Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris Untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa

 Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik dan berbeda dibandingkan negara lainnya. Bentangan wilayah yang luas sepanjang 3.977 mil diantara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Dengan luas perairan 3.257.483 km² dan daratan 1.922.570 km² , pulau besar dan kecil menyebar dari wilayah barat hingga timur berjumlah 13.487 dimana sekitar 6.000 diantaranya tak berpenghuni. Populasi terpadat penduduknya berada di Pulau Jawa, yang mana setengah jumlah penduduk bermukim di sana. Pembangunan yang selama ini terfokus di Pulau Jawa mengakibatkan tidak meratanya membuka berbagai potensi di daerah lainnya.

Semua itu membutuhkan infrastruktur penghubung antar kota, antar pulau .  Namun dengan skala ekonomi yang kecil harus membangun infrastruktur yang tersebar / terpecah-pecah lokasi wilayahnya. Terkadang masyarakat Indonesia yang baru saja bepergian ke luar negeri, sering memperbandingkan kualitas infrastruktur yang sangat jauh berbeda. Contohnya adalah telah tersedianya air siap minum dari kran fasilitas umum. 

Masalah infrastruktur lain yang sering dikeluhkan adalah biayà ekonomi tinggi akibat fasilitas logistik yang sailing tidak berimbang antar daerah. Baik itu jalur darat, laut maupun udara , sangat minim untuk di daerah luar Jawa. Meskipun infrastruktur telah dibangun dengan baik, namun kurang maksimalnya manajemen perawatan yang tepat. Ini mengakibatkan pendeknya usia pemakaian jaringan infrastruktur tersebut. 

Maka tak mengherankan telah terjadi kesenjangan perekonomian antar wilayah. Misalnya masyarakat Papua yang harus menerima kenyataan betapa mahalnya harga kebutuhan pokok dibandingkan dengan masyarakat di daerah lainnya. Daerah perbatasan dengan negara lain seperti di Kalimantan yang berhadapan langsung dengan Malaysia maupun masyarakat yang berada di pulau terluar, merasa menjadi warganegara yang tak terurus. Banyak masyarakat Kalimantan yang justru menikmati kegiatan ekonomi menggunakan fasilitas infrastruktur negara tetangga. 

Program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,  dalam salah satu butirnya menyatakan membangun dari daerah pinggiran terlebih dahulu. Prioritas program pembangunan yang lebih Indonesia Sentris akan terfokus di luar Pulau Jawa,  tentunya untuk mendukung cita-cita sebagai poros maritim dunia. 

Demikian hal ini menjadi bagian topik diskusi interaktif Kompasiana Nangkring bersama Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta Barat pada 31 Mei 2016 lalu. 

Menteri PUPR Moch Basoeki HadiMoeljono menegaskan bahwa Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris dicanangkan untuk pemerataan membuka potensi daerah yang masih tertinggal. Adapun yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah infrastruktur transportasi (terutama darat), air (bendungan, irigasi, sanitasi) serta perumahan &  pemukiman. 

Saat ini ada 7,3 juta hektar lahan irigasi, namun hanya 11% saja yang didukung dengan sumber air dari waduk. Akan ada penambahan 49 waduk yang itupun baru menampung kapasitas 20% saja. Dalam 5 tahun kedepan akan ada penambahan satu juta hektar lahan irigasi baru. Sementara ada tiga juta hektar lahan irigasi saat ini yang dalam masa pemeliharaan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningoatkan kualitas air baku dan ketahanan air. 

 Untuk infrastruktur jalan darat akan membangun 2650 km jalan dalam lima tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sementara target pembangunan jalan tol mencapai 1000 km. Tak hanya membangun jalan nasional baru,  namun juga perbaikan dan perawatan jalan nasional sepanjang 45.592 km. Beberapa ruas tol baru telah siap melayani jalur mudik Lebaran tahun 2016 ini. 

 Menurut Ellen Tangkudung (Masyarakat Transportasi Indonesia) pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh tersedianya dana, material, SDM berkompeten, jalan raya, kemampuan kontraktor, regulasi, aspek  lingkungan serta manajemen logistik. 

Sedangkan Nusyrwan Soejono (Anggota Komisi V DPR RI) mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan karakter masyarakat setempat. Pulau di Indonesia yang tersebar dan terpecah-pecah harus di jaga kedaulatannya dalam satu kesatuan yang kuat. 

Kompasiana Nangkring - Kementerian PUPR bertemakan