Berharap Pemerintah Mampu Mengambil Hati Masyarakat

Informasi terkait akan diterapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau mungkin dengan istilah lain seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang terdengar tak seseram seperti awal-awal diterapkannya PSBB di sekitar Maret 2020 lalu. Masyarakat seakan sudah terbiasa dengan pola hidup adaptif di tengah pandemi seperti ini. Namun tak dapat dipungkiri rasa khawatir akan bahaya covid19 masih tetap ada. 

Mengingat angka covid19 yang nyatanya semakin melonjak tajam mengharuskan pemerintah untuk mengambil keputusan seperti itu. Bahkan Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan peringatan mengenai kemungkinan lockdown demi menekan angka persebaran covid19 yang semakin menggila.

Kebijakan PSBB perlu disikapi secara positif demi kebaikan bersama. Seiring kebijakan PSBB akan berjalan pula vaksinasi covid19. Vaksinasi dilakukan berdasarkan skala prioritas. Hal baik yang harus disambut baik demi kepentingan dan kebaikan bersama.

Namun ternyata yang terjadi di lapangan sungguh berbeda. Niat baik belum tentu dapat diterima dengan baik. Vaksinasi covid 19 menuai pro kontra di masyarakat belum lagi ditambah pemberitaan yang beredar di media yang belum tentu kebenarannya terkait vaksin covid 19 ini.

Menyikapi hal ini pemerintah harus benar-benar mengambil peran seoptimal mungkin. Sosialisasi dan Edukasi harus dilakukan dengan efektif namun juga efisien. Harapannya agar masyarakat dengan legawa dapat menerima kebijakan ini.

Pemerintah diharapkan mampu menerapkan strategi yang matang dalam rangka sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi covid 19. Sehingga diharapkan pula mampu menyentuh dan mengambil hati masyarakat untuk mengurangi gejolak-gejolak yang ada mengenai isu efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin covid 19.

Pelurusan informasi, komunikasi publik yang baik dan tentunya antara pemerintah pusat hingga daerah harus satu suara dalam menyampaikan informasi agar tidak terjadi kebingungan-kebingungan sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak masyarakat sehingga berpotensi memunculkan gejolak yang menghambat kebijakan.

Pengalaman-pengalaman di awal terkait komunikasi publik yang tidak senada antara satu pihak dan pihak lainnya patut dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali.

Cukup di awal saja tayangan komedi di tengah pandemi dipertontonkan di tengah masyarakat yang kesusahan. Untuk kali ini janganlah terjadi lagi. Kebijakan positif demi menyelamatkan bangsa ini harus disambut dengan baik dan penuh kesadaran tinggi untuk menerapkan dengan disiplin tinggi pula. oleh karena itu sekali lagi pemerintah harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi sebaik mungkin dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi misinformasi yang membuat masyarakat semakin bingung dan semakin khawatir. 

Sepertinya dengan jikalau pemerintah mampu mengambil hati masyarakat tak perlu rasanya untuk menerapkan lockdown. Apabila informasi jelas dan dapat diterima masyarakat dengan baik maka yakinlah seluruh kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menekan angka persebaran covid 19 di Indonesia. 

Perlu diingat kembali bahwa kebijakan PSBB sudah sangat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat utamanya perekonomian. Bagaimana jika memang lockdown akan diterapkan? Permasalahan akan semakin kompleks dan program pemulihan ekonomi nasional seakan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu sebuah harapan bagi pemerintah untuk mampu mengambil hati masyarakat sehingga masyarakat pun dapat patuh terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan di media yang meresahkan dan belum tentu pula kebenarannya. (prp)