Mewujudkan Kesejahteraan dan Keberlanjutan Lingkungan : Peran Bank Tanah dalam Memperjuangkan Lingkungan dan HAM di Merauke

Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya yang sangat berharga dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, distribusi dan pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kepemilikan lahan, spekulasi tanah, dan konflik agraria. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Bank Tanah pada 31 Desember 2021 sebagai badan khusus atau sui generis yang menciptakan instrumen strategis dalam mengelola lahan secara adil dan berkelanjutan. Dengan visi "Menjadi Badan yang terpercaya di bidang pengelolaan tanah yang berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ekonomi berkeadilan," serta misi untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan memastikan keadilan dalam penguasaan tanah di Indonesia, Bank Tanah berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif. Salah satu proyek pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan tanah adalah program ketahanan pangan.  Program ini menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional untuk menyediakan akses pangan kepada masyarakat Indonesia. Padi menjadi komoditas utama dalam PSN ketahanan pangan dan kondisi tanah di Jawa sangat cocok untuk tanaman padi, namun akibat pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, persediaan lahan di Jawa semakin berkurang. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan proyek ketahanan pangan ke Merauke, meskipun hal ini menimbulkan berbagai tantangan baru terkait kondisi ekologi dan sosial di wilayah tersebut.

Permasalahan dalam Implementasi PSN Merauke

Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan tanah di Indonesia adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi, khususnya di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini mencakup pengembangan kawasan pertanian terintegrasi dengan luas lebih dari dua juta hektar untuk produksi pangan dan bioetanol tanaman tebu dengan investasi mencapai Rp 130 triliun.

Namun, proyek ini menghadapi berbagai kontroversi, terutama dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Beberapa permasalahan utama yang muncul, berdasarkan hasil diskusi dengan para NGO, Akademisi, dan Media melalui suatu kajian strategis yang difasilitasi oleh MADANI Connection dan berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana, adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia -- Penyerobotan lahan masyarakat adat tanpa konsultasi yang bermakna telah menjadi salah satu isu utama dalam implementasi PSN Merauke. Pemerintah dan perusahaan sering kali mengabaikan prosedur Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang seharusnya menjadi standar dalam proyek-proyek yang berdampak pada masyarakat adat. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang proyek tersebut, sementara perizinan dan kesepakatan penggunaan lahan dibuat tanpa musyawarah yang adil. Akibatnya, banyak komunitas adat kehilangan tanah warisan mereka yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat tinggi. Selain itu, intimidasi terhadap warga yang menolak proyek juga terjadi, menyebabkan ketidakamanan sosial dan meningkatnya ketegangan antara masyarakat dengan pihak berwenang dan investor.

2. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal -- Program ketahanan pangan yang mengutamakan padi bertentangan dengan budaya masyarakat adat yang mengandalkan sagu sebagai makanan pokok. Pola makan masyarakat adat telah berkembang secara turun-temurun, dengan sagu sebagai sumber utama karbohidrat yang sesuai dengan ekosistem lokal. Pemaksaan padi dalam proyek ini bukan hanya mengabaikan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan hambatan besar dalam penerimaan program ini di tingkat komunitas. Selain itu, perubahan sistem pertanian yang tidak sesuai dengan kondisi geografis setempat dapat menyebabkan kegagalan panen, peningkatan ketergantungan terhadap pasokan luar, serta berkurangnya ketersediaan pangan tradisional. Hal ini juga dapat berdampak pada aspek sosial dan budaya, karena pangan tidak hanya soal konsumsi, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat adat yang harus dihormati dalam setiap kebijakan pembangunan.

3. Eksploitasi Lingkungan -- Deforestasi besar-besaran akibat proyek ini telah menyebabkan hilangnya hutan primer yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan habitat satwa liar endemik. Penggundulan lahan untuk perkebunan skala besar tanpa perencanaan berkelanjutan telah meningkatkan risiko banjir dan kekeringan, mengganggu siklus hidrologi, serta mempercepat degradasi tanah. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam pertanian intensif dapat mencemari sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat lokal. Proyek ini juga mengancam keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk sumber pangan, obat-obatan alami, dan mata pencaharian mereka.

4. Dominasi Investor Besar -- Dominasi investor besar di Indonesia telah menciptakan ketidakadilan dalam penguasaan lahan. Sebagian besar lahan strategis kini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menyingkirkan rakyat dari akses terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat terabaikan, dan ketimpangan ekonomi semakin melebar. Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan model penguasaan lahan yang ada dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

Dampak Negatif PSN Merauke

Pelaksanaan PSN Merauke yang kurang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan telah menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya:

• Hilangnya Hak Tanah Masyarakat Adat -- Banyak warga kehilangan hak atas tanah mereka tanpa ganti rugi yang memadai.

• Krisis Ekologi -- Penggundulan hutan dan eksploitasi lahan telah menyebabkan peningkatan risiko banjir, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

•