Foto Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi (Foto : nasional.kompas.com)
Presiden Jokowi dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, kemudian mengumumkan anggota kabinetnya pada tanggal 26 Oktober 2014 dan melantik satu hari setelah pengumuman tersebut.  Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator, 30 menteri, dan 2 wakil menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan.
Kemudian para menteri itu langsung menyingsingkan lengan baju (seperti dicontohkan Bapak Presiden) baju putih lengan dilipat dua kali. Ampuh, itulah kesan penulis sejak saat pengumuman di istana dimana calon menteri begitu dibacakan namanya menjadi anggota kabinet  umumnya lari masuk barisan. Nah, setelah itu maka mulailah bapak menteri sibuk, ada yang blusukan ke kampung-kampung, ada yang naik pagar (walau hanya di daerah Tebet). Pokoknya macem-macem, judulnya blusukan.
Salah satu yang menarik hati dan menjadi media darling adalah Ibu Susi (owner Susi Air), menteri kelautan dan perikanan, pokoknya top markotop terus diberitakan, mulai dari soal ijazah sekolah, tato, pengusaha sukses, berteman dengan TW, pinter bahasa Inggris, ini gaya baru. Pejabat tidak perlu berijazah tinggi, tetapi ada semangat, kemauan keras dan mampu membuktikan hasil kerjanya. Selain menunjuk Bu Susi (penulis juga ngefans), ada lagi beberapa pejabat yang dipilih Pak Jokowi yang kiprah awalnya menarik.
Akan tetapi disamping yang menarik, ada pejabat yang statement-nya di media dinilai beberapa kalangan menggelitik dan tidak disukai. Salah satu diantaranya adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudijatno. Bapak yang satu ini sebelum menjadi menteri bergabung di Partai Nas Dem setelah menjadi purnawirawan. Kemudian menjadi menko yang masuk kategori menteri yang berasal dari usulan parpol. Selain Tedjo ada lagi beberapa usulan Nas Dem, diantaranya Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan  Kepala Kejaksaan Agung.
Tedjo yang mengelola masalah politik, hukum dan keamanan beberapa waktu terakhir diberitakan masuk ke wilayah konflik Partai Golkar, yang sedang terjadi antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) Â dengan Presidium Penyelamat Golkar, Agung Laksono. Persoalan utama adalah upaya rasa tidak percaya terhadap kepemimpinan Ical, sehingga muncul kerusuhan saat Ical sedang mengadakan rapat pleno di kantor DPP Golkar di Slipi. Ada sedikit gebuk-gebukan dan korban luka-luka diantara kader atau simpatisan. Muncullah nama terkenal Yoris dengan seragam loreng, kondisi semakin seram karena ditemukannya 'golok.'
Setelah itu Menko Polhukam yang katanya khawatir mengeluarkan pernyataan, meminta Kapolri Jenderal Sutarman tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali yang akan berlangsung 20 November - 3 Desember mendatang. Tedjo khawatir, kisruh internal yang terjadi di Partai Golkar akan mengganggu keamanan di Bali, mengganggu wisatawan dan bisa muncul travel warning.
Dikatakannya, "Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November - 3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11), sumber: Merdeka.com.
"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali," isi siaran pers Humas Kemenko Polhukam, Selasa (25/11/2014). Inilah.com.
Pernyataan tersebut kemudian mengundang polemik, pro kontra dikalangan politisi, ada yang membenarkan dan ada yang menyalahkan. Pengurus Pusat (DPP Golkar) berpendapat bahwa penyelenggaraan Munas di Bali sesuai aturan tidak perlu ijin, tetapi hanya memberitahukan kepada aparat keamanan dalam hal ini Polri. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L Sambuaga menjamin pelaksanaan Munas Golkar yang digelar pada 30 November - 3 Desember 2014 di Nusa Dua Bali akan berjalan aman dan kondusif. "Kami menjamin keamanan Munas dari 30 November sampai 3 Desember," katanya.
Ketua Umum Golkar (Ical) mengaku sulit untuk  memundurkan pelaksanaan Munas. Sebab menurut dia persiapan dilakukan sudah sangat matang. "Saya melaporkan persiapan Munas sudah siap baik materi maupun pengamanannya. Seluruh DPD II ada yang Jakarta, Semarang, Surabaya semuanya akan menuju munas yg akan sampai di Bali pada tanggal 29. Jadi secara teknis sulit memundurkan Munas," katanya.
Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar menyatakan mendukung Munas di Bali tersebut. Dikatakannya, "Memang dalam segi waktu segala persiapan dari DPP sudah jauh. Dari segi materi pelaksanaan, kepanitiaan, tempatnya, dan berbagai hal berkaitan persiapan Munas sudah dikerjakan. Bahkan undangan ke DPD I dan II sudah jalan, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penundaan," ujar Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia ke-3 BJ Habibie, di Wisma Habibie dan Ainun Jalan Patra Kuningan XIII, Jumat (28/11) malam.
