Meskipun pemerintah pusat lebih unggul dalam hal akuntabilitas nasional utamanya melalui pengawasan keuangan negara yang ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tantangan besar masih dihadapi di tingkat pemerintah daerah. Pengawasan di daerah khususnya di wilayah-wilayah tertinggal sering kali tidak memadai.
 Keterbatasan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dan minimnya kontrol eksternal yang efektif. Selain itu, masalah utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur yang belum memadai.Â
Di daerah-daerah tertinggal, sering kali sulit ditemukan tenaga ahli yang kompeten untuk mengelola tata kelola pemerintahan dengan baik.Â
Akibatnya, daerah-daerah maju lebih berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sementara daerah-daerah tertinggal masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
