Bagaimana membaca geliat masyarakat Papua yang marah di pulaunya dan kini mulai mengusik Ibu Kota? Demo-demo kekerasan terjadi di beberapa kota di Papua, terakhir terjadi di Jayapura.
Awal aksi sebagai protes atas terjadinya kasus yang terjadi kepada mahasiswa Papua di Surabaya.
Kini greget dipertajam dengan simbol bendera Bintang Kejora, dikibarkan di depan Istana Merdeka (28/8) dan di sekitar Monas. Seberapa seriuskah kondisi yang berlaku?
Pak Jokowi sebagai Kepala Negara atau end user pasti bertanya dan yang harus dijawab oleh Pimpinan Badan Intelijen.
Gerakan masyarakat Papua di beberapa kota adalah masalah taktis tetapi harus dibaca dengan kacamata intelijen strategis (intelstrat).
Akan keliru apabila dibaca sebagai masalah hukum belaka. Mengapa? Kasus yang terjadi bukan sekedar solidaritas atau rasisme dan seperti yang disuarakan, represi terhadap orang Papua. Kini bobotnya diperberat.
Koordinator aksi dimuka Istana Ambrosius tegas menyatakan "Rakyat Papua ingin mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri".
Artinya rakyat Papua ingin keterlibatan pihak ketiga, meniru lepasnya Timor Timur melalui referendum.
Apakah sedemikian seriusnyakah keinginan merdeka? Pray melihat geliat yang terjadi bila dibaca dengan kacamata intelstrat adalah baru berupa signal keras kepada pemerintah Indonesia terkait kebijakan politik luar negerinya.
Ada kekeliruan pembacaan situasi dan kondisi Polugri. Kita meributkan dan turun tangan menggebu masalah Afghanistan, Palestina, Rohingya, tapi tidak membaca dan menyikapi kondisi geopolitik dan geostrategi di lingkungannya sendiri.
Entah disadari atau tidak mau tahu, ada persaingansengit komponen Politik, ekonomi dan pertahanan di kawasan Asia Pasifik antara China dengan AS yang diabaikan.
