Ternyata, apa yang ditakutkan Mendagri jadi kenyataan. Bukannya memberi edukasi untuk mematuhi protokol kesehatan, bakal calon kepala daerah malah memberi contoh buruk pada masyarakat dengan membiarkan terjadinya iring-iringan atau konvoi pendukung yang jumlahnya mencapai ratusan orang tanpa mematuhi protokol kesehatan. Dan ini malah terjadi di tahap awal pelaksanaan pilkada saat setiap pasangan calon mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum daerahnya masing-masing.
Seperti yang dilaporkan Komisioner Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Aang Kunaifi. Menurut Aang, hampir semua pasangan calon kepala daerah di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur melanggar protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum pada 4-6 September 2020. Mereka rata-rata menggelar arak-arakan di luar kantor KPU, sehingga menimbulkan kerumunan.
"Ada 41 pasangan calon yang mendaftar itu hampir rata-rata kegiatan melakukan pendaftaran di kantor KPU dilakukan dengan cara arak-arakan di luar kantor KPU," katanya kepada wartawan pada Senin, 7 September 2020.
Sekalipun peringatan Presiden Jokowi akan munculnya 3 klaster baru yang wajib diwaspadai ini dianggap terlambat, bukan berarti pemerintah maupun masyarakat sendiri melonggarkan protokol kesehatan. Justru, pada kondisi inilah pemerintah harus menegakkan protokol kesehatan dengan sebenar-benarnya untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona.
Khusus klaster pilkada, pemerintah dalam hal ini Mendagri harus berani menindak tegas bakal calon kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Bila perlu, siapkan aturan untuk mencoret keikutsertaan mereka dalam pilkada karena akibat kelalaian mereka banyak warga yang berpotensi tertular virus corona.
Kita harus ingat, belum ada satu pun ahli yang berani memprediksi kapan pandemi Covid-19 ini berakhir, meskipun saat ini beberapa negara sudah menyiapkan vaksin penangkalnya. Kita juga harus ingat bahwa jika melihat angka dan kurva penularan, Indonesia belum masuk ke fase puncak.
