Bersatu Lawan Corona atau Bersatu Jegal Anies?

Warga Jakarta beruntung punya pemimpin seperti Anies Baswedan. Di tengah kecemasan akibat pandemi corona, Anies dengan sigap mengeluarkan berbagai keputusan dan kebijakan yang dinilai tepat dalam mengantisipasi lonjakan penyebaran virus corona COVID-19.

Sayangnya, kebijakan populis dari Anies dianggap sebelah mata dan disalahartikan oleh beberapa pihak, khususnya yang punya kepentingan dengan tahun politik 2024 nanti. Berbagai kebijakan yang diambil Anies digiring dan dipolitisir.

Anies dicurigai menunggangi pandemi corona untuk mencari panggung politik. Anies dianggap mencuri start kampanye dan memanfaatkan kecemasan publik untuk mencari simpati.

Saat Anies mengungkap jumlah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) di Jakarta, Menkes Terawan langsung membantahnya. Saat Anies memutuskan menunda Formula E, Menkopolhukam Mahfud MD mencibirnya.

Saat Anies mengungkap potensi penularan virus corona di moda transportasi KRL, para buzzer membully-nya. Puncaknya, ada orang yang tidak bertanggungjawab meretas situs pusat informasi wabah corona yang baru selesai dibuat pemprov DKI Jakarta.

Sungguh, anggapan dan tindakan seperti itu sangat picik dan keluar dari pemikiran serta hati orang-orang yang tidak punya empati sama sekali. Di tengah kerja keras dan berbagai upaya Anies Baswedan sebagai gubernur yang daerahnya menjadi pusat penyebaran wabah corona, mereka masih menyempatkan diri untuk membully Anies.

Di satu sisi, pemerintah pusat bergerak sangat lamban. Kalau bukan karena surat peringatan dari WHO, pemerintah pusat mungkin belum juga menetapkan pandemi corona sebagai bencana nasional non bencana alam.

Tak heran jika kemudian tagar #IndonesiaButuhPemimpin menggema di jagad maya dan menjadi trending topic dunia. Tagar ini merupakan ungkapan kekecewaan netizen terhadap pemerintah pusat yang dinilai sangat lambat dalam menangani penyebaran virus corona di Indonesia.

Tagar ini juga bentuk kejengkelan netizen terhadap pejabat pemerintah. Bagaimana tidak, saat banyak negara waspada serta mulai melakukan langkah antisipasi untuk mencegah pandemi corona, pejabat pemerintah pusat malah "bercanda".

Ada yang bilang pasien positif corona bisa sembuh sendiri tanpa harus diobati, ada pula yang bilang orang indonesia kebal corona karena doyan nasi kucing. Hingga pejabat setingkat menteri pun memamerkan perilaku konyol dengan salam siku. Sama sekali tak terlihat kesungguhan dan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani wabah corona di Indonesia.

Baru setelah jumlah warga yang positif corona terus bertambah, pemerintah pusat seolah tersadar dari mimpi indahnya. Kampanye pencegahan digaungkan, dengan tajuk Bersatu Lawan Corona.

Anehnya, saat pemerintah mengajak masyarakat bersatu mencegah penyebaran virus corona, para buzzer pro pemerintah dan lawan politik Anies terus saja membully. Jadi, tajuk itu pun menjadi paradoks tersendiri: Bersatu Lawan Corona atau Bersatu Jegal Anies?

Padahal bisa kita lihat sendiri, Anies tak hendak mendirikan panggung kampanye di tengah kewaspadaan terhadap pandemi corona. Anies tak hendak mengoleskan citra di tengah kecemasan masyarakat akan wabah corona. Anies hanya ingin melakukan yang terbaik bagi warganya, di saat pemerintah pusat tidak bisa lagi diharapkan bantuannya.

Beberapa kebijakan Anies pun ditiru oleh pemimpin daerah lain yang wilayahnya terpapar virus corona. Sekolah diliburkan, masyarakat dihimbau membatasi diri untuk keluar rumah. Ruang publik ditutup, acara-acara yang mengundang kerumunan banyak orang ditangguhkan.

Wajar, apabila banyak yang menilai saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya kabinet presiden Jokowi sudah berada di titik nadir. Masyarakat seolah tak berharap banyak mengingat lambat dan bebalnya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran wabah corona.

Jika dalam beberapa hari ke depan pemerintah pusat masih juga bebal dan tidak jujur dalam mengungkap situasi yang sebenarnya, pemerintah daerah tak perlu ragu dan takut dalam mengambil keputusan dan kebijakan sendiri tanpa perlu menunggu komando pemerintah pusat. Langkah ini perlu dilakukan pemerintah daerah demi melindungi warganya dari paparan virus corona yang semakin luas penyebarannya di Indonesia.