Menyambut Keketuaan ASEAN 2023: Tinjauan Sekilas dari Perspektif Militer

Setelah berhasil melaksanakan Presidensi  KTT G20 tingkat global di Bali pada medio November 2022, kembali Indonesia akan memimpin forum regional, yakni tingkat ASEAN. 

Pada hari Minggu, 29 Januari 2023, Presiden RI Joko Widodo melakukan peresmian 'kick-off' (awal) Keketuaan ASEAN 2023.  Indonesia menerima kembali estafet Keketuaan ASEAN pada KTT ASEAN 2022 di Kamboja bulan November yang lalu. 

Kendali Keketuaan ASEAN tersebut sesuai Piagam ASEAN Bab X Pasal  31 Butir 1 yang berbunyi The Chairmanship of ASEAN shall rotate annually based on the alphabetical order of the English names of Member States. 

Organisasi ASEAN yang didirikan di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 1967 baru memiliki Piagam ASEAN (The ASEAN Charter) yang disahkan bersama pada 20 November 2007. 

Seiring dengan itu, seluruh Kementerian terkait akan disibukan dengan kegiatan bersama dipimpin Indonesia.   Salah satu kegiatan adalah antara lain Pertemuan Para Menhan se-Kawasan ASEAN (ADMM) dan Pertemuan Para Pangab se-Kawasan ASEAN (ACDFM atau ASEAN Chiefs of Defense Force Meeting, yang sampai dengan 2017 bernama ACDFIM, setelah  pada awalnya disebut the ASEAN CDFs Gathering saat didirikan tahun 2001 di Pulau Bintan, Sumatera), akan dilaksanakan di Indonesia. Tulisan singkat ini hanya akan difokuskan pada kegiatan ACDFM, guna memenuhi makna judul tulisan.

Mekanisme.

Forum ACDFM yang membawahi AMIM (ASEAN Military Intelligence Meeting) dan AMOM (ASEAN Military Operation Meeting) biasanya diselenggarakan pada akhir Maret/awal April, sedangkan ADMM dilaksanakan pada Mei/Juni dan kemudian KTT ASEAN biasanya diselenggarakan pada November.  

Menariknya, tema-utama dan logo penyelenggaraan forum-forum di bawahnya harus mengacu pada tema-utama dan logo KTT ASEAN, namun justru penyelenggaraan forum pada tahun Keketuaan, forum ACDFM-lah yang paling awal dilaksanakan. 

Panitia Penyelenggara (Panpel) Forum dari TNI harus tanggap dalam menyiapkan bahan utama dan pendukung kegiatan.  Bulan-bulan yang terkesan kosong sebenarnya penuh dengan dengan kegiatan terprogram Kalender Kegiatan Dua-Tahunan (The Two-Year Workplan Program Calendar) yang disepakati bersama pada forum tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu, kegiatan tahunan ACDFM yang bersifat regional tidak mengganggu kegiatan bilateral (misal HLC) dan trilateral (misal Indomalphi MP) atau multilateral (misal Malsindothai CP) yang telah ada di antara negara-negara anggota ASEAN, maupun dengan negara sahabat lainnya.  

Walau ACDFM merupakan Forum Para Pangab ASEAN, namun kegiatan di bawahnya juga mencakup pertemuan para Kastaf Angkatan se-Kawasan ASEAN, para Kabalakpus terkait, serta para perwira dan bintara senior staf sesuai hasil kesepakatan bersama yang diselenggarakan secara bergilir oleh AB ASEAN. 

Materi Pokok.

Sebagai Tuan-Rumah ACDFM, TNI harus menyiapkan dan menyusun serangkaian kegiatan baik untuk Forum Para Pangab sebagai acara pokok maupun acara kegiatan pendukung lainnya, seperti undangan yang harus telah dikirim dengan memuat tema-utama dan konsep kesepakatan bersama (the Joint Statement) para Pangab sebagai Ketua Delegasi. Juga perlu dipersiapkan kegiatan kunjungan kepada pejabat negara, seperti Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi (UUD 1945, Pasal 10), yang tentunya berbeda dengan negara ASEAN lainnya, bahkan pada kegiatan kulo nuwun peserta, Presiden RI waktu itu menjamu Makan-Pagi Bersama seluruh Ketua Delegasi ACDFM, AMIM dan AMOM di Istana Kepresidenan pada April 2011. 

