Andalkan APBN. KOMPAS.com. Retrieved September 15, 2024, from https://ikn.kompas.com/read/2024/06/11/182709987/bpk-soroti-pendanaan-pembangunan-ikn-yang-masih-andalkan-apbn

Irawati. (2024, July 9). Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN 2024 Membengkak Rp609,7 Triliun. Infobanknews. Retrieved September 15, 2024, from https://infobanknews.com/sri-mulyani-proyeksi-defisit-apbn-2024-membengkak-rp6097-triliun/

Arini, S. C. (2024, July 13). Menteri Jokowi Blak-blakan Soal Nasib Anggaran IKN di 2025. detikFinance. Retrieved September 15, 2024, from https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7465083/menteri-jokowi-blak-blakan-soal-nasib-anggaran-ikn-di-2025 

Sanjaya, Y. C. A. (2024, June 12). Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Apa Penyebabnya? KOMPAS.com. Retrieved September 15, 2024, from https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/12/160000465/bahlil-akui-belum-ada-investor-asing-masuk-ikn-apa-penyebabnya-?page=all#google_vignette