[caption id="attachment_249411" align="aligncenter" width="480" caption="Sumber foto: hatta-rajasa.info"][/caption]
Hattanomics, itulah istilah yang disematkan oleh Kevin O Rourke, pengamat ekonomi lulusan Harvard University, terhadap orientasi kebijakan ekonomi saat ini yang dinilai protektif, restriktif dalam perdagangan dan membatasi modal asing. Kebijakan renegosiasi kontrak karya, pembatasan saham asing di pertambangan, dan pengenaan pajak ekspor barang tambang mendapat sorotan tajam dari kalangan-kalangan tertentu terhadap orientasi kebijakan saat ini. Padahal, pemerintah justru membuka ruang yang lebar kepada investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah menekankan konsep pasar terbuka yang berkeadilan, di mana pembangunan yang berlangsung memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan berjangka panjang. Melalui kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dapat tercipta pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan tercipta perekonomian yang melibatkan banyak orang serta memberikan value added terhadap setiap sumber daya alam yang tertanam di tanah air Indonesia. Terlepas dari analisa Rourke mengenai Hattanomics dan tudingan terhadap Hatta selaku biang keladi dari kebijakan proteksionisme Indonesia saat ini, isu mengenai nasionalisme ekonomi dan kepemilikan asing memang telah sejak lama menjadi debat intelektual paling melelahkan di Indonesia. Sikap permisif rezim Orde Baru terhadap masuknya modal asing dilihat sebagai asal mula perdebatan itu. Hatta selaku pihak yang menjadi target serangan analisis Rourke membantah memiliki niat untuk melakukan pembatasan modal asing dan meningkatkan proteksionisme di bidang ekonomi. Sebaliknya, dalam sejumlah kesempatan Hatta justru menegaskan posisi Indonesia yang menganut ekonomi terbuka dengan memberikan ruang kepada investor dari dalam dan luar negeri untuk melakukan investasi. Bahkan, dalam forum bisnis Indonesia-Singapura di Singapura tahun lalu, Hatta menegaskan proteksionisme yang bertujuan untuk membatasi arus barang dan jasa bukan solusi untuk menghadapi krisis ekonomi global. Apabila suatu negara melakukan proteksionisme dan melindungi kepentingan produk dalam negeri secara berlebihan, maka negara lain akan ikut melakukan hal serupa sehingga dapat menimbulkan resesi baru. Meskipun demikian, bagi Hatta, keterbukaan ekonomi Indonesia bukanlah keterbukaan bebas tanpa batas. Dalam beberapa hal diperlukan peran pemerintah untuk memastikan agar setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang berlangsung memperhatikan kepentingan masyarakat luas, tidak hanya kepentingan para investor selaku pemilik modal. MP3EI Oleh karena itu, agar visi Hattanomics tersebut dapat bekerja di tingkat implementasi kebijakan, Hatta kemudian memperkenalkan kebijakan pembangunan jangka panjang bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI merupakan langkah awal Indonesia menuju negara maju. MP3EI mencakup 22 aktivitas ekonomi utama Indonesia dalam enam koridor ekonomi dan merupakan integrasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2002-2025. MP3EI dirumuskan dengan semangat business as not usual yang tercermin dalam tiga hal. Pertama, MP3EI mengedepankan terobosan Strategi dan kebijakan. Titik berat pendekatan terletak pada solusi, bukan pada pendekatan masalah yang dihadapi. Kedua, MP3EI menitikberatkan pada percepatan transformasi Ekonomi dengan pendekatan peningkatan nilai tambah, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan regional serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya. Ketiga, MP3EI mendengarkan masukan dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah. MP3EI memiliki tiga strategi utama. Pertama, pengembangan potensi melalui enam koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, swasta nasional dan investasi langsung luar negeri dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Kedua, memperkuat konektivitas melalui sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi sektor riil. Ketiga, pengembangan centre of excellence di setiap koridor ekonomi. Dalam hal ini akan didorong pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi sesuai peningkatan kebutuhan daya saing. Berbeda dengan perencanaan-perencanaan ekonomi terdahulu, MP3EI berisi sejumlah terobosan aksi pengembangan aktivitas ekonomi yang konkret. Hal itu antara lain ditandai dengan pengalokasian anggaran pada peluncuran perdana sebesar 190 triliun rupiah guna membiayai 17 mega proyek infrastruktur di empat koridor pengembangan. Dalam rentang waktu tahun 2011-2025 diperkirakan MP3EI akan menelan anggaran sebesar 4.000 triliun rupiah. Realisasi investasi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak diluncurkan pada pertengahan 2011 hingga kini mencapai Rp 623,91 triliun yang tersebar di 184 proyek. Mayoritas investasi tersebut berasal dari sektor swasta (44 persen), BUMN (19,5 persen), pemerintah lewat APBN (19 persen) serta sisanya campuran antara APBN dengan swasta atau dengan BUMN. Proyek infrastruktur mendominasi dengan meliputi pembangunan transportasi, sumber daya energi, dan sumber daya air. Dari sisi kawasan proyek terbanyak berada di koridor Jawa