Langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan memang patut diapresiasi. Tapi, seperti yang disuarakan netizen, mencegah lebih baik daripada mengobati. Alih-alih terus menampung pasien suspect virus corona, netizen meminta pemerintah melarang kunjungan wisatawan asal China.
Pemerintah China Melarang Paket Tur Internasional
Pada Jumat (24/1), pemerintah China memerintahkan semua agen perjalanan untuk menangguhkan penjualan tur domestik dan internasional sebagai bagian dari upaya untuk menahan penyebaran virus corona baru. Larangan ini hanya berlaku untuk perjalanan kelompok dan bukan individu.
Kontradiktif dengan pelarangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat malah menerima kunjungan 174 turis asal Kunming, China, di Bandara Internasional Minangkabau di Padang pada Minggu (26/1). Ratusan turis tersebut disambut langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Sekda Sumbar Alwis.
Sementara itu, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana justru berpendapat sebaliknya. Ia mengatakan jika pemerintah melarang warga negara China masuk Indonesia, akan berpotensi melanggar HAM.
"Jadi pemerintah tidak bisa menutup masuknya WN asal China karena itu dianggap melanggar HAM dan bisa diprotes oleh pemerintah China menurut saya seperti itu," kata Hikmahanto, dikutip dari rmol.id, Senin (26/1/2020).
Membatasi Turis China Tidak Melanggar HAM
Pendapat Hikmahanto ini bertolakbelakang dengan kebijakan pemerintah Malaysia. Pada Senin (27/1), Kantor Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Malaysia telah menghentikan semua fasilitas imigrasi termasuk mengeluarkan visa bagi warga China dari Wuhan dan daerah di sekitar provinsi Hubei.
"Pemerintah Malaysia telah mengikuti prosedur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mendapat saran dari para ahli untuk menghadapi dan menangani penyebaran virus ini.
"Pemantauan dilakukan dari waktu ke waktu, dan semua pihak berwenang melakukan yang terbaik untuk mencegah penularan.
"Dengan informasi terbaru, pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan sementara semua fasilitas imigrasi - eNTRY (fasilitas tanpa visa), Visa Saat Kedatangan (VOA), visa elektronik dan visa manual untuk semua warga negara Tiongkok dari kota Wuhan dan provinsi Hubei di sekitarnya.
"Keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan infeksi 2019-nCoV di Cina, terutama di provinsi Hubei, dan ini segera berlaku.
"Fasilitas imigrasi akan dipulihkan ketika situasi kembali normal," kata Kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan Senin (27 Jan).
