Moment Emas: Kasus Pagar Laut sebagai Entry Point Pemberantasan Mafia Tanah

Fenomena pagar laut yang marak di beberapa daerah pesisir bukan hanya soal konflik ruang hidup nelayan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menelusuri jaringan mafia tanah. Dalam banyak kasus, pola yang digunakan serupa: tanah atau wilayah pesisir yang sebelumnya menjadi ruang bersama tiba-tiba berubah status kepemilikan, lengkap dengan dokumen legal yang meragukan.

Pola Permainan Mafia Tanah

1. Identifikasi Lahan Potensial
   Mafia tanah biasanya mengincar lahan yang belum memiliki sertifikat hak milik yang kuat, seperti pesisir, hutan lindung, atau tanah adat. Wilayah ini sering kali hanya memiliki bukti kepemilikan adat atau administratif yang lemah.

2. Penguasaan Fisik Secara Perlahan
   Langkah awal dilakukan dengan membangun pagar, baik berupa pagar darat maupun pagar laut. Ini bertujuan untuk mengklaim kepemilikan faktual sebelum masuk ke proses legalisasi. Dalam kasus pagar laut, klaim ini diperkuat dengan dalih konservasi atau proyek pembangunan tertentu.

3. Legalisasi Melalui Jalur Hukum
   Setelah penguasaan fisik, tahap selanjutnya adalah mendapatkan legalitas formal. Ini bisa dilakukan melalui sertifikat hak guna usaha (HGU), hak pakai, atau hak milik yang diperoleh dengan memanipulasi dokumen atau bekerja sama dengan oknum aparat.

4. Jual-Beli dan Alih Fungsi Lahan
   Setelah memiliki status hukum yang lebih kuat, lahan tersebut bisa diperjualbelikan atau dialihfungsikan, misalnya dari kawasan konservasi menjadi area properti atau industri.

Aktor yang Terlibat

1. Makelar Tanah -- Berperan dalam mencari lahan potensial dan menyiapkan proses peralihan kepemilikan.
2. Oknum Pemerintah -- Terlibat dalam pembuatan dokumen legal yang mendukung penguasaan ilegal.
3. Pengusaha Besar -- Menggunakan jalur legal untuk membeli atau mengelola lahan hasil permainan mafia.
4. Aparat Keamanan -- Sering kali digunakan untuk mengintimidasi warga yang menolak pengambilalihan lahan.

Kasus pagar laut bisa menjadi momentum emas untuk membongkar jaringan mafia tanah yang selama ini beroperasi secara sistematis. Dengan menelusuri jejak kepemilikan dan perubahan status tanah di wilayah pesisir, ada peluang untuk mengungkap aktor-aktor yang selama ini bermain di balik layar.

Langkah yang Perlu Diambil oleh Penegak Hukum dan Pemerintah untuk membongkar jaringan mafia tanah yang bersembunyi di balik fenomena pagar laut, diperlukan pendekatan sistematis yang melibatkan berbagai lembaga. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Audit dan Investigasi Kepemilikan Lahan

• Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap status kepemilikan tanah pesisir, terutama lahan yang tiba-tiba berpagar atau berubah fungsi.
• Investigasi harus melibatkan data historis kepemilikan, termasuk dokumen lama yang sering kali diabaikan dalam proses sertifikasi baru.
• Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan KPK harus berkolaborasi untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan oknum dalam penerbitan sertifikat ilegal.

2. Moratorium Penerbitan Sertifikat di Wilayah Rawan

• Sementara investigasi berlangsung, pemerintah harus menghentikan sementara penerbitan sertifikat tanah di wilayah pesisir yang dicurigai menjadi target mafia tanah.
• Perlu ada regulasi ketat terkait pengalihan fungsi lahan pesisir agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak berkepentingan.

3. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelaku

• Mafia tanah bukan hanya masalah administratif, tetapi juga tindak pidana yang harus diusut oleh kepolisian dan kejaksaan.
• Perlu ada tindakan tegas terhadap makelar tanah, oknum pejabat, serta pihak swasta yang terlibat dalam skema ilegal ini.
• Aset yang diperoleh dari praktik mafia tanah harus disita dan dikembalikan ke negara atau masyarakat yang berhak.

4. Transparansi dan Pelibatan Masyarakat

• Pemerintah harus membuka akses informasi terkait kepemilikan dan perubahan status lahan agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
• Masyarakat pesisir, terutama nelayan yang terdampak, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hak mereka.

5. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Berkelanjutan

• Peraturan mengenai pengelolaan lahan pesisir harus diperjelas dan dipertegas agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan mafia tanah.
• Dibutuhkan lembaga independen yang fokus pada pengawasan dan penindakan kasus perampasan lahan, termasuk di kawasan pesisir.

6. Peran Masyarakat dalam Membantu Pemerintah

Selain peran pemerintah dan penegak hukum, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membongkar dan mencegah praktik mafia tanah, terutama dalam kasus pagar laut. Beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat antara lain:

a. Melaporkan Indikasi Perampasan Lahan

• Masyarakat pesisir dan nelayan yang melihat perubahan mencurigakan, seperti pembangunan pagar laut tanpa sosialisasi atau pengusiran paksa, harus segera melaporkan ke pihak berwenang seperti BPN, Ombudsman, atau KPK.
• Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan media juga bisa menjadi perantara untuk mengungkap kasus yang tidak ditindaklanjuti secara serius.

b. Mengorganisir Diri dan Menggalang Dukungan

• Masyarakat bisa membentuk kelompok advokasi lokal yang bertugas mengawasi perubahan tata ruang dan kepemilikan lahan di wilayah mereka.
• Menggalang dukungan dari akademisi, aktivis lingkungan, dan media bisa membantu menekan pemerintah agar bertindak lebih cepat.

c. Menggunakan Teknologi untuk Dokumentasi dan Bukti

• Warga bisa memanfaatkan peta digital, foto satelit, atau dokumentasi lapangan untuk merekam perubahan di wilayah pesisir mereka.
• Dengan adanya bukti visual dan historis, pemerintah akan lebih sulit mengabaikan laporan perampasan lahan.

d. Mendesak Transparansi dan Partisipasi Publik

• Masyarakat bisa meminta pemerintah daerah untuk membuka akses terhadap informasi kepemilikan lahan dan izin usaha di pesisir.
• Menghadiri forum-forum diskusi publik atau dengar pendapat di DPRD bisa menjadi cara untuk menyuarakan keberatan dan tuntutan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, praktik mafia tanah bisa lebih sulit dilakukan secara diam-diam. Kolaborasi antara warga, media, dan pemerintah akan memastikan bahwa pagar laut tidak hanya menjadi simbol ketidakadilan, tetapi juga momentum untuk reformasi kebijakan pertanahan yang lebih adil.

Kasus pagar laut bisa menjadi momentum emas bagi pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah yang selama ini beroperasi di balik layar. Dengan investigasi menyeluruh, penegakan hukum yang kuat, serta transparansi dalam pengelolaan lahan, Indonesia bisa mencegah penguasaan ilegal atas tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat.