Kedua perwakilan pegawai itu pun dipersilahkan kembali. Rudiantara lalu meresmikan desain stiker nomor 2 yang dominan warna putih sebagai stiker sosialisasi karena menjadi pilihan mayoritas.
Meski begitu, Rudiantara terlihat tidak terima dengan jawaban dari pegawai perempuan yang memilih nomor 2 tadi. Dari atas panggung, Rudiantara berteriak memanggil,
"Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?" teriak Rudiantara dengan suara meninggi, masih dikutip dari CNN Indonesia.
Perempuan itu membalikkan badan dan menjawab pemerintah. Rudiantara langsung menimpalinya.
"Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih," kata Rudiantara.
Menutup pidatonya, Rudiantara mengatakan, "Tapi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan pilpres karena ibu-ibu, bapak-bapak masih digaji oleh Kominfo, digaji oleh pemerintah. Terima kasih banyak."
Menyimak pertanyaan Rudiantara kepada pegawainya yang memilih desain nomor 2, ada semacam kesan pongah dan pembodohan publik di dalamnya. Dengan nada tinggi Rudiantara mengatakan yang menggaji para pegawai negeri sipil adalah pemerintah, bukan orang lain.
Memang benar bahwa pemerintahlah yang menggaji aparatur sipil negara. Tapi darimana uang pemerintah itu jika bukan dari rakyat? Jadi, hakekatnya rakyatlah yang menggaji para birokrat, termasuk Rudiantara itu sendiri.
Lagipula, jika pemerintah sudah memberikan gaji pada pegawainya, apakah hal ini lantas menghalangi kebebasan menentukan hak pilih pegawainya? Apakah gaji dari "pemerintah" itu harus membuat para pegawainya hanya punya satu pilihan saja, yakni pilihan pemerintah?
Sangat tidak pantas Menkominfo Rudiantara mengungkit siapa yang memberi gaji hanya karena pegawainya berbeda pilihan dengan yang diinginkannya. Meskipun dalam hal ini ada kesalahpahaman dan misinformasi terkait yang dimaksudkan oleh Menkominfo. Diminta memberi alasan memilih desain, tapi malah mengaitkannya dengan pilihan dan keyakinan pribadi pada Pilpres 2019.
Setiap warga negara Indonesia dijamin kebebasan hak pilihnya. Bila memang pegawai perempuan itu salah persepsi, tak perlu kiranya Menkominfo harus sampai mengungkit siapa yang memberi gaji, apalagi dengan penekanan yang politis dan sangat terlihat memihak salah satu kontestan Pilpres.
