Selain Rosan Roeslani, tercatat ada 16 pengurus Kadin nasional maupun daerah yang jadi anggota satgas. Beberapa di antaranya adalah Erwin Aksa, Hendro Gondokusumo, Anton J Supit, Bobby Gafur Umar, James T Riady, Raden Pardede, hingga Shinta Kamdani.Â
Selain Kadin, anggota satgas lainnya dari unsur pengusaha datang dari beberapa asosiasi bisnis. Di antaranya Ade Sudrajat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Sanny Iskandar (Himpunan Kawasan Industri), Eddy Widjanarko (Asosiasi Persepatuan Indonesia), Hariyadi Sukamdani (Asosiasi Perhimpunan Hotel Indonesia), Aryan Warga Dalam (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia.
Sementara dari kalangan akademisi diisi 12 rektor: rektor UI, ITB, UGM, UKI, Paramadina, Unair, Undip, USU, Unhas, Universitas Mulawarman, Udayana dan Universitas Sam Ratulangi.
Mengapa Anies Baswedan Baru Klarifikasi Sekarang?Â
Kembali pada tercantumnya nama Anies Baswedan, hal ini sebenarnya tidak aneh mengingat posisinya sebagai Ketua APPSI. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa masuknya nama Anies Baswedan dalam Satgas Omnibus Law baru dipermasalahkan sekarang, di saat Omnibus Law memicu aksi demonstrasi besar yang berujung kerusuhan dan tindakan anarki?
Ada 2 kemungkinan terkait hal ini. Pertama, kabar masuknya Anies Baswedan dalam Satgas Omnibus Law sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk menggiring opini bahwa Anies Baswedan "merestui" RUU Cipta Kerja disahkan DPR RI. Mengingat sikap Anies yang kerap berseberangan dengan pemerintah pusat, kabar ini paling tidak diharapkan bisa mendiskreditkan figur Anies.
Kemungkinan kedua, Anies Baswedan tahu dirinya tercantum dalam kepengurusan Satgas, namun dia jujur dengan pengakuannya bahwa dia tidak pernah diundang rapat dan diajak diskusi.Â
Sayangnya, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga resmi disahkan DPR RI, Anies memilih bungkam. Anies baru bersuara ketika publik ramai berdemonstrasi menolak Omnibus Law dan namanya mencuat sebagai salah satu anggota Satgas.
Dominasi Pengusaha Membuktikan Omnibus Law Tidak Memihak Rakyat Kecil
Klarifikasi Anies Baswedan yang merasa tidak pernah diundang dan diajak berdiskusi semakin mempertebal keyakinan banyak pihak, bahwa Omnibus Law sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Melihat komposisi Satgas yang didominasi pengusaha, wajar apabila kemudian publik menilai undang-undang ini tidak memihak buruh dan rakyat kecil.
Bagaimana bisa memihak jika unsur pemerintah daerah hanya diwakili 3 orang, dan seorang Anies Baswedan mengaku tidak pernah diundang untuk berdiskusi? Tak hanya itu, dalam satgas ini pun tak ada perwakilan buruh/serikat buruh sebagai salah satu pihak yang terdampak jika kebijakan ini berlaku.
Dominasi pengusaha dalam satgas Omnibus Law membuat aspirasi mereka lebih didengar hingga peraturan yang dibuat pun lebih memihak mereka. Padahal idealnya undang-undang, ia harus mengakomodasi kepentingan semua pihak.
