PPDB Sistem Zonasi: Apa Kabarmu Kini?

Di Indonesia setiap kali musim penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru tidak luput dari polemik dan masalah. Masalahnya selalu berulang dari tahun ke tahun. Mulai dari masyarakat yang masih saja berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke "sekolah favorit", calon siswa yang tidak diterima di sekolah terdekat karena tergeser oleh siswa lain yang disinyalir melakukan akal-akalan di Kartu Keluarga (KK), sementara di satu sisi ada sekolah yang membludak peminatnya dalam PPDB di sisi lain sebaliknya terdapat sekolah yang minim peminat sehingga tidak memenuhi kuota penerimaan siswa baru yang sudah ditetapkan.

Sistem zonasi dilaksanakan dengan mengukur jarak udara melalui titik koordinat secara online dengan google maps dari sekolah ke rumah masyarakat berdasarkan Kartu Keluarga. Otomatis semakin dekat jarak rumah masyarakat dengan sekolah yang dituju maka semakin besar peluang diterima di sekolah itu. 

Tetapi persoalan kemudian muncul misalnya terjadi mutasi data KK pada calon siswa dari KK keluarga inti dimutasi atau "dititipkan" kepada KK keluarga sanak saudara yang notabene jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah tujuan. Persoalan ini sebetulnya klasik tetapi masih saja terjadi sampai sekarang.

Yang terbaru adalah polemik yang terjadi di salah satu SMA negeri di kota Bogor. Calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan tergeser dengan calon siswa lain yang disinyalir menitipkan data KK nya kepada KK sanak saudara yang jarak rumahnya lebih dekat dengan SMA tujuan. Sehingga walimurid melakukan aksi protes ke sekolah tujuan dengan cara melakukan pengukuran manual menggunakan meteran kayu. Selengkapnya di sini.

Ide Besar Brilian Atribut Perlu Disiapkan

Saya pribadi menilai sejatinya kebijakan PPDB sistem zonasi ini baik adanya. Karena dilatarbelakangi dengan semangat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Juga didasari atas ide besar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang sama baiknya. Tetapi untuk mewujudkan ide besar itu nampaknya bukan sesuatu yang gampang. 

PPDB sistem zonasi memiliki konsekwensi logis bagi pemerintah daerah agar mempersiapkan atribut-atribut pendukungnya dengan baik. Sehingga sistem zonasi ini dapat berhasil dan tidak menimbulkan polemik yang berulang setiap tahun.

Tentu pemerintah mesti memiliki standar mutu yang baku bagi semua sekolah sehingga tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Karena sejatinya semua sekolah harus dibentuk agar menjadi sekolah unggulan. 

Pemerintah harus berupaya agar tidak terjadi ketimpangan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Semacam menentukan standar kualitas yang sama bagi seluruh sekolah di wilayahnya. Sementara itu sejauh ini masalah ketimpangan mutu pendidikan dan persekolahan masih menjadi isu besar di negara kita secara umum.

Sekolah yang terletak di perkotaan tentu tidak sama situasi dan kondisinya dengan sekolah yang terletak di pelosok desa. Bahkan sekolah dalam satu kawasan zona yang sama pun memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Ada sekolah yang gedungnya bagus dilengkapi dengan sarana prasarana yang mencukupi di sisi lain ada juga sekolah yang sebaliknya. Ada sekolah dengan jumlah tenaga pengajar yang cukup tetapi ada juga sekolah yang krisis tenaga pengajar. 

Selama atribut-atribut pendukung semacam ini belum selesai dibenahi, selama itu pula akan selalu muncul polemik di seputar isu PPDB zonasi. Karena belum meratanya mutu pendidikan maka secara naluriah masyarakat juga akan berbondong-bodong mendaftar pada sekolah yang dianggap baik mutunya.