BJ Habibie, Guru Bangsa yang Menjadi Teladan Rakyat Indonesia

Habibie dikenal lewat gebrakannya memperkenalkan "Visi Indonesia" yang bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam industri-industri strategis. Lompatan visioner yang sekilas mirip dengan The Great Leap Forward versi Mao Zedong.

Habibie adalah Menristek dengan masa jabatan paling lama dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Habibie tercatat menjadi Menristek dalam 3 periode Kabinet, yakni mulai Kabinet Pembangunan V (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan VII (1993-1998).

Saat Soeharto dipilih kembali oleh MPR sebagai Presiden RI periode 1998-2003, Habibie diminta menjadi wakilnya menggantikan Try Soetrisno. Namun, jabatan ini tidak berumur lama. Usai Soeharto diturunkan lewat gerakan people power, Habibie pun naik menjadi Presiden ke-3 RI.

Habibie mewarisi jabatan tersebut saat negara sedang dalam kondisi kacau balau. Krisis moneter yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia, ancaman disintegrasi bangsa, serta aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah sebagai imbas dari kacaunya perekonomian negara. 

Namun, itu semua berhasil disolusikan Habibie melalui berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkannya.

Dalam masa jabatannya yang sangat singkat, setidaknya Habibie berhasil meletakkan pondasi pembangunan yang bisa menghindarkan bangsa ini dari ancaman perpecahan. 

Melalui penerapan Undang-undang Otonomi Daerah, gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Satu-satunya noktah hitam dan menurut sebagian pihak menjadi kesalahan terbesar dalam catatan karir pemerintahan Habibie adalah soal lepasnya provinsi Timor Timur. 

Di tengah ancaman disintegrasi, Habibie justru mengajukan usulan yang kontradiktif, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. 

Hasilnya sebagaimana tercatat dalam sejarah, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara berdaulat sejak 30 Agustus 1999.

Kebijakan ini pula yang mendorong pihak-pihak yang tidak puas dengan latar belakang Habibie berusaha untuk memakzulkannya dari jabatan sebagai Presiden. Habibie pun sadar diri dan memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi usai laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR.