Pembiaran-pembiaran dan anggapan wajar inilah yang seharusnya tidak kita lakukan. Kalau setiap kesalahan kecil itu dianggap wajar, lama-lama akan terbentuk permissive society, yakni masyarakat yang telah terkontaminasi pemikiran untuk memaklumi perilaku salah atau menyimpang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
Ini sangat berbahaya. Ibarat sedikit sampah yang dibiarkan, lama-lama akan menggunung dan menyebabkan bau busuk.
Pemikiran permissive seperti ini lantas dalam perjalanannya bisa bertoleransi dengan perbuatan-perbuatan terlarang. Ironis, tetapi nyata dalam kehidupan masyarakat kita yang seharusnya tidak boleh terjadi. Akibat pola pikir pembiaran kesalahan, dikhawatirkan akan lahir hukum-hukum baru seperti dalam perspektif budaya primitif "nopo-nopo kemawon kerso", apa pun itu silahkan saja.
Sebagai tokoh yang setiap tindak-tandukny selalu disoroti masyarakat, Presiden Jokowi harus sangat berhati-hati dengan perilaku dan ucapannya. Bila ada kesalahan, entah itu disengaja atau memang keseleo lidah, hendaknya segera dibenarkan oleh staf Presiden. Bukan dibiarkan apalagi mencari-cari pembenaran.
Seperti dalam insiden Bipang Ambawang, melihat reaksi masyarakat semestinya pihak Istana segera meminta maaf dan menyatakan apa yang sebenarnya hendak dikatakan Presiden Jokowi. Bukan lantas juru bicara presiden mencari pembenaran dengan menyamakan Bipang Ambawang sebagai Jipang Pasuruan.
Begitu pula dengan insiden Provinsi Padang, hendaknya pihak Istana segera mengklarifikasi dan meminta maaf. Apabila ini dibiarkan, lama-lama anak sekolah akan terbiasa menyebut Provinsi Padang alih-alih Provinsi Sumatera Barat.
Atau, memang hal ini disengaja karena pemerintah hendak memekarkan wilayah tersebut dan menjadikan Padang sebagai provinsi?
