Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kesempatan yang tersedia dalam pendidikan tinggi di suatu negara. APK dihitung dengan membagi jumlah total pendaftar di perguruan tinggi, baik yang baru maupun yang sudah ada, dengan jumlah penduduk dalam kelompok umur yang biasanya berada di perguruan tinggi, kemudian dikalikan dengan 100.
Angka Partisipasi Kasar (APK) di perguruan tinggi di suatu negara sangat penting untuk bersaing di era globalisasi. Sayangnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia tergolong rendah. Berdasarkan laporan databooks.katadata.co.id di tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi Indonesia hanya mencapai 36,31%. Masih tertinggal jika dibandingkan Singapura (91,09%), Thailand (49,29%) dan Malaysia (43,00%).
Laporan terbaru di tahun 2022 mengatakan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia ini telah meningkat di angka 39,37%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dari 100 individu terdapat sekitar 39 individu yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Penyebab rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia ini disinyalir salah satunya adalah karena mahalnya biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi. Faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya agar dapat berkuliah di perguruan tinggi menjadi penghambat untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia.
Cita-cita mencapai Indonesia emas di tahun 2045 agaknya memang harus dibenahi dari sekarang. Agar bonus demografi yang konon akan terjadi di tahun tersebut menjadi potensi untuk Indonesia menjadi negara maju. Bukan sebaliknya bonus demografi yang malah menjadi beban. Rata-rata skor IQ nasional kita yang hanya mencapai 78,49 juga menjadi indikator bahwa kualitas SDM kita masih jauh panggang dari api. Mutu SDM kita masih rendah. Jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang menduduki peringkat 3 dalam perhitungan skor IQ nasionalnya. Singapura mencapai angka 105,89 disusul oleh Taiwan 106,47 dan Jepang di peringkat pertama dengan skor perolehan 106,48.
Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) jelas salah satunya adalah melalui proses pendidikan. Maka negara wajib untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang baik, berkualitas, serta terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Hendaknya pendidikan tinggi tidak dipandang sebagai kebutuhan dan atau pendidikan tersier. Tetapi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan primer. Negara harus mendorong sekuat-kuatnya agar rakyat mampu menjangkau pendidikan tinggi. Karena itu sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-4.
Biaya pendidikan tinggi yang kian tahun semakin mahal hanya mencerminkan bahwa pendidikan tinggi di negara kita merupakan barang mewah. Yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan saja. Demo dan kritik yang mencuat akhir-akhir ini terkait mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan potret fakta yang tidak terbantahkan. Negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsanya. Bukan mencerdaskan sebagian golongan saja sementara sebagian yang lain masih tertinggal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti ditegakkan. Termasuk dalam hal mengakses pendidikan tinggi.
Semoga dengan bergantinya rezim pemerintahan akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Juga termasuk penataan dalam bidang pendidikannya. Pendidikan tinggi adalah sarana untuk membentuk intelektualitas warga negara. Sarana untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia. Sehingga kita bisa menjadi negara yang merdeka dalam artian sebenar-benarnya. Bukan hanya sebatas slogan merdeka belajar dan kampus merdeka tetapi rakyatnya masih terbelenggu oleh mahalnya biaya pendidikan tinggi. Tetap semangat. Salam blogger persahabatan.
