IKN di Persimpangan Inklusivitas: Titik Balik atau Kesempatan yang Terlewatkan

IKN's Inclusivity at a Crossroads: Turning Point or Missed Opportunity

Pembangunan inklusif memegang peran penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat suatu bangsa. Hal tersebut dikarenakan inklusivitas ekonomi menjamin tidak ada ketimpangan dalam akses masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi pribadi. Fakta ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di area Kalimantan Timur resmi diawali oleh Presiden Joko Widodo di bawah masa jabatan beliau. Sebagai pengganti DKI Jakarta yang telah lama menjadi ibu kota Indonesia, IKN akan menjadi pusat penyelenggaraan pemerintah pusat. Namun, pemerintah berambisi menjadikan kota ini sebagai area ramah lingkungan, penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan simbol dari identitas nasional. 

Proyek IKN juga telah memiliki beberapa legitimasi yang disusun untuk menjamin proyek terselenggara lebih lanjut di masa yang akan datang. Secara hukum, penyelenggaraan proyek IKN dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah diperbaharui sebagai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. IKN juga telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045. 

Harapan untuk Kesejahteraan

Rencana pembangunan IKN tidak dapat dilepaskan dari isu ketidaksetaraan pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah tingkat perbedaan kemakmuran antarpulau di Indonesia yang telah konsisten menunjukan dominasi di Pulau Jawa. Isu ini dibuktikan oleh dominasi kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia yang mencapai 57.70%  pada triwulan I tahun 2024 (Muhamad, 2024), sebuah angka yang menunjukan kenyataan disparitas ekonomi di Indonesia, terutama jika kita bandingkan dengan pulau-pulau lainnya seperti Sumatera yang hanya mencatat angka 21.85%, Kalimantan sebesar 8.19% dan Sulawesi sebesar 6.89% (Databoks, 2024).  Disparitas ekonomi tersebut juga terlihat oleh tingginya angka Indeks Williamson Indonesia yang mengukur tingkat ketimpangan antarwilayah di angka 0.759 pada tahun 2019, meningkat dari angka 0.709 dari satu dekade sebelumnya. 

Berangkat dari isu ketimpangan antarwilayah di Indonesia, pembangunan IKN di Pulau Kalimantan yang secara geografis terletak di pusat Indonesia ditujukan untuk mendesentralisasi pembangunan demi menekan angka kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Melalui pembangunan terdesentralisasi, perdagangan antarwilayah akan semakin terdorong sehingga menstimulasi aktivitas ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah luar Jawa. Inklusivitas pembangunan juga terjamin karena pembangunan IKN mendorong adanya arus investasi ke provinsi ibu kota baru serta daerah sekitar demi memberikan multiplier effect yang membawa pemerataan bagi seluruh wilayah di Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif akan terlaksana.

Kemajuan dalam Pembangunan IKN

IKN sendiri telah mengalami banyak kemajuan sejak inisiasi proyek, salah satunya dalam pengusahaan kelestarian lingkungan. Melalui pengusungan konsep green forest smart city, pengambilan air tanah secara sembarang bersifat ilegal di IKN. Kebutuhan akan sumber daya air bersih di IKN sendiri, seluruhnya diproyeksikan akan  dipasok dari air permukaan, yaitu air yang mengalir di sungai-sungai atau air yang dapat ditampung dari embung-embung alami maupun buatan (Indonesia.go.id, 2022). Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan bahwa kebutuhan air bersih IKN akan dialirkan dari intake Sungai Sepaku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku. Pada SPAM Sepaku tersebut terdapat Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang berkapasitas 300 liter per/detik, pipa transmisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi sepanjang 22 km. Air yang berasal dari proses pengolahan SPAM Sepaku nantinya akan memenuhi kualitas air minum (potable water) sehingga air tersebut dapat dikonsumsi secara langsung dari kran oleh masyarakat. Hingga Juni 2024 ini, Danis mengatakan jika progres pengerjaan SPAM Sepaku ini sudah mencapai 97% dan setidaknya sudah akan tersedia pada perayaan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang (BBC, 2024). 

Progres pembangunan IKN dalam hal infrastruktur juga terlihat melalui 79% pembangunan Istana Negara yang sudah terselesaikan per Juli 2024 lalu dan diproyeksikan akan selesai 100% pada Agustus mendatang. Selain itu, progres juga tercatatkan melalui pembangunan proyek rumah tapak jabatan menteri yang per Juni 2024 sudah sendiri telah 91.3% terselesaikan (Media Indonesia, 2024). Di samping progres terkait pembangunan beberapa infrastruktur di IKN yang telah mendekati 100%, progres terkait realisasi visi IKN itu sendiri yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah juga mulai terlihat jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan pertama 2024 yang mencapai 7.3% (yoy), di mana pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5.6% (yoy). Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tersebut tidak dapat terlepaskan dari aktivitas pembangunan di IKN yang turut mendongkrak kinerja sektor perdagangan di Kalimantan Timur (Kontan, 2024).

Kekhawatiran Anggaran dan Kemanusiaan