Akbar mengatakan, meskipun munas tidak jadi diundur seperti saran dari Dewan Pertimbangan, dia berharap Munas di Bali ini bisa menjadi titik awal untuk mencapai kesepakatan antara kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan kubu tim penyelamat Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono.
Dilain sisi ada tuduhan miring, kalau kelompok Agung Laksono ingin merebut kepemimpinan Partai Golkar pimpinan Ical, dan membawanya merapat ke Koalisi Indonesia Hebat. Ini didasarkan dari beberapa kader  pendukung Agung yang sejak lama merapat ke KIH.
Masalah kemudian berkembang, dimana Tedjo menyatakan (menegaskan) kembali pernyataannya yang sama sekali tidak melarang pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali, 30 November 2014. Menurutnya pemerintah dalam hal ini, hanya sekadar mengingatkan kepada Polri untuk meninjau kembali surat izin Munas Golkar di Bali, dengan pertimbangan eskalasi kericuhan yang terjadi saat rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.
"Saya tidak larang, meminta (Kapolri) dengan pertimbangan. Kalau Kapolda, Kapolri siap (memberi pengamanan) silakan. Dengan tanggungjawab yang memberi izin," kata Tedjo Edhy dalam perbicangan dengan TvOne, Rabu 26 November 2014 (Vivanews 26 November 2014).
Tedjo mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Sutarman terkait Munas Golkar ini. Menurut Kapolri, pelaksanaan Munas ini tidak perlu izin dari Polri, cukup pemberitahuan saja. "Kalau mereka (Polri) bisa menjamin silakan saja lakukan Munas disana (Bali). Konsen saya adalah keamanan di Bali dan negara," ujar Tedjo. Sebelumnya Tedjo mengkhawatirkan pelaksanaan Munas di Bali, 30 November mendatang  berpotensi terjadi konflik antar kader, karena di forum tertinggi partai itu akan dihadiri DPD I dan DPD II serta para organisasi sayap partai.
Itulah sebuah contoh bahwa pernyataan pejabat di media di era keterbukaan ini bisa menimbulkan kontroversi yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Persoalannya sudut pandang antara para pejabat itu berbeda. Yang satu (Menko Polhukam) Â meninjau dari pertimbangan dampak Munas terhadap stabilitas keamanan serta citra Bali apabila kacau, sementara yang lainnya (Kapolri) berpegang pada aturan serta UU yang berlaku soal aturan penyelenggaraan konsentrasi massa, demo serta kegiatan semacam munas itu. Sejak era reformasi, memang untuk kegiatan serupa tidak memerlukan ijin-ijin, cukup memberi tahukan kepada Polri. (Saat masih aktif, penulis menyebutnya dengan istilah 'ijin rame-rame').
Dari Bali,  Ketua DPP Golkar, Tantowi Yahya menyatakan, "Kegiatan sudah hampir selesai. Dari tadi malam kan panitia rapat mempersiapkan segala sesuatunya. Hari ini, Insyaallah. Pembukaan kan nanti malam," katanya, Minggu (30/11/2014). Dilaporkan, Munas Golkar digelar di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, 30 November-4 Desember 2014. Tak hanya petinggi KMP yang diundang, petinggi parpol Koalisi Indonesia Hebat juga diundang di acara pembukaan.
Menurut penulis  bagi para menteri yang  dikenal masyarakat berasal dari usulan parpol pendukung Jokowi, sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Jangan sampai ada tuduhan kantor pemerintah yang untuk mengurus negara di manfaatkan untuk kepentingan partai tertentu. Sebaiknya anggota kabinet benar-benar menjaga kredibilitas dan citra pemerintah era Jokowi. Mulut adalah harimaumu, salah bicara maka harimau itu akan menerkam dirimu.
Sebagai penutup, penulis sampaikan twit (kicauan) mantan Presiden SBY di akun twiternya tanggal 28/11/2014 yang ramai dibahas dan ditayangkan oleh media. Menurutnya, ada saatnya seorang pemimpin harus diam. Kalaupun harus bicara, ada baiknya bermutu dan bermanfaat. Karena itu, ia beranggapan ketika berbicara, maka harus paham dengan hal yang akan dibicarakan.
"Diam itu emas", jika tidak perlu bicara, diamlah. "Bicara itu perak", jika harus bicara, bicaralah. Tetapi bermutu dan bermanfaat" tulis SBY. "Tong kosong nyaring bunyinya". Akan lebih bijak jika tong yang masih kosong diisi dulu. Isilah dengan pengetahuan & pengalaman."Pemimpin yang selalu dibenarkan bisa jadi diktator. Demikian pesan mantan presiden di dua periode kepemimpinan di Indonesia. Semoga bermanfaat.
Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen www.ramalanintelijen.net
