PPN 12%, Konflik Global, dan Frugal Living: Cara Bertahan di Tahun 2025

Kondisi ekonomi global semakin kompleks. Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut pada tahun 2024, yaitu sebesar 0,03% pada Mei, 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, 0,03% pada Agustus, dan 0,12% pada September. Selain itu, menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, tercatat setidaknya 80.000 jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Di tingkat internasional, konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Konflik ini meliputi perang dagang, persaingan pengaruh di Amerika Selatan, isu Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan, hingga kesiapan militer kedua negara.

Dalam situasi seperti ini, pengelolaan finansial menjadi prioritas. Artikel ini akan membahas isu ini dari dua sisi: perspektif pemerintah dan masyarakat, sebelum akhirnya menawarkan solusi berupa Frugal Living.

Perspektif Pemerintah: Alasan Masyarakat Retensi terhadap PPN 12%

Kenaikan PPN menjadi 12% memicu resistensi di kalangan masyarakat. Salah satu faktor utamanya adalah ketimpangan antara pajak yang dibayarkan masyarakat dengan fasilitas negara yang dinikmati oleh pejabat publik. Rakyat merasa bahwa mereka membayar lebih banyak, tetapi hasilnya hanya dirasakan oleh segelintir orang di lingkaran kekuasaan.

Kemewahan Fasilitas Negara bagi Pejabat Publik

Fasilitas negara untuk pejabat di Indonesia sering kali dianggap sangat mewah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Berikut adalah beberapa contoh fasilitas yang diterima pejabat publik di Indonesia:

1. Mobil Dinas:

   • Pejabat tinggi negara mendapatkan mobil dinas kelas premium seperti Toyota Land Cruiser, Jeep Rubicon, Mercedes-Benz, Mazda CX-9 AWD, Lexus LM350, Lexus LX570, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive,Toyota Land Cruiser LC 300 yang biaya perawatannya sangat mahal.

   • Beberapa pejabat memiliki lebih dari satu mobil dinas, yang digunakan untuk keperluan berbeda.

2. Rumah Dinas:

   • Rumah Dinas pejabat publik dilengkapi fasilitas mewah dan biaya pemeliharaan seperti listrik, air, serta keamanan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Bahkan menurut Ferry Irwandi dalam videonya, beberapa pejabat memiliki lebih dari satu rumah dinas yang tersebar di beberapa lokasi strategis.

3.