senilai Rp 263,6 triliun, koridor Sumatera Rp 127,8 triliun, Kalimantan Rp 125,3 triliun, Sulawesi Rp 74,4 triliun, koridor Bali dan Nusa Tenggara (NTT dan NTB) Rp 44,4 triliun, serta koridor Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat sebesar Rp 115,5 triliun. MP3EI merupakan ikhtiar Hatta untuk mewujudkan visi Hattanomics dalam tataran implementasi melalui sebuah kebijakan pembangunan jangka panjang. Dengan menuangkan visi Hattanomics di dalam ranah kebijakan pembangunan jangka panjang diharapkan dapat konstribusi terhadap peningkatan kehidupan perekonomian Indonesia. Award FAO Kemarin, Hatta Rajasa mewakili Indonesia menerima penghargaan Notable Result dari Badan Pangan Dunia (Food Agriculturan Organization/FAO) disela-sela pertemuan Sesi ke-38 FAO Conference di Roma, Italia. Pemberian penghargaan ini mencerminkan apresiasi yang tinggi dan pengakuan dari masyarakat global untuk upaya Indonesia yang secara konsisten mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGs) dan World Food Summit (WFS). Konsistensi Indonesia mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi untuk mewujudkan sasaran pembangunan milenium (MDG's) menjadi dasar FAO untuk memberikan penghargaan tersebut. Indonesia akan terus berkomitmen meningkatkan upaya mencapai lingkungan yang kondusif dan menguntungkan dalam memberantas kemiskinan, mengurangi kelaparan dan kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya global untuk mencapai sasaran pembangunan milenium (MDGs). Upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas fasilitas kredit untuk UMKM dan menyediakan akses yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya bagi masyarakat miskin. Kemudian, meningkatkan akses ke pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, dan meningkatkan ketentuan sistem perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan yang paripurna dalam upaya mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, mempromosikan diversifikasi pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam upaya melampaui MDGs 2015, Indonesia memastikan akses pangan untuk kelompok yang paling rentan dengan meningkatkan investasi infrastruktur pertanian, meningkatkan sistem perdagangan pangan global, dan mengembangkan pembangunan pertanian dalam kerangka program kemitraan pemerintah-swasta. Berdasarkan catatan FAO, Indonesia dinilai telah berhasil mencapai target MDGs poin 1 dengan menurunkan proporsi tingkat kelaparan dari 19,9 persen di tahun 1990-1992 hingga menjadi 8,6 persen pada tahun 2010-2012. Prestasi ini melebihi penurunan angka proporsi yang ditargetkan dalam MDG yaitu sebesar 9,9 persen. Target MDGs poin 1 adalah pengentasan kelaparan melalui pengurangan proporsi jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengah dari tahun 1990-2015. Saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan angka penduduk yang menderita kelaparan dari 37 juta orang di tahun 1990 hingga 21 juta orang di tahun 2012 (atau baru mencapai 43,8 persen). Target yang ditetapkan dalam World Food Summit (WFS) adalah sebesar 18,6 juta. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat adalah apabila pertumbuhan ekonomi baik maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat, selain itu dari peningkatan pendapatan yang terjadi masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik hal ini menunjukan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat dan pengangguran berkurang otomatis tindak kriminal akan berkurang dan semakin membaik, aksi deminstrasi akibat ketidakpuasan akan kebijakan yang ada pun akan menurun apabila mereka menikmati hasil yang mereka kerjakan bisa sebanding dengan penghasilan yang mereka terima. Jadi dapat disimpulkan, apabila tujuan-tujuan hukum ekonomi dapat berjalan dengan baik maka kesejahteraan masyarakat dapat tercipta dengan mudah. Dengan kesejahteraan masyarakat yang baik, maka negara tersebut akan membaik pula ekonominya. Tak akan ada kesejahteraan tanpa pembangunan ekonomi. Tak akan ada pembangunan ekonomi tanpa strategi dan ideologi. Diantara para Calon Presiden, Hatta setidaknya yang paling di depan dalam hal reputasi dan kapasitas. Ia memiliki Hattanomics (ideologi ekonomi), MP3EI (strategi pembangunan) dan kebijakan yang bisa menggerakkan ekonomi hingga ke ujung negeri. Jika kemudian ada yang mengatakan kita jalan di tempat, negara gagal dan hal negatif lainnya dalam pembangunan, jelas itu salah besar. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terus meningkat. Award FAO sekali lagi melegitimasi itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Hatta menjadi Menko mengalami peningkatan yang positif. Pertumbuhan ekonomi kita meningkat tajam dan mendapat sanjungan dari dunia internasional. Sudah berulang kali negara lain, lembaga ekonomi dunia, pengamat ekonomi internasional yang menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia baik. Indonesia sekarang menurut mereka dianggap sebagai negara dengan dasar ekonomi bagus. Hal ini dibuktikan dengan mampunya Indonesia bertahan dari segala macam krisis ekonomi yang mendera dunia. Tahun 2008 lalu misalnya disaat dunia sedang krisis keuangan Indonesia tidak terlalu signifikan terkena imbasnya.
