Tak henti-hentinya pejabat publik melontarkan pernyataan yang terkesan arogan, menyesatkan dan membodohi masyarakat.
Pada bulan Nopember 2018 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan petani yang datang dari berbagai wilayah di Jabar harus berterima kasih karena sudah mendapat SK dari pemerintah. Sebab, SK itu bisa menjadi dasar hukum bagi mereka dalam mengelola hutan sebagai lahan pertanian.
"Mari ucapkan terima kasih ke Pak Jokowi," kata Darmin saat menghadiri pembagian surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial oleh Presiden Jokowi di Taman Hutan Raya, Bandung.
Pernyataan Menteri Darmin tersebut sangat tidak tepat karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk bisa menjamin hak kebutuhan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Termasuk salah satunya adalah memberikan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Hutan sebagai Lahan Pertanian.
Pejabat kedua yang mengeluarkan pernyataan arogan dan menyesatkan adalah Menkominfo Rudiantara. Dalam acara sosialisasi pemilu di lingkungan Kemenkominfo, Rudiantara menyindir salah seorang ASN karena memilih desain yang ia persepsikan sebagai pilihan calon presiden.
Rudiantara lantas menanyakan pada ASN tersebut, "Yang menggaji kamu siapa?". Pertanyaan ini lantas menjadi viral dan menjadi trending topic karena dinilai tidak etis seorang pejabat publik mengungkit siapa yang memberi gaji pada ASN.
Pernyataan kontroversial dan arogan yang terbaru dilontarkan oleh Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Saat menghadiri silaturahim Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square pada Sabtu, (2/02), politisi dari PDI-P ini mengatakan masyarakat yang tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pilpres 2019 dilarang memakai jalan tol.
"Disampaikan ke saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," kata Hendrar dikutip dari Kompas.
Menurut Hendrar, keberadaan jalan tol sebagai sarana memudahkan transportasi disebabkan karena kerja keras Jokowi selama empat tahun terakhir.
 Berbagai pernyataan yang menyesatkan dan membodohi masyarakat ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan sikap dan mental para pejabat pemerintahan sekarang? Apakah pernyataan seperti itu mereka lontarkan demi mencari muka supaya dianggap berjasa apabila Jokowi memenangkan pemilihan presiden?
Apakah mereka lupa bahwa mereka saat ini adalah pejabat publik, pelayan masyarakat yang digaji oleh negara dari uang masyarakat?
