Ada korelasi antara risalah tersebut dengan kenyataan dunia perpolitikan kini tentang dinasti politik. Risalah ini bias menjadi acuan serta sentilan bagi orang-orang yang ingin membangun sebuah dinasti politik. Sikap sang Demokrat sejati yang ditunjukkan oleh Rasulullah idealnya bisa menjadi Uswatun Hasanah bagi para politisi dalam mengembangkan dan membangunan kepemimpinan politik. Walaupun Rasul (mungkin) tidak pernah bicara tentang apa itu Demokrasi atau tentang system politik dan system pemerintah modern, tetapi Rasul telah mengaplikasikan demokasi sebagai sebuah ilmu dalam islam dengan tanpa batasan. Sifat seperti ini dalam bahasa sansekerta disebut Wujud Hana Tan Kena Kinira, seseorang memiliki ilmu terbatas, namun penerapannya haruslah tanpa batas.
Setidaknya ada dua pelajaran yang bias dipetik dalam risalah tersebut.Pertama, bahwa Rasulullah SAW mengutamakan kedaulatan umat diatas kepentingan pribadinya. Mungkin, Rasulullah SAW berpikir dan percaya bahwa kadaulatan umat akan membawa kemaslahatan untuk umat juga, sehingga Rasul-pun tidak mengintervensi atau menyarankan umat untuk memilih dan mengangkat pemimpinan dari anggota keluarganya. Kenyataan hari ini, banyak politisi daerah yang mengintervensi birokrasi atau elemen masyarakat untuk memenangkan calon yang berasal dari anggota keluarganya, bahkan ada juga yang menggunakan anggaran daerah untuk pemenangan dan kampanye anggota keluarganya. Kedua, gagasan tentang suksesi keturunan berlawanan dengan prinsip Islam, dimana seorang orang setara dihadapan Allah SWT. Artinya, setiap orang adalah pemimpin, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 124; “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: ” (Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim”.
Risalah ini bisa menjadi cerminan bagi politisi agar kiranya dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Islam melalui Rasulullah SAW telah membuat sebuah sistem politik modern dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi modern. Rasulullah SAW telah memberikan kita pelajaran tentang membangun dan mengembangkan sebuah kepemimpinan umat yang didasari oleh kedaulatan umat. Dengan kata lain, bahwa dinasti politik sangat bertentangan dan berlawanan dengan Islam, karena Rasul telah memberikan teladan dengan sebuah sikap sang demokrat sejati bagi umatnya. Saatnya kita belajar, dinasti politik tidak memberikan kemaslahatan bagi negara, namun hanya membawa dampak negatif bagi negara kita dan menjadi penyebab utamanya timbulnya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sirkulasi kepemimpinan tidak berjalan dengan baik dan hanya akan dimenangkan dari kalangan disekitar dinasti politik tersebut.
Pada gelaran pilkada serentak di wilayah Banten nanti terindikasi ada upaya penguatan kembali bangunan politik dinasti hal ini didasarkan pada fakta setidaknya terdapat adik, ipar, dan menantu Ratu Atut Chosiyah yang akan 'manggung' dengan dukungan mayoritas partai.
Ratu Tatu Chasanah yang merupakan adik Atut akan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Serang didampingi Panji Tirtayasa didukung oleh delapan partai yaitu Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, Nasdem, PPP, dan Demokrat.
Sedangkan Airin Rachmi Diany, ipar Ratu Atut atau istri dari Tb. Chaeri Wardhana alias Wawan, akan kembali berpasangan dengan Benyamin Davnie untuk maju di pilkada Kota Tangsel. Pasangan ini didukung oleh enam partai yakni Golkar, PKS, PKB, PAN, NasDem, dan PPP.
Sementara itu, ada juga menantu Ratu Atut, Tanto Warsono Arban yang merupakan suami dari anak kedua Ratu Atut, Andiara Aprilia Hikmat maju sebagai calon Wakil Bupati Pandeglang yang mendampingi Irna Narulita, anggota DPR dan istri mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah.
Pasangan Irna-Tanto mendapatkan dukungan dari PKB, Nasdem, PKS, PBB, PAN, Hanura dan Gerindra selain dari PPP dan Golkar.
Hal ini harus bisa menjadi perhatian publik, karena faktanya praktek politik dinasti di Indonesia memperlihatkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang pada akhirnya menciptakan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
