1 Kartu Supercanggih Prabowo-Sandi Menelan Semua Kartu Sakti Jokowi-Ma'ruf

"Pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah). KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan," ujar dia.

Menanggapi kritik dan solusi yang ditawarkan Sandi, Ma'ruf Amin menegaskan e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan untuk merespons berbagai masalah, seperti kesehatan hingga Kartu Pra-Kerja.

"Saya kira selama ini KTP belum bisa dimainkan untuk respons seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah. Apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu, pakai HP saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat," kata Ma'ruf seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Mengingat pengalaman saya, di mana petugas bank bisa mengakses dan mencocokkan data nasabah dengan database dari Disdukcapil, apa yang ditawarkan Sandi seyogyanya bisa terwujud. KTP kita bisa dijadikan basis data untuk semua layanan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Bila Ma'ruf Amin menegaskan eKTP yang ada saat ini masih belum bisa digunakan untuk merespon semua masalah, itu karena pemerintah kita belum memaksimalkan potensi database yang ada. Kalau institusi seperti bank saja bisa mengakses dan mengintegrasikan database nasabah mereka dengan data dari Disdukcapil, mengapa pemerintah yang notabene memegang master datanya malah tidak bisa?

Sesuai saran Sandi, eKTP bisa dijadikan basis data terpadu. Dengan begitu, pemerintah semestinya tidak perlu mencetak banyak kartu-kartu yang stand alone, yang berdiri sendiri padahal hakikatnya database kartu tersebut sama.

Sebagaimana yang dikatakan Sandi, mencetak kartu baru berarti ada anggaran baru. Ada beban biaya yang harus ditanggung APBN, mulai dari biaya pencetakan hingga pemeliharaan data. Biaya-biaya tersebut tak seharusnya dikeluarkan apabila pemerintah bisa mengoptimalkan database yang sudah dimiliki Disdukcapil dalam chip eKTP.

Tinggal bagaimana caranya Prabowo-Sandi, apabila kelak terpilih bisa mengintegrasikan dan mewujudkan database pada eKTP menjadi sumber daya besar. Menjadi basis data terpadu untuk merespon semua kebutuhan layanan sosial masyarakat Indonesia. Tanpa harus mencetak beragam kartu baru.