Berharap MoU Task Force ibarat Perjanjian Hudaibiyah

Menyimak isi dari MoU Task Force AFC, sangat layak jika saya kemudian mengharapkan MoU itu diibaratkan sebuah 'Perjanjian Hudaibiyah' bagi PSSI. Ada begitu banyak kemiripan dari keduanya.

Pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad bermaksud mengajak para sahabat dan kaum muslimin di Madinah menunaikan ibadah umrah di Mekkah. Ada sekitar 1500 sahabat yang kemudian menyertai perjalanan tersebut, sambil membawa hewan kurban dan mengenakan pakaian ihram. Rupanya kaum Quraisy di Mekkah sudah mengetahui rencana tersebut dan mengerahkan pasukan untuk menghadang rombongan kaum muslimin. Dan mereka pun tertahan di Hudaibiyah, 20 km sebelah barat laut Mekkah.

Nabi Muhammad kemudian mengutus Utsman Bin 'Affan untuk menemui utusan kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin 'Amru. Nabi Muhammad berpikir, daripada menempuh jalan kekerasan hingga akhirnya timbul pertumpahan darah di tanah suci Mekkah, lebih baik mengambil jalan diplomasi. Akhirnya disetujuilah sebuah perjanjian yang kemudian terkenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah.

Dalam perjanjian tersebut, Suhail mengusulkan, antara lain, kesepakatan genjatan senjata dan kaum Muslimin harus menunda umrah dengan kembali ke Madinah, tetapi tahun depan diberikan kebebasan melakukan umrah dan tinggal selama tiga hari di Makkah. Rasulullah menyetujui perjanjian ini meskipun para sahabat banyak yang kecewa, namun tidak ada yang berani menentang keputusan Junjungan mereka.

Garis besar isi Perjanjian Hudaibiyah adalah, pertama, tidak ada peperangan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Kedua, siapa pun yang ingin mengikuti Nabi Muhammad diperbolehkan secara bebas. Ketiga, siapa pun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda, yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Nabi Muhammad tanpa izin, ia akan dikembalikan lagi kepada ayah dan penjaganya. Bila seseorang mengikuti Quraisy, ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini (628 M) Nabi Muhammad akan kembali ke Madinah. Tapi, tahun depan (629 M), kaum muslim Madinah dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf selama tiga hari. Selama tiga hari itu, kaum Quraisy akan mundur ke bukit-bukit.

Bagi kaum muslim, manfaat perjanjian tersebut adalah bebas dalam menunaikan agama Islam, tidak ada teror dari kaum Quraisy, serta mengajak kerajaan-kerajaan luar, seperti Ethiopia-Afrika, untuk masuk Islam. Sepintas lalu isi perjanjian kelihatannya merugikan kaum Muslimin, tetapi secara politis sangat menguntungkan. "Perjanjian Hudaibiyah" merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam sebab untuk pertama kalinya kaum Quraisy di Makkah mengakui kedaulatan kaum Muslimin di Madinah.

Nah, seperti itulah yang saya baca dari isi Nota Kesepakatan dari Task Force AFC. Sepintas lalu mungkin dirasa merugikan PSSI, karena harus mengakomodir masuknya kembali 4 orang anggota Exco yang sudah dipecat. Tapi, selain satu masalah tersebut, poin-poin lainnya sangat memungkinkan bagi PSSI untuk mengambil keuntungan.

Pertama, ISL meski berdiri secara otonom, namun harus tunduk dibawah payung PSSI. Otomatis, klub-klub ISL pun harus mengakui PSSI dengan pimpinan Djohar Arifin sebagai federasi yang sah. Aturan-aturan dari PSSI harus ditaati oleh klub-klub ISL.

Kedua, PSSI dibawah pimpinan Djohar Arifin secara legitimate dan meyakinkan diakui oleh AFC/FIFA sebagai satu-satunya federasi sepakbola Indonesia. Meski masih saja ada pihak yang tidak ikhlas dan berusaha membelokkan berita resminya, biarkan saja. Toh sudah banyak orang yang tahu kebenaran dan isi dari MoU tersebut.

Ketiga, tidak ada lagi perang-perangan dengan KPSI. Karena KPSI yang selama ini dianggap sebagai rival sudah dimatikan riwayatnya.

Keempat, PSSI kini bisa fokus menyusun timnas dengan komposisi pemain terbaik. Tidak ada lagi penolakan dengan alasan yang satu hanya menganggap berafiliasi dengan sang rival. Kendali tim nasional kini sudah sepenuhnya berada di tangan PSSI.

Masalah apakah nanti di KLB bulan September akan berubah menjadi ajang kudeta ketua umum, saya kira masih jauh. MoU ini diteken dengan dan atas inisiatif AFC. Agenda KLB nanti pun harus atas persetujuan AFC. Jika ada pihak-pihak yang berusaha membelokkan arah KLB nanti, sudah tentu PSSI dan AFC akan menolaknya karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Semoga saja apa yang saya ibaratkan ini benar terjadi. Sebuah momentum yang bagus untuk sepakbola Indonesia yang lebih baik, jangan sampai dirusak hanya untuk nafsu kekuasaan belaka.