Selain itu, juga perlu disusun kegiatan olahraga (bersifat tentatif) seperti golf, atau kunjungan ke lokasi strategis lainnya serta termasuk acara ibu-ibu (the Ladies' Program).

Apabila dipandang perlu Indonesia, dalam hal ini TNI, ingin mengajukan satu hal baru, maka selain menyampaikan naskah utama (the Working Paper) Indonesia harus menyiapkan satu naskah the Concept-Paper yang menghantar alasan diajukannya seperti saat TNI mengajukan draf Juklak ACDFIM tahun 2012 di Kamboja, ACDFIM-Plus di tahun 2014 di Myanmar dan saat pengajuan the ACDFIM Flag/Banner tahun 2015 di Malaysia dan tahun 2016 di Laos, yang hingga kini semua gagasan TNI tersebut berlangsung rutin, termasuk ACDFM, AMIM dan AMOM, kecuali ACDFM-Plus karena sebagian Pangab ASEAN beralasan kegiatan Plus telah dilaksanakan oleh ADMM.   Naskah the Concept Paper, biasanya dikirim bersamaan dengan draf the Joint Statements, lebih awal sebelum Forum ACDFM dimulai dan paling lambat sebelum forum AMIM (Pertemuan Para Asintel AB ASEAN) dan forum AMOM (Pertemuan Para Asops AB ASEAN) diselenggarakan secara back-to-back.   

Gagasan Baru.

Memasuki tahun 2023 dan di bawah kepemimpinan Panglima TNI yang juga baru serta bersamaan dengan Peringatan ke-20 ACDFM sejak 2001, sangat wajar apabila TNI sebagai Tuan-Rumah ke-3 Forum ACDFM 2023 menyuguhkan segala hal yang terbaik, sehingga dapat memberikan the benchmark kepada delegasi lainnya.  Hal ini pernah dicapai saat TNI mengirim Tim Asistensi yang memberikan pelatihan penyelenggaraan Forum ACDFM kepada AB Kamboja (RCAF) pada tahun 2011 saat TNI menjadi Tuan-Rumah ke-2 dan kemudian Kamboja menjadi tuan-rumah forum 2012. Sebagai catatan, tahun 2002 tidak ada forum ACDFM, sedangkan forum 2004 diundur ke awal 2005 oleh Malaysia sebagai ungkapan toleransi, karena Indonesia dilanda tsunami dan forum 2009 digeser ke 2010 karena Vietnam belum siap.

Gagasan baru dari TNI dapat diungkapkan pada Tema-Utama yang ditawarkan kepada 9 Negara Anggota ASEAN lainnya dan seyogianya bersifat strategis dan bermuatan diplomatis serta politis sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita yang bebas-aktif, seperti penegasan Bapak TNI, Jenderal Besar Soedirman, bahwa 'Politik TNI adalah politik negara.'   Landasan pemikirannya dapat dikutip dari Piagam ASEAN (Bab XI Pasal 36)  yang menegaskan bahwa Semboyan ASEAN itu 'One Vision, One Identity, One Community.' 

Selain itu, patut diperhatikan instruksi Presiden RI kepada Panglima TNI sesuai pelantikan yang salah satunya Menjaga Kedaulatan NKRI, di samping program prioritas Panglima TNI. 

Dengan demikian, yang ditawarkan kepada Negara Anggota ASEAN lainnya akan seiring sejalan dengan kebijakan Pimpinan TNI dan memberikan manfaat besar kepada sesama Negara Anggota ASEAN lainnya yang pada akhirnya Sentralitas dan Masyarakat ASEAN akan senantiasa terjaga dengan baik.

Faktor Eksternal.

