Ketua Umum Golkar (Ical) mengaku sulit untuk  memundurkan pelaksanaan Munas. Sebab menurut dia persiapan dilakukan sudah sangat matang. "Saya melaporkan persiapan Munas sudah siap baik materi maupun pengamanannya. Seluruh DPD II ada yang Jakarta, Semarang, Surabaya semuanya akan menuju munas yg akan sampai di Bali pada tanggal 29. Jadi secara teknis sulit memundurkan Munas," katanya.
Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar menyatakan mendukung Munas di Bali tersebut. Dikatakannya, "Memang dalam segi waktu segala persiapan dari DPP sudah jauh. Dari segi materi pelaksanaan, kepanitiaan, tempatnya, dan berbagai hal berkaitan persiapan Munas sudah dikerjakan. Bahkan undangan ke DPD I dan II sudah jalan, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penundaan," ujar Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia ke-3 BJ Habibie, di Wisma Habibie dan Ainun Jalan Patra Kuningan XIII, Jumat (28/11) malam.
Akbar mengatakan, meskipun munas tidak jadi diundur seperti saran dari Dewan Pertimbangan, dia berharap Munas di Bali ini bisa menjadi titik awal untuk mencapai kesepakatan antara kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan kubu tim penyelamat Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono.
Dilain sisi ada tuduhan miring, kalau kelompok Agung Laksono ingin merebut kepemimpinan Partai Golkar pimpinan Ical, dan membawanya merapat ke Koalisi Indonesia Hebat. Ini didasarkan dari beberapa kader  pendukung Agung yang sejak lama merapat ke KIH.
Masalah kemudian berkembang, dimana Tedjo menyatakan (menegaskan) kembali pernyataannya yang sama sekali tidak melarang pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali, 30 November 2014. Menurutnya pemerintah dalam hal ini, hanya sekadar mengingatkan kepada Polri untuk meninjau kembali surat izin Munas Golkar di Bali, dengan pertimbangan eskalasi kericuhan yang terjadi saat rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.
"Saya tidak larang, meminta (Kapolri) dengan pertimbangan. Kalau Kapolda, Kapolri siap (memberi pengamanan) silakan. Dengan tanggungjawab yang memberi izin," kata Tedjo Edhy dalam perbicangan dengan TvOne, Rabu 26 November 2014 (Vivanews 26 November 2014).
Tedjo mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Sutarman terkait Munas Golkar ini. Menurut Kapolri, pelaksanaan Munas ini tidak perlu izin dari Polri, cukup pemberitahuan saja. "Kalau mereka (Polri) bisa menjamin silakan saja lakukan Munas disana (Bali). Konsen saya adalah keamanan di Bali dan negara," ujar Tedjo. Sebelumnya Tedjo mengkhawatirkan pelaksanaan Munas di Bali, 30 November mendatang  berpotensi terjadi konflik antar kader, karena di forum tertinggi partai itu akan dihadiri DPD I dan DPD II serta para organisasi sayap partai.
Itulah sebuah contoh bahwa pernyataan pejabat di media di era keterbukaan ini bisa menimbulkan kontroversi yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Persoalannya sudut pandang antara para pejabat itu berbeda. Yang satu (Menko Polhukam) Â meninjau dari pertimbangan dampak Munas terhadap stabilitas keamanan serta citra Bali apabila kacau, sementara yang lainnya (Kapolri) berpegang pada aturan serta UU yang berlaku soal aturan penyelenggaraan konsentrasi massa, demo serta kegiatan semacam munas itu. Sejak era reformasi, memang untuk kegiatan serupa tidak memerlukan ijin-ijin, cukup memberi tahukan kepada Polri. (Saat masih aktif, penulis menyebutnya dengan istilah 'ijin rame-rame').
Dari Bali,  Ketua DPP Golkar, Tantowi Yahya menyatakan, "Kegiatan sudah hampir selesai. Dari tadi malam kan panitia rapat mempersiapkan segala sesuatunya. Hari ini, Insyaallah. Pembukaan kan nanti malam," katanya, Minggu (30/11/2014). Dilaporkan, Munas Golkar digelar di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, 30 November-4 Desember 2014. Tak hanya petinggi KMP yang diundang, petinggi parpol Koalisi Indonesia Hebat juga diundang di acara pembukaan.
Menurut penulis  bagi para menteri yang  dikenal masyarakat berasal dari usulan parpol pendukung Jokowi, sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Jangan sampai ada tuduhan kantor pemerintah yang untuk mengurus negara di manfaatkan untuk kepentingan partai tertentu. Sebaiknya anggota kabinet benar-benar menjaga kredibilitas dan citra pemerintah era Jokowi. Mulut adalah harimaumu, salah bicara maka harimau itu akan menerkam dirimu.
Sebagai penutup, penulis sampaikan twit (kicauan) mantan Presiden SBY di akun twiternya tanggal 28/11/2014 yang ramai dibahas dan ditayangkan oleh media. Menurutnya, ada saatnya seorang pemimpin harus diam. Kalaupun harus bicara, ada baiknya bermutu dan bermanfaat. Karena itu, ia beranggapan ketika berbicara, maka harus paham dengan hal yang akan dibicarakan.
