Meskipun peningkatan jumlah penduduk menengah dan berkurangnya penduduk miskin semakin nyata, tetapi masyarakat yang baru mengalami perpindahan sebenarnya hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan. Bank Dunia, dalam laporan “Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class” (2020), menilai bahwa kelas menengah berkaitan erat dengan ukuran economic security di Indonesia. Mereka harus terbebas dari ancaman kemiskinan (peluangnya kurang dari 10%).
Walaupun kelas menengah dapat dianggap economically secure, tetapi mereka tidak bergelimang harta. Sebanyak 90% kelompok kelas menengah menghabiskan kurang dari $20 per harinya. Kelas menengah bawah memang tidak punya banyak pilihan. Instrumen perlindungan sosial juga tidak memadai. Mereka tidak berhak akan bantuan sosial karena mereka bukan termasuk kelompok miskin. Mereka belum tentu memiliki akses untuk beasiswa Bidik Misi karena tak memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah yang berpenghasilan 2 - 4,8 juta rupiah per bulan. Dalam kehidupan sehari-hari, fasilitas dan pemenuhan kebutuhan (pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, maupun papan) yang dapat diakses oleh masyarakat pada kelompok ini sangat terbatas. Penghasilan yang terbilang secukupnya, seringkali membuat kelompok ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mampu berinvestasi atau bahkan sekadar memiliki simpanan uang untuk kondisi tertentu/darurat. Kelompok aspiring middle berada dalam posisi yang masih rawan untuk jatuh ke kelas ekonomi di bawahnya.
Sebagai skenario proyeksi, pendapatan rata-rata pekerja Indonesia berada pada angka Rp 3,04 Juta perbulan (BPS, Februari 2024), biaya bahan pokok pangan sebesar Rp 1,5 juta perbulan, biaya transportasi berada pada angka Rp 800.000, biaya jaminan kesehatan Rp 100.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp 300.000, sehingga total pengeluaran seseorang dalam satu bulan adalah Rp 2,7 juta perbulan untuk diri sendiri. Ditambah lagi, para pekerja yang sudah berkeluarga memiliki biaya tambahan yang harus dikeluarkan seperti biaya pendidikan anak dan asuransi kesehatan keluarga, dan biaya pangan yang pastinya lebih besar. Hal ini membuat gaji yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Menghadapi permasalahan ini, pemerintah mengambil tindakan serius dalam mempercepat penanganan kemiskinan, yaitu dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berbagai skema telah dilakukan pemerintah, di antaranya dengan pengadaan program-program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, maupun jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin sehingga. Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk kelompok menengah, seperti pengadaan skema jaminan sosial kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, pemberian subsidi listrik maupun LPG 3kg, pemberian subsidi BBM, penyediaan insentif untuk PPN pembelian rumah harga dibawah Rp 5 M, serta bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Koordinator dari Post Doctoral Fellow in Economics di NYU Abu Dhabi - The World Inequality Lab South & South East Asia Region Nitin Bharti mengatakan bahwa tingkat ketimpangan dalam suatu masyarakat pada dasarnya adalah hasil dari pilihan politik, karena hal tersebut akan menentukan bagaimana masyarakat memutuskan untuk mengatur ekonominya. Menurut pendapatnya juga, negara-negara berada pada tingkat pendapatan rata-rata dan ketimpangan yang berbeda karena masing-masing negara punya jalan berbeda di dalam mengatur perekonomian.
Pemerintah Baru, Ekonomi Maju?
Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa dirinya hingga saat ini tetap optimis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Prabowo menekankan pentingnya penerapan ekonomi Pancasila atau ekonomi yang berpihak ke rakyat miskin, salah satunya dengan memberikan subsidi di sektor-sektor krusial, seperti kebutuhan gizi, pendidikan, dan transportasi.
Dalam era pemerintahan baru, terdapat beberapa program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, di antaranya adalah memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, menyediakan bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Sehingga diharapkan mampu memperbaiki kualitas kesehatan dan peningkatan gizi di pelosok negeri.
Selain itu, juga terdapat program mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi agar terjadi pemerataan pendidikan di semua wilayah. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Dari program yang telah menjadi target pemerintahan baru tersebut, diharapkan Indonesia dapat menekan angka kemiskinannya serta menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada pada pemerintahan sebelumnya. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada kalangan ekonomi bawah dan ekonomi kelas menengah agar kelas bawah bisa keluar jadi kelas menengah, dan kelas menengah tetap ikut merasakan kesejahteraan.
