Berbicara perang melawan Covid-19, kita harus berbicara tentang strategi dan taktik, mengenali musuh dan diri sendiri.
Kini presiden menugasi para senior TNI yang berada di Komite Penanggulangan Covid dalam hal strategi untuk menang, atau paling tidak menekan berkembangnya jumlah masyarakat yang terpapar. Salah satu yang kini ditugasi adalah Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
LBP yang orang Medan  ini seorang Jenderal TNI Purnawirawan (matra Darat), masih aktif sebagai Menko Marves.
Alumnus Akabri Pertama yang diwisuda pada 1970 ini dikenal sebagai salah satu tokoh Kopassus.
Di sana dulu dia ditempa oleh pak Benny Moerdani (LBM) untuk tugas-tugas antiteror (Gultor). Mantu dan anaknya juga dari Korps Baret Merah.
Penulis mengenal, dan kadang ketemu walau jarang, berdiskusi khususnya politik dan keamanan. Paling tidak artikel dari persepsi intelijen selalu diprioritaskan dikirim ke LBP dan juga stafnya, mas Jodi.
Kita sama-sama dilantiknya, hanya beda matra, penulis matra udara. LBP ini lichting 70 yang beken dan masih mampu eksis.
Selain LBP, tokoh lain di TNI AD yang alumnus Akabri pertama 1970, yaitu Jenderal Pur Soebagyo HS, Jenderal Pur, Tyasno Soedarto (keduanya mantan Kasad) dan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mantan Wapangab, kini Menteri Agama. Â Mas Soebagyo HS ini lurahnya 70, diangkat sebagai ketua paguyuban Ada Perdana.
Di matra laut, Laksamana Purn Bernard Kent Sondakh, mantan Kasal, di Udara Marsdya Pur Ian Santoso, mantan Kabais, di Polri ada Jenderal Pol (purn) Bimantoro, mantan Kapolri. Â Sebagai informasi bulan Desember 2020 adalah ultah 50 tahun Akabri Pertama 1970 sejak dilantik.
Nah, saat ini LBP ditugasi Presiden Jokowi untuk menangani kasus Covid-19 bersama Letjen TNI Doni Monardo (Ketua Satgas Penanganan Covid, juga perwira Kopassus). Sebagai wakil komite pasti LBP paham tentang  ancaman dan bahaya Covid terhadap bangsa Indonesia.
Selain itu Opung (Pray sebagai sesama grandfather manggilnya begitu) adalah menteri paling senior, pernah menjabat Menkopolhukam, juga faham tentang seluk beluk pragmatisme politik. LBP punya pengalaman diplomasi saat menjadi Dubes RI di Singapura.
Dari pengalaman militernya, Â pasti bacaan tentang bahaya Covid terkait pilkada sama dengan penulis, karena sama-sama memiliki persepsi intelijen.
Bagaimana tanggapannya tentang keputusan bersama Mendagri  sebagai  wakil pemerintah, Komisi 2 DPR, KPU, Bawaslu yang memutuskan pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020?
LBP pasti paham bahwa Covid akan semakin berbahaya, di samping ada saran-saran dari dua organisasi besar, PBNU dan Muhammadiyah, mantan Wapres RI, Pak JK, yang menyarankan pilkada diundur. Bahkan kini ada pihak yang menyatakan boikot pilkada.
Lebih parah lagi ada yang menyarankan pak Jokowi mundur. Apakah itu intinya?
Agak heran, ada ancaman mematikan kepada bangsa sendiri dijadikan momentum seperti itu.
Secara logika siapa yang tidak "ngeri" perang dengan Covid yang tidak kasat mata tetapi mematikan.
Negara-negara besar seperti AS, Brasil, India, hingga Rusia makin pusing dihajar Covid.
Bagaimana kalau kita nasibnya sama dengan mereka? Mereka yang terpapar tidak tertampung, ngurusi mayat semakin tak teratasi.
Penulis selalu mengingatkan, Covid-19 itu masalah dasar yang harus kita selesaikan bersama dahulu.
Dampak yang timbul serta perkiraan munculnya penyebab ledakan kita hilangkan atau minimalisir. Dalam perang melawan Covid, secara teori pasti jagoan 70 ini paham.
Kalau risiko politik kepada presiden adalah dinamika dan pragmatisme politik. pilkada diundur kita tidak hancur, masih ada Plt yang ngurus daerah. Tidak perlu publik ditakut-takuti, Plt itu orang lama yang ngerti soal Covid.
Tapi kalau covid tidak terkendali, bisa terjadi "barjibarbeh", bubar siji (soal covid) bubar kabeh (semuanya).
Tanggapan LBP soal pilkada
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut keputusan melanjutkan Pilkada Serentak 2020 belum final. Kata dia, bisa saja di masa depan Presiden Jokowi mengubah keputusannya untuk melaksanakan pilkada secara langsung. Terutama, bila hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan di tengah virus corona lebih banyak bahayanya ketimbang untungnya.
"Apakah sudah pasti keputusan presiden begini, bisa saja besok tiba-tiba setelah evaluasi, laporan dari kami semua, tiba-tiba membuat keputusan lain," kata Luhut saat berbincang di Program Mata Najwa, kemarin malam.
Penjelasan ini gamblang, dalam kondisi kritis menghadapi ancaman yang serius, presiden atas saran staf bisa saja mengeluarkan keputusan baru.
pilkada itu domain Mendagri, ya harus me-refer penerapan demokrasi. Tetapi soal Covid ini urusan banyak penggawa-penggawa lain di komite penanggulangan Covid-19.
Covid bisa menghancurkan segala-galanya, karena itu mari berpikir dan berbuat agar selamat.
Penulis ingatkan bahwa Covid ini mahluk Allah dan atas izin-Nya, bisa menyebar, menginfeksi manusia.
Bagi mereka yang berpandangan ekstrem, sabar, tidak usah neko-neko bikin pernyataan. Salah-salah nanti tersambar Covid.
Kita tunggu saja keputusan presiden. Apapun keputusannya, ya, kita jalankan, dengan mikir agar kita selamat.
Semoga bermanfaat, Pray Old Soldier.
Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Wongsodidjojo Ramelan (Pengamat Intelijen)
Jakarta, 25 September 2020
