Mulai 1 September, Beli Tiket KA Lokal Wajib Melalui KAI Access

Perubahan kebijakan ini menurut saya sangat merugikan masyarakat. Hanya untuk membeli tiket kereta api lokal mereka harus mengunduh dan memasang dua aplikasi sekaligus: KAI Access dan LinkAja. 

Ini karena pembayaran tiket yang dipesan di lewat KAI Access hanya bisa dilakukan dengan dompet elektronik LinkAja.

Berbeda dengan tiket KA jarak jauh, untuk tiket KA Lokal calon penumpang tidak diberi pilihan mode pembayaran lain, seperti lewat ATM atau lewat konter pembayaran yang jadi mitra seperti Alfamart atau Indomart. 

Calon penumpang memang masih bisa membeli tiket di loket stasiun, tapi hanya untuk keberangkatan hari H atau Go Show. Itu pun dengan catatan selama tiketnya masih tersedia.

Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib calon penumpang yang tidak punya smartphone? Hampir sebagian besar penumpang KA Lokal adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

Masyarakat yang mungkin belum melek internet, belum tersentuh literasi digital, dan mungkin sebagian besar lainnya belum bisa membeli smartphone dan mengisi saldo LinkAja. Mereka inilah yang akan dirugikan dengan kebijakan terbaru KAI ini.

Belum lagi apabila ada gangguan elektronik, entah itu padamnya listrik, gangguan server atau kendala lain yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa mengakses aplikasi KAI Access. Apakah server KAI sudah cukup kuat untuk menampung jutaan pemesanan tiket KA Lokal?

Saya menebak, perubahan kebijakan ini terkait dengan peluncuran LinkAja oleh konsorsium empat bank BUMN beberapa waktu lalu. 

Kemungkinan besar menurut analisis saya, untuk meningkatkan penggunaan LinkAja di kalangan masyarakat supaya tidak kalah dengan dompet elektronik lain semacam OVO atau Gopay, pembelian tiket KAI Lokal pun harus "dipaksa" menggunakan dompet elektronik mereka. Sampai segitunya.

Saya berharap, KAI meninjau ulang kebijakan terbaru ini dan memberi kesempatan pada masyarakat pengguna KA Lokal untuk bisa membeli tiket di loket stasiun. Jangan sampai kebijakan KAI ini mengebiri hak rakyat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan dari perusahaan milik negara.