Penghapusan Presidential Treshold 2029: Harapan atau Ancaman?

Solusi untuk Mengantisipasi Kegaduhan

Jika penghapusan presidential threshold tetap dilakukan, ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk memitigasi risiko kegaduhan:

1. Pendidikan Politik untuk Masyarakat
   Edukasi yang masif dan terstruktur perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Hal ini mencakup literasi politik, kemampuan menyaring informasi, dan kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan.

2. Penguatan Regulasi Kampanye
   Aturan yang lebih tegas untuk membatasi kampanye negatif, ujaran kebencian, dan hoaks harus diberlakukan. Teknologi digital seperti media sosial juga perlu diawasi dengan lebih baik agar tidak menjadi alat provokasi.

3. Mekanisme Seleksi yang Ketat
   Jika presidential threshold dihapus, mekanisme lain harus diterapkan untuk memastikan hanya calon yang benar-benar kompeten dan layak yang maju, seperti uji kelayakan dan kepatutan yang transparan dan melibatkan publik.

Penutup: Harapan atau Ancaman?

Penghapusan presidential threshold adalah langkah yang memiliki potensi besar untuk memperbaiki demokrasi Indonesia, tetapi juga menyimpan risiko yang signifikan. Dalam konteks masyarakat yang belum sepenuhnya dewasa secara politik, kebijakan ini bisa menjadi pedang bermata dua.

Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan semua pihak: masyarakat, partai politik, serta pemerintah, untuk beradaptasi dengan sistem baru. Apakah kita siap menjadikan langkah ini sebagai lompatan maju, atau justru akan terjebak dalam kegaduhan yang melemahkan demokrasi? Pemilu 2029 akan menjadi ujian besar bagi bangsa ini.