Pancasila Usulan Muhammad Yamin

SEBELUM Soekarno menyampaikan pidato dasar Negara pada 1 Juni 1945, Mr Muhammad Yamin lebih dulu menyampaikannya pada 29 Mei 1945. 

Baik Bung Karno maupun M Yamin berbicara di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat. Yamin selain menyampaikan pidato secara lisan, juga menyampaikan secara tertulis lima prinsip yang diusulkan menjadi dasar Negara.

Ada lima prinsip yang ditawarkan oleh Muhammad Yamin sebagai dasar Negara, yaitu prinsip Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri ke-Tuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Yamin menyampaikan usulan dalam bentuk tertulis yang diberi pengantar Kerangka Uraian dan penyampaian secara lisan. Berikut salinan kerangka uraian (pengantar) secara tertulis yang diambil dari Buku Risalah Sidang BPUPKI dan Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahun menjelang 1 Juni 2016 yang akan ditetapkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

1. Peri Kebangsaan

Indonesia merdeka, sekarang –Nationalisme lama dan baru—Dasar Negara Seriwijaya dan Majapahit –perubahan zaman—Dasar peradaban Indonesia –Tradisi tatanegara yang putus—Etat national –etas patrimonies, etats puissances—kesukaran mencari dasar asli- Cita-cita yang hancur di medan perjuangan. Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri.

2. Peri Kemanusiaan

Kemajuan kemerdekaan –Kemerdekaan akan menghidukan kedaulatan Negara –Anggota keluarga –dunia—Status politik yang sempurna—Menolak dominion status, protectoraat, mandat, Atlantic charter pasal 3—Status internasional yang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna.

3. Peri ke-Tuhanan

Peradaban luhur –Ber-Tuhan—Dasar Negara yang berasal dari peradaban dan agama.

4. Peri Kerakyatan

- Permusyawaratan: Surat Asysyura ayat 38 –Kebaikan musyawarat—Musyawarat dalam masyarakat semasa khalif yang empat dan sesudah itu, Musyawarat bersatu dengan dasar mufakat menurut adat—Perpaduan adat dengan perintah agama.

- Perwakilan: Dasar adat yang mengharuskan perwakilan –Perwakilan sebagai ikatan masyarakat di sluruh Indonesia—Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tatanegara.

- Kebijaksanaan: Rationalisme—Perubahan dalam adat dari masyarakat—Keinginan penyerahan—Rationalisme sebagai dinamika rakyat.

5. Kesejahteraan Rakyat

Keadilan Sosial:

Kegembiraan dalam Negara baru—Perubahan bagi Republik Rakyat Kesejahteraan.