Namun, seperti halnya dengan sektor lainnya, tantangan terbesar adalah bagaimana mewujudkan semua visi ini dengan efektif. Pendidikan membutuhkan waktu, dana, dan kebijakan yang konsisten untuk benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dan berdaya saing. Untuk kelas pekerja, perubahan ini akan terasa jika sistem pendidikan kita berhasil menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil, tetapi juga siap menghadapi dunia yang semakin kompleks dan beragam. Jika berhasil, pendidikan dan pengembangan SDM akan menjadi salah satu fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
6. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah salah satu pilar utama dalam visi Prabowo untuk Indonesia. Dalam setiap negara yang ingin berkembang secara adil dan berkelanjutan, hukum harus menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan setara, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus memiliki sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga transparan, adil, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja.
Bagi banyak orang, penegakan hukum di Indonesia sering kali dianggap lemah. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sorotan masyarakat. Contoh nyata adalah kasus-kasus terkait penggunaan anggaran yang tidak transparan atau melibatkan kebijakan yang merugikan rakyat. Salah satu yang cukup mencolok adalah pengelolaan dana negara untuk proyek-proyek besar yang sering kali tidak sesuai dengan tujuan awalnya atau bahkan diselewengkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak upaya untuk memperbaiki sistem hukum, kesenjangan antara hukum yang berlaku dan praktik di lapangan masih sangat besar.
Selain itu, kasus-kasus ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali tidak berjalan dengan adil. Banyak pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak atau tidak diberikan hak-haknya, seperti upah yang sesuai, tunjangan, atau perlindungan sosial. Kasus-kasus semacam ini sering kali tidak ditangani dengan serius, atau ketika ditangani, prosesnya berjalan lambat dan tidak memberikan keadilan yang tepat waktu. Misalnya, pekerja yang memperjuangkan hak-hak mereka melalui serikat pekerja sering kali menghadapi intimidasi dari pihak pengusaha, dan pihak berwenang sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai.
Dalam visinya, Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi di semua lapisan pemerintahan, memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan atau lemah dalam menghadapi ketidakadilan. Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya sistem peradilan yang efisien dan cepat. Banyak kasus hukum yang menumpuk di pengadilan dengan proses yang memakan waktu bertahun-tahun, membuat masyarakat merasa putus asa dan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Dalam pandangan Prabowo, sistem peradilan yang lambat dan mahal hanya akan memperburuk ketidakadilan, sementara rakyat membutuhkan kecepatan dan kepastian dalam mendapatkan keadilan.
Di sisi lain, Prabowo juga menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menindak kejahatan besar atau korupsi di kalangan pejabat tinggi, tetapi juga tentang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlindungan hukum bagi para buruh dan pekerja di Indonesia. Prabowo berjanji akan memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan diterapkan dengan adil, dan para pekerja mendapatkan hak-hak mereka, seperti upah yang layak, perlindungan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Ini terlihat dalam contoh kasus-kasus seperti PHK sepihak yang terjadi di beberapa sektor, yang sering kali tidak mendapat perhatian dari pihak berwenang.
Bagi kelas pekerja, penegakan hukum yang adil adalah jaminan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya keadilan yang terjamin, para pekerja tidak hanya bisa merasa aman, tetapi juga lebih percaya diri dalam berjuang untuk hak-hak mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap ketidakadilan, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, akan menciptakan rasa keadilan yang lebih besar di masyarakat, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Namun, tantangan terbesar bagi Prabowo adalah memastikan bahwa visi penegakan hukum ini benar-benar terealisasi. Tidak hanya sebatas retorika politik, tetapi harus ada perubahan nyata dalam sistem hukum Indonesia. Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum, memperbaiki kualitas aparat penegak hukum, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah hal-hal yang perlu dibuktikan oleh pemerintahannya.
Dengan penegakan hukum yang lebih kuat, Indonesia bisa memiliki landasan yang lebih kokoh untuk membangun negara yang adil dan sejahtera, yang pada akhirnya akan membawa manfaat langsung bagi kelas pekerja dan seluruh rakyat Indonesia.
7. Ketahanan Pangan dan Energi
