Konsep libertarian paternalism sendiri memang kontroversial. Oponen libertarian paternalism menekankan empat hal yang kontroversial. Pertama adanya manipulasi terselubung. meskipun pilihan tetap tersedia, cara penyajiannya bisa mempengaruhi keputusan secara signifikan. Ini dianggap sebagai manipulasi karena individu mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang diarahkan menuju pilihan tertentu.
Kedua adalah tanggung jawab individu. Ada pandangan bahwa intervensi semacam ini mengurangi tanggung jawab individu untuk membuat keputusan yang benar. Paternalism, dalam bentuk apapun, bisa dilihat sebagai upaya untuk meremehkan kemampuan orang untuk membuat keputusan sendiri.
Ketiga adalah standard keputusan baik. Siapa yang berhak menentukan apa yang dianggap sebagai keputusan yang baik. Standar ini bisa sangat subjektif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepentingan pembuat kebijakan, yang mungkin tidak selalu selaras dengan kepentingan individu. Selain itu, jika kebijakan bukan diambil dari keputusan yang profesional dan independen. Kebijakan tersebut menjadi bersifat otoriter dan zalim.
Keempat adalah kebebasan dan otonomi. Setiap bentuk intervensi, betapapun halusnya, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kebebasan dan otonomi individu. Mereka menekankan bahwa individu harus diberi kebebasan penuh untuk membuat keputusan, bahkan jika keputusan tersebut mungkin tidak optimal.
Dilain pihak, proponen berpendapat bahwa manusia tidak se-efektif itu dalam memilih keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Kita sering melakukan kesalahan pengambilan keputusan bahkan untuk hal-hal yang sepele. Hal ini terjadi karena kompleksitas interaksi antara kognisi dan emosi sehingga kebijakan default seperti TAPERA sangat membantu.Â
Sebagai contoh, dalam berkendaraan, untuk mengurangi tingkat kematian pada dalam kecelakaan lalu lintas, kebijakan pembuatan mobil mengharuskan sabuk pengaman harus selalu terpasang. Jika tidak, suara peringatan akan terdengar terus. Disain default ini didasarkan pada orang sering lupa atau malas menggunakan sabuk pengaman walaupun tau risikonya. Pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan auto-enrollment dalam program pensiun. Pekerja secara otomatis didaftarkan dalam program pensiun oleh perusahaan mereka, namun tetap memiliki opsi untuk keluar (opt-out). Pendekatan ini terbukti meningkatkan jumlah pekerja yang menabung untuk pensiun, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan. Inggris menerapkan sistem opt-out untuk donor organ, dimana semua warga negara dianggap sebagai donor organ kecuali mereka memilih untuk tidak menjadi donor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah donor organ dan telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan ketersediaan organ untuk transplantasi. Di Swedia, program pensiun dirancang agar pekerja secara otomatis menginvestasikan sebagian dari kontribusi pensiun mereka dalam dana yang dikelola oleh pemerintah, dengan opsi untuk memindahkan investasi ke dana lain sesuai pilihan mereka. Hal ini memastikan bahwa semua pekerja memiliki investasi pensiun, meskipun mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan atau minat untuk memilih sendiri.
Dalam konteks menabung juga demikian. Walaupun semua orang tau menabung itu penting, ada keterbatasan kontrol diri untuk menunda kesenangan sekarang untuk kepentingan masa depan (present bias) sehingga belanja selalu lebih menyenangkan dibanding menabung.
Titik temu sudut pandang yang berbeda ini berujung minimal pada dua hal.
Pertama, membuat kebijakan default untuk memilih sesuatu seperti otomatis menjadi peserta TAPERA terkesan seperti kebijakan yang benar-benar baru. Namun demikian, ketika pemerintah memutuskan untuk tidak membuat kebijakan apapun (tidak wajib TAPERA), sebetulnya pemerintah sudah membuat kebijakan default juga. Kebijakan untuk tidak mewajibkan TAPERA dikenal dengan kebijakan opt-in yaitu masyarakat boleh mendaftarkan TAPERA secara mandiri. Dari sudut pandang ilmu perilaku, tidak menyediakan pilihan itu adalah menyediakan pilihan juga.
Kedua, kebijakan membuat default atau tidak (mewajibkan menjadi peserta TAPERA atau tidak) masing-masing memiliki justifikasinya. Yang terpenting adalah sebetulnya memberikan pilihan untuk masuk (opt-in) dan opsi untuk keluar (#opt-out) dari kebijakan default apapun itu. Sehingga dalam konteks TAPERA, jika pemerintah memiliki justifikasi profesional dan independen bahwa pilihan default untuk menjadi peserta itu lebih optimal, maka peserta harus diberikan kesempatan semudah-mudahnya untuk keluar dari program (opt-out). Dengan demikian, kekhawatiran akan hilangnya kebebasan individu menjadi tidak relevan.
Tidak kalah penting, selain isu libertarian paternalism, ada kekhawatiran lain yang juga menjadi biang penolakan TAPERA yaitu isu kepercayaan (#trust). Ingat kasus #ASABRI dan Jiwasraya? Pada kedua kasus tersebut, dana masyarakat yang dihimpun raib digondol koruptor. Perlu pelibatan akademisi yang independen untuk mengkaji secara mendalam pilihan default apa yang paling optimal bagi masyarakat Indonesia. Â Selain itu, perlu dibangun keyakinan akan kemampuan pemerintah untuk mengelola dana TAPERA secara transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang jelas tentang pengelolaan dana TAPERA dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
