Dikutip dari Tribunnews, pada 3 November 2018, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono menghadiri peresmian Posko Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI) di jalan Slamet Riyadi No. 5 Jakarta Timur
KN RMI merupakan gabungan dari organisasi kepemudaan dan relawan yaitu Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI), Himmah al Washliah, Angkatan Muda MDI, Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Almaun), Sahabat Muslim Jokowi (Salim Jokowi), Forum Ulama dan Habaib Nusantara, Cendekia Muda Nusantara, Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI), Jaringan Matahari (JM), Relawan Merah Hati, GenMu, Millenial Muslim Indonesia, Laskar Santri Jokowi, Ikatan Alumi Menta (IKAM 58), Barisan Muda Masjid, Relawan Muslim Tionghoa Indonesia, Demi JOIN, Majelis Taklim Jokowi-Amin (MATA JOMIN), Kami JAMIN, dan Lingkar Adat Nusantara.
Jauh hari sebelumnya, pada 16 Agustus 2018, KAMI juga pernah mengadakan acara diskusi publik yang dihadiri oleh antara lain H.Ya'qut Cholil Qoumas (Ketua Umum GP Ansor), Ilham Pramana (Ketua Umum PP AMPG), dan Prananda Surya Paloh (Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Mahasiswa DPP Partai Nasdem.
Melihat fakta tersebut, pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng yang menyebut KAMI tidak dikenal oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf adalah sesuatu yang tidak benar.
Memang benar, pemasangan poster "Raja Jokowi" yang mencatut logo PDIP kemungkinan besar tidak diketahui oleh PDIP sendiri. KAMI adalah organisasi di luar PDIP. Karena itu, wajar pula jika akhirnya PDIP merasa gusar atas pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Tapi mengingkari keberadaan KAMI sebagai bagian dari ormas atau relawan yang mendukung kubu petahana bisa menjadi bukti PDIP tengah memainkan peran sebagai korban untuk meraih simpati publik.
Pola play victim seperti ini memang cenderung bisa meraih simpati publik. Tipikal masyarakat kita mudah terserang sisi emosionalnya dan mudah merasa bersimpati pada seorang korban. Kita tentu ingat keberhasilan SBY yang sukses memainkan peran sebagai "Pihak yang dizolimi" oleh penguasa saat itu.
Mengingat fakta ini, ada baiknya kita yang belum mengetahui kejelasan sebuah kasus, apalagi kasus itu masuk dalam ranah politik, tidak terburu-buru membuat berbagai analisa. Ketika analisis kita ternyata melenceng jauh dari kebenaran - terlebih ada tuduhan pada salah satu pihak, apakah kita berani meminta maaf, atau paling tidak menulis ulang analisa yang benar dan sesuai fakta?
