Tapi apakah mungkin? Itu tergantung kegilaan dari para pimpinan pembantu rakyat di negeri ini, termasuk para perwakilan majikan di senayan.
Apakah mereka berani secara sukarela mempertontonkan kepada publik segala yang ia terima dari negara?
Gaji, tunjangan bulanan, tunjangan tahunan, tunjangan khusus, tunjangan jabatan, uang rapat, uang perjalanan dinas, uang ………. Seluruhnya dibuka ke publik. Rakyat bisa mengakses informasi berapa penghasilan total yang diterima setiap pembantunya … per bulan.
Jika mereka berani, tentu saya yakin mereka sudah gila.
Gila, karena mereka berani untuk menjelaskan kepada publik mengapa rakyat harus memberikan uang sebanyak itu ke rekening pribadinya. Berani mengatakan kepada rakyat bahwa kinerjanya pantas untuk mendapatkan uang sebanyak itu.
Gila, karena mungkin akan mengakibatkan timbulnya persaingan antar kementerian/ lembaga di negeri ini untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari rakyat dengan cara mempertontonkan secara jelas dan gamblang kinerjanya selama ini.
Gila, karena mungkin akan banyak para pembantu yang dilaporkan tetangganya ke KPK karena para tetangga merasa tidak masuk akal pendapatan yang resmi hanya segitu tapi rumah dan kendaraannya sangat mewah.
Gila kan?
Yah, mungkin memang cara untuk mencapai “negara yang bebas dari korupsi disebabkan partisipasi seluruh rakyat” sekaligus menciptakan “negara yang memiliki kementerian/lembaga yang bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat”... perlu cara yang agak sedikit gila.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI