Mewujudkan Kesejahteraan dan Keberlanjutan Lingkungan: Peran Bank Tanah dalam Memperjuangkan Lingkungan dan HAM di Merauke

Konflik Sosial -- Ketidakadilan dalam distribusi lahan memicu demonstrasi dan perlawanan dari masyarakat adat setempat.

Peran Bank Tanah dalam Solusi yang Lebih Berkeadilan

Badan Bank Tanah memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah ini dengan memastikan pengelolaan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Melibatkan Masyarakat Lokal Secara Intensif -- Bank Tanah harus memastikan bahwa setiap proyek yang melibatkan tanah adat dilakukan dengan persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi komunitas, dan mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka sebelum proyek dilaksanakan. Dengan adanya keterlibatan aktif, proyek-proyek pembangunan dapat lebih diterima dan sesuai dengan kebutuhan serta kearifan lokal.

2. Menciptakan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Lokal -- Daripada hanya memberikan lahan kepada investor besar, Bank Tanah dapat mengalokasikan lahan untuk koperasi petani lokal dan usaha kecil menengah berbasis agraria. Dengan skema ini, masyarakat setempat dapat memiliki akses terhadap lahan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan pertanian modern, serta memperoleh manfaat ekonomi langsung dari hasil produksi tanpa harus bergantung pada perusahaan besar.

3. Menjaga Keberlanjutan Lingkungan -- Pengelolaan tanah harus selaras dengan perlindungan ekosistem, menghindari deforestasi, dan mempertimbangkan penggunaan lahan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Bank Tanah dapat menerapkan kebijakan zonasi hijau yang membatasi ekspansi proyek pada kawasan yang berisiko tinggi terhadap degradasi lingkungan, serta mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

4. Memastikan Diversitas Lahan -- Bank Tanah harus mempertimbangkan relevansi tanaman dengan kebutuhan harian masyarakat lokal. Misalnya, di daerah yang secara budaya mengandalkan sagu sebagai makanan pokok, kebijakan lahan harus mendukung penanaman sagu daripada memaksakan tanaman lain seperti padi. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat mempertahankan pola konsumsi tradisional mereka, yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan ekologi setempat. Selain itu, diversifikasi tanaman juga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas tertentu.

Kesimpulan

Badan Bank Tanah harus menjadi instrumen yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi PSN, khususnya di Merauke, harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Solusi yang lebih adil adalah memastikan keterlibatan masyarakat lokal, menciptakan manfaat ekonomi yang nyata bagi mereka, serta menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat agar pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan hak asasi manusia. Dengan demikian, Badan Bank Tanah dapat menjalankan visinya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia secara adil dan berkelanjutan.