Selain aplikasi bukanlah domain Kementrian Perhubungan, seharunya pemerintah tak boleh cawe-cawe terlalu dalam mengenai business to business. Sebab harga merupakan kesepakatan antara para pihak yang mempertimbangkan mekanisme pasar.
Jika Presiden Jokowi tak menindak bawahannya yang selalu berpihak terhadap pengusaha kaya,niscaya ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan niscaya tak akan terwujud.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!