Sebagai negara terbesar di Kawasan ASEAN dan merupakan salah satu pendiri organisasi ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan secara geografis terletak strategis di antara dua benua dan dua samudera luas, serta merupakan negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia tidak akan terlepas dari faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi nasionalnya.

Sejumlah faktor eksternal yang dapat dicantumkan pada the Working Paper ataupun the Concept Paper tersebut antara lain kondisi keamanan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan, ketegangan peluncuran rudal balistik serta latihan bersama AS beserta sekutu-sekutunya di Asia-Timur, perubahan pandangan kebijakan AS dari semula hanya pada wilayah Pasifik meluas menjadi Indo-Pasifik. 

Saat berkunjung ke Mabes TNI pada Februari 2018, Menhan AS Jenderal (Mar) James N. Mattis menegaskan bahwa kebijakan Indo-Pasifik AS tersebut bukan merupakan ancaman bagi Indonesia dan ASEAN, walau sejak 2017 AS telah menempatkan puluhan ribu pasukan marinirnya di Pusdiklatpur AS dengan peralatan canggih di Kota Darwin, Australia-Utara. Juga munculnya Aliansi Pertahanan Trilateral AUKUS (Australia, Inggris dan AS), merebaknya virus Covid-19 yang belum berakhir dan dampak pecahnya Perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan dampak buruk pada ekonomi global.

Dalam penyampaian makalah, sebagai tuan-rumah kita tidak perlu menunjuk suatu negara adidaya tertentu, mengingat bentuk ancaman yang menonjol merupakan ancaman regional, yakni terhadap seluruh negara ASEAN dan bukan terhadap Indonesia semata. 

Kemajuan teknologi IT harus mendorong TNI berpikir jauh memiliki suatu fasilitas peralatan yang maju ke depan, mengingat peperangan konvensional telah berubah menjadi perang non-konvensional, berupa perang hibrid, perang asimetris dan penggunaan alat-alat perang elektronis berupa peralatan berkemampuan siber.  Berkaca dari kenyataan itu, perlu dipikirkan untuk mengangkat pemikiran baru, misalnya, tentang perlunya penggunaan kekuatan siber di lingkungan AB ASEAN dalam suatu Concept Paper berkaitan dengan pembangunan The ASEAN Cyber Militaries Management Center  yang berkemampuan di atas IFC (International Fusion Center) milik Singapura.  Pemikiran gagasan baru tersebut perlu dibahas secara menyeluruh dan komprehensif serta berada di luar BSSN  (Badan Siber dan Sandi Negara) yang telah dimiliki negara dan mungkin dapat mengembangkan Satuan Siber TNI yang belum lama berdiri.   Terlebih menurut rencana, Latihan Bersama AB ASEAN yang disebut AMX (ASEAN Militaries Exercise) akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2023. 

Mengingat TNI tidak terlepas dari Kemenhan RI, kerja sama rencana pelaksanaan Forum ACDFM dan Forum AMIM serta AMOM antara Mabes TNI dengan Kemenhan RI, dalam hal ini Ditjen Strahan Kemenhan RI, perlu lebih ditingkatkan mengingat hasil Forum ACDFM dan Forum di bawahnya dikirim kepada Menhan RI sebagai salah satu tembusan.   Bahkan saat TNI menjadi Tuan-Rumah ke-2 ACDFM tahun 2011, Panglima TNI menyampaikan hasil forum ACDFM pada awal kegiatan Forum ADMM.   Hal ini mirip dengan Ketua Delegasi AMIM dan AMOM yang membacakan hasil forum AMIM dan AMOM masing-masing di hadapan Forum ACDFM sebelum Forum ACDFM dimulai.

Perlu juga dipahami bahwa di sejumlah negara anggota ASEAN, jabatan Pangab disejajarkan dengan jabatan Sekretaris Jenderal Dephan yang mereka sebut the Permanent Secretary (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam),  sedangkan di beberapa negara lainnya Pangab mereka juga merangkap sebagai Wakil Menhan (Vietnam, Laos). Lainnya berada di bawah Menhan langsung (Thailand, Filipina, Kamboja) dan juga ada yang dianggap sejajar dengan Menteri (Indonesia dan Myanmar).  Perbedaan tersebut kerap menjadi kendala  dalam pengajuan sesuatu hal yang baru mengingat jalur menuju pengesahan dari Menhan mereka saja panjang dan lama.  Di Indonesia, administrasi dari Panglima TNI dapat langsung ditujukan kepada Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi (UUD 1945, Pasal 10).

