Mohon tunggu...
Prayitno Ramelan
Prayitno Ramelan Mohon Tunggu... Tentara - Pengamat Intelijen, Mantan Anggota Kelompok Ahli BNPT

Pray, sejak 2002 menjadi purnawirawan, mulai Sept. 2008 menulis di Kompasiana, "Old Soldier Never Die, they just fade away".. Pada usia senja, terus menyumbangkan pemikiran yang sedikit diketahuinya Sumbangan ini kecil artinya dibandingkan mereka-mereka yang jauh lebih ahli. Yang penting, karya ini keluar dari hati yang bersih, jauh dari kekotoran sbg Indy blogger. Mencintai negara dengan segenap jiwa raga. Tulisannya "Intelijen Bertawaf" telah diterbitkan Kompas Grasindo menjadi buku. Website lainnya: www.ramalanintelijen.net

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

"Conditioning Operation" terhadap Golkar

11 Desember 2014   14:55 Diperbarui: 17 Juni 2015   15:32 1281
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Penulis mengatakan terjadi operasi conditioning, memecah kepemimpinan Golkar, dan melumpuhkan ARB sebagai pemain utamanya. Conditioning operation atau operasi penggalangan adalah sebuah langkah upaya dengan ilmu  intelijen yang bertujuan untuk mengubah kondisi target agar mau berbuat, berpikir dan memutuskan seperti yang dikehendaki oleh si perencana. Sarana penggalangan bisa berupa penekanan, sabotase, pusprop, riot, penculikan dan lain-lainnya.

Kita lihat, kini, meskipun ARB terpilih di Munas Bali, tetap saja dia tidak berdaya, ia harus meminta pengesahan dari Menkum HAM untuk kepengurusan barunya itu. Langkah strategis Agung yang mengajukan Munas tandingan juga untuk mengamankan keputusan Menkum HAM tersebut atau menghambat pengesahan kubu ARB. Inilah yang terjadi.

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa lembaganya belum dapat mengesahkan kepengurusan partai yang masih mengalami konflik internal. “Pemerintah tak dapat mengesahkan kepengurusan partai itu. Penyelesaiannya harus melalui mahkamah partai atau pengadilan,” kata Harkristuti Minggu (7/11/2014). Menurut dia, sikap pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 24 undang-undang itu menyatakan pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan hingga perselisihan partai selesai. Perselisihan harus diselesaikan dalam waktu paling lambat dua bulan melalui mahkamah partai atau pengadilan.

Nah, dengan demikian maka posisi kepengurusan baru Partai Golkar kini menjadi menggantung. Kondisi ini yang memang diharapkan untuk menurunkan lebih dalam kredibilitas ARB sebagai pemimpin. Ketidakberdayaan ARB bisa bernasib sama dengan Gus Dur, 'owner' PKB masa lalu. Saat Menkum HAM mengeluarkan keputusan mengesahkan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB, langsung secara hukum Gus Dur yang demikian power full juga berhasil dilumpuhkan. Inilah faktor pengaruh yang harus diperhitungkan oleh ARB.

Kubu ARB jelas harus menghitung siapa lawan politiknya. Kubu Agung mungkin kecil, tetapi di belakangnya ada JK yang kini menjadi wapres. Sebagai pelaku eksekutif dan juga orang Golkar, jelas JK ingin agar Golkar mendukung pemerintah agar aman, ini wajar. Pada masa lalu  begitu JK menjadi Wapres SBY, langsung melakukan take over Ketua Umum Golkar. Tetapi kini nampaknya politisi senior ini tidak terjun langsung menjadi playmaker, hanya menjadi kingmaker.

Bagaimana ke depannya? Dalam waktu dua bulan ke depan, maka akan terjadi upaya tawar-menawar, antara kubu ARB dengan Agung. ARB kini harus menghadapi tidak hanya satu front saja, sangat jelas ada front politik, ekonomi, sosial. Tekanan terhadap ARB akan semakin membesar, mungkin ARB akan dipaksa harus mengalah. Terjadi perdamaian dengan Agung dan mengubah posisi Golkar dari KMP ke KIH atau ada tekanan kepengurusannya tidak disahkan. Sederhana sebenarnya, tetapi itulah politik yang kadang bermain sebagai "Raja Tega".

Paling tidak dalam dua bulan, geliat Golkar akan mengambang karena belum memiliki kepengurusan yang sah menurut hukum. Nah, itulah posisi Partai Golkar saat ini, jadi jawabannya konflik yang terjadi ini hanya perebutan suara Golkar di parlemen. Adu Strategi antara ahli strategi KMP dengan ahli strategi kubu pemerintah dan KIH akan terus terjadi. KMP boleh menguasai kepemimpinan DPR dan DPD, tetapi paling lama dalam dua bulan ke depan penulis perkirakan bisa terjadi perubahan sikon politik di DPR. Penulis perkirakan akan ada langkah conditioning tahap lanjutan.

Berpolitik jelas harus cerdas dan cerdik, dan yang terpenting, penguasaan informasi harus lebih unggul. Maka keputusan serta strategi yang diambil akan lebih matang dan terstruktur, tidak asal-asalan. Walaupun pejabat pemerintah kadang ada yang gagap, tetap saja posisinya jauh lebih baik dibandingkan pengurus parpol. Pemerintah jelas jauh lebih unggul dibandingkan parpol, karena infrastrukturnya lebih lengkap.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net

Artikel terkait :

-Pejabat Sebaiknya Lebih Hati-Hati Dalam Memberikan Pernyataan, http://ramalanintelijen.net/?p=9321

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun