Baru-baru ini, isu #TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) kembali memanaskan jagat media sosial dan politik. Program yang digagas pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, terutama bagi kaum muda. Namun, TAPERA menuai pro dan kontra yang cukup sengit.
Secara garis besar, TAPERA mewajibkan setiap pekerja untuk menabung sebagian penghasilannya untuk membeli rumah. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA (BPT) dan digunakan untuk memberikan pinjaman perumahan dengan bunga rendah.
Dampak Tapera terhadap masyarakat masih belum sepenuhnya jelas. Di satu sisi, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama kaum muda, untuk memiliki rumah sendiri. Di sisi lain, banyak yang khawatir bahwa Tapera akan membebani masyarakat dengan biaya tambahan dan dapat disalahgunakan oleh pengelola dana.
Tantangan Kepemilikan #Rumah bagi Kaum Muda
Rasio kepemilikan rumah di Indonesia tergolong rendah, terutama bagi kaum muda. Menurut data #BPS tahun 2022, hanya 30,82% rumah tangga di Indonesia yang memiliki rumah sendiri. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya rasio ini adalah harga rumah yang tinggi, akses pembiayaan yang terbatas, dan gaji yang tidak memadai.
Kaum muda, khususnya di kota-kota besar, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memiliki rumah sendiri. Harga rumah di kota besar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji rata-rata. Akses pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) juga terbatas, terutama bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap atau memiliki penghasilan yang tidak stabil.
Saving rate (tingkat tabungan) orang Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data Bank Indonesia, saving rate di Indonesia hanya sekitar 6% di tahun 2022. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.
Kesulitan menabung untuk rumah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya rasio kepemilikan rumah di Indonesia. Banyak orang yang tidak memiliki kebiasaan menabung dan tidak mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli rumah.
Kebijakan Libertarian Paternalism
Libertarian paternalism adalah sebuah pendekatan kebijakan yang menggabungkan dua konsep yang tampaknya berlawanan: libertarianisme, yang menekankan kebebasan individu, dan paternalisme, yang mengacu pada campur tangan pemerintah untuk kebaikan individu tersebut. #Libertarianpaternalism mengusulkan intervensi pemerintah untuk membantu orang membuat keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak secara eksplisit menyetujuinya. Dalam konteks TAPERA, libertarian paternalism dapat digunakan untuk "membenarkan" program ini sebagai cara untuk membantu orang mencapai tujuan mereka untuk memiliki rumah sendiri.
Membuat keputusan untuk menabung menjadi keputusan #default dapat menjadi solusi untuk meningkatkan rasio kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan membuat program ini menjadi pilihan default, pemerintah dapat membantu orang untuk menabung secara otomatis tanpa harus memikirkannya.
