Kabar terbaru APBN Kita sudah dirilis. APBN Kita kali ini memuat kinerja APBN per 28 Februari 2022. Bagaimana ringkasannya?
Sebelumnya sebagaimana kita tahu, kondisi geopolitik dunia sedang bergejolak. Perang antara Ukraina dengan Rusia memicu terutama naiknya harga minyak dunia, yang mulai akan sangat terasa efeknya bulan Maret ini. Jadi, realisasi APBN per bulan Februari ini belum menggambarkan tekanan yang lahir dari harga minyak itu.
Kondisi geopolitik dunia itu juga mengakibatkan harga komoditas meningkat. Dan ini menjadi sisi positif karena realisasi penerimaan negara juga sangat meningkat dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.
Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai, di mana realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp199,44 triliun atau telah mencapai 15,77 persen terhadap target pada APBN 2022. Lumayan kan 2 bulan pertama sudah terealisasi hampir 16%. Kalau merata saja, sampai akhir tahun angka realisasi penerimaan itu akan melebihi 90%. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 36,47 persen secara yoy .
Sebenarnya angka-angka itu sangat didominasi oleh sebab harga komoditas tadi. Ini menjadi semacam blessing in disguise bagi Indonesia, di tengah badai tekanan krisis akibat pandemi yang masih terjadi, dan inflasi akibat geopolitik tadi, ternyata menjadi berkah terselubung dari sisi pendapatan. Dan itu seharusnya tidak perlu membuat kita berbangga hati karena kondisi ini bisa dibilang given.
Lalu bagaimana dari sisi belanja?
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp282,71 triliun (10,42 persen dari pagu APBN 2022), lebih rendah 0,07 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Apakah ini bagus atau buruk?
Kita harus terlebih dahulu melihat rinciannya sih. Kita lihat sisi baiknya dulu, dari Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Sosial mencatat kinerja yang lebih baik karena ada peningkatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan bantuan Kartu Sembako untuk penyaluran bulan Januari dan Februari serta percepatan bantuan bulan Maret. Ini sangat penting karena menjadi penyangga agar rakyat tidak jatuh ke jurang kemiskinan akibat krisis ini.
Sementara itu untuk belanja modal dan belanja barang, geraknya masih terlihat "hati-hati", dan ini masih menjadi PR besar dari Pemerintah untuk mempercepat penyerapan di kedua jenis belanja tersebut. Jangan sampai menumpuk di akhir tahun terutama untuk belanja modal karena tidak akan berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.
Nah, untuk akibat dari kondisi geopolitik dunia tadi, tecermin dalam belanja subsidi. Ternyata negara sudah cukup "terbebani" dengan tekanan tadi, dan yang pasti akan lebih berat dalam bulan-bulan mendatang.
Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp21,65 triliun (10,46 persen dari pagu APBN 2022), atau meningkat 75,29 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp21,64 triliun atau naik 75,23 persen (yoy).
Sebab per kemarin, Pertalite sudah masuk dalam bahan bakar bersubsidi. Tentu beban pemerintah akan semakin bertambah karena itu. Menarik kita simak kebijakan apa yang akan diambil Pemerintah dalam beberapa waktu mendatang mengingat subsidi energi ini akan berdampak pada harga listrik, harga BBM, dan harga gas, yang menjadi salah satu elemen penting inflasi. Ditambah sebentar lagi ada inflasi musiman bulan puasa dan lebaran.Â
Kondisi tersebut masih mencatatkan nilai Realisasi APBN surplus sebesar 0,11 persen terhadap PDB (sampai dengan 28 Februari 2021 defisit APBN sebesar 0,37 persen terhadap PDB).Â
Kalau surplus harusnya nggak utang? Ini agak susah dijelaskan, tapi kita tetap punya realisasi utang.
Realisasi Pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp92,91 triliun. Lebih rinci, realisasi Pembiayaan Utang tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp67,67 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp25,24 triliun. Pinjaman ini berasal dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp25,44 triliun.Â
Buat apa? Pada Februari 2022, Pemerintah melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp206,00 miliar. Sementara itu, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp32,48 triliun. Namun, Pemerintah juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp7,04 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp9,94 triliun dari Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp10,00 triliun.
Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp57,90 miliar, Pemberian Pinjaman sebesar Rp953,90 miliar dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp38,20 miliar. Sederhananya, ini ilmunya World Bank, Keynes, bahwa cicilan utang dibayar dengan utang baru. Karena cost of fund rupiah murni itu lebih tinggi dari utang baru.
Lebih lengkapnya, silakan unduh APBN Kita ya.
