Kebijakan Solutif dan Adaptif oleh Kemdikbud

Informasi tentang penerapan new normal di masa pandemi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran di sekolah pada tahun ajaran baru berlangsung. Menimbulkan kekhawatiran apabila pembelajaran dilakukan dengan tatap muka secara langsung. 

Meskipun dengan skenario kombinasi antara pembelajaran daring dan luring ataupun dengan sistem shift masih sangat beresiko tinggi terpapar covid19. 

Bagaimana tidak, masing-masing jenjang memiliki metode pendampingan yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Peserta didik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sangat berbeda karakteristiknya.

Apalagi setelah kegiatan pembelajaran usai tidak akan dapat dimonitor secara optimal bagaimana peserta didik berinteraksi apakah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak atau terjebak dalam keasyikan setelah sekian lama tidak berjumpa dengan teman-temannya sehingga lupa dan abai terhadap protokol kesehatan di era new normal. 

Peluang terpapar virus bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sangat tinggi. Terlebih angka persebaran covid19 masih terbilang tinggi di Indonesia. 

Setelah sekian lama menunggu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi covid19 akhirnya terjawab sudah. 

Berdasarkan keputusan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatam dan Kementerian Dalam Negeri bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada Bulan Juli 2020. 

Kemudian kebijakan yang menjadi angin segar setelah terjebak dalam pertanyaan kekhawatiran adalah untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di satuan pendidikan. 

Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR). Sedangkan untuk satuan pendidikan yang berada dalam zona hijau dapat dilaksanakan namun dengan catatan yang harus diperhatikan dan melalui fase serta prosedur yang telah ditetapkan. 

Apabila tidak dapat memenuhi segala ketentuan, prosedur, dan fase yang telah ditentukan maka satuan pendidikan dalam zona hijau tidak diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung.

Dalam situasi seperti ini opsi pelaksanaan pembelajaran secara daring atau Belajar Dari Rumah (BDR) sangatlah tepat. Mengapa demikian karena dalam penerapan kebiasan baru di era new normal faktanya masyarakat masih terlihat tidak mengindahkan anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. 

Tak bisa dibayangakan jika satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung. Yakinkah mampu menjaga jarak selalu? Yakinkah penggunaan masker dapat dilakukan dengan baik? Perilaku hidup bersih dan sehat apakah dapat dilaksanakan dengan baik? Bagiamana dengan kesiapan fasilitas di satuan pendidikan terkait dengan protokol kesehatan yang harus tersedia? 

Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan faktanya masih sering terlihat hal tersebut terjadi. Terlebih dengan melihat data statistik dari pemerintah bahwa angka pasien positif covid19 masih terbilang tinggi. Menyedihkan jikalau mengorbankan generasi muda penerus bangsa terpapar virus berbahaya ini. Mau dibawa kemana Indonesia ke depannya?

Apresiasi setinggi-tingginya terhadap Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan segenap kementerian-kementerian lainnya yang telah melahirkan kebijakan adaptif, solutif, dan tentunya sangat tepat. 

Belajar Dari Rumah dapat dilaksanakan dengan baik dan didukung dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu menyediakan fasilitas kuota internet untuk siswa dan hal tersebut sangatlah membantu. Mengingat pandemi covid19 ini juga berdampak di sektor ekonomi.

Kebijakan yang sangat tepat dengan prinsip kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi hal utama dan sebagai bentuk optimalisasi memutus mata rantai persebaran covid19. 

Kebijakan dari pemerintah pusat perlu dibarengi dengan kesamaan persepsi dengan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan optimal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu bersinergi dan menjaga komitmen seiya sekata dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. (prp)