Pada surat undangan, perlu diperhatikan pencantuman jenis seragam (attire) yang dikenakan saat forum berlangsung, yakni jenis PDU-III (seragam dengan jas, berdasi, lengan panjang dan berpita) pada Peraturan Seragam TNI.  Seragam tersebut berbeda nama sebutan di seluruh AB negara anggota ASEAN.   Hal ini karena pada hari yang sama, mereka akan menghadap Presiden RI, sehingga keseragaman para tamu yang menghadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara tuan-rumah akan seimbang, mengingat pejabat tinggi tersebut selalu mengenakan PSL (a lounge-suit) saat menerima kunjungan kehormatan.    Walau seluruh negara anggota ASEAN tergolong negara beriklim tropis, namun tidak seluruh AB ASEAN memiliki  jenis PDU-IV TNI, antara lain Singapura dan Thailand.  Oleh karena itu, jenis PDU-III pada TNI lebih tepat dan menunjukan suatu uniformity (keseragaman) selama forum berlangsung.   

Pencapaian. 

Untuk wawasan pengetahun, pada lingkup ASEAN Indonesia, dalam hal ini TNI, dari sejumlah pencapaian pada bidang lain, maka pada tingkat strategis, telah berhasil menggagas dan mendirikan sejumlah forum regional setingkat ASEAN, antara lain Pertemuan Antar Pangab ASEAN (ACDFM), Pertemuan Para Asintel AB ASEAN (AMOM), Pertemuan Para Asops ASEAN),  Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ACDFM (ACDFM Administrative Arrangement), ACDFM-Plus (forum ini belum dilaksanakan mengingat telah dilaksanakan forum pada tingkat ADMM) dan ACDFM Flag/Banner yang digunakan saat penyerahan Keketuaan ACDFM ke tuan-rumah berikutnya tahun (2024). 

Sedangkan yang bersifat bilateral telah memberi inspirasi bagi pendirian forum sejenis dengan AB negara-negara ASEAN lainnya serta AB satu negara Pasifik, yakni dari yang semula GBC (General Border Committee) menjadi HLC (High Level Committee) dan tercatat ada enam negara yang melaksanakan bilateral HLC dengan RI. 

Juga trilateral (Indomalphi) dan multilateral (Malsindothai) yang hingga kini berjalan dengan baik dan terjadwal.   Hasil dari pencapaian tersebut memberi banyak manfaat bagi terwujudnya Kawasan ASEAN yang relatif damai dan tenang, walau gangguan dan ancaman senantiasa muncul. 

 Hal tersebut juga sebagai perwujudan semboyan ASEAN sebagaimana diungkap di awal yakni 'One Vision, One Identity, One Community.'    

Penutup. 

Sebagai penutup, menarik untuk disimak bahwa saat ACDFM digagas dan dilaksanakan pertama kali pada November 2001 di Pulau Bintan, Sumatera, Panglima TNI dijabat oleh Laksamana TNI Widodo AS., sedangkan saat TNI menjadi Tuan-Rumah ke-2 ACDFM pada April 2011 di Jakarta, Panglima TNI dijabat oleh Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dan saat TNI menjadi Tuan-Rumah ke-3 pada tahun 2023, Panglima TNI juga sedang dijabat oleh Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A.

Demikian ulasan singkat tentang perlunya kesiapan TNI dalam menyambut Keketuaan ASEAN 2023 ditinjau dari perspektif militer.  

Selamat atas Keketuaan ASEAN 2023 dan semoga TNI semakin berjaya dalam kiprahnya menjaga kedaulatan NKRI serta sukses dalam penyelenggaraan Forum ACDFM 2023.