Provokasi Abraham Samad Berpotensi Ganggu Stabilitas Politik Pemerintahan Baru

Pernyataan provokatif Abraham Samad mantan ketua KPK periode 2011-2015 yang akan menyeret keluarga Mulyono ke meja hijau setelah tanggal 20 Oktober 2024 dapat memicu ketegangan dan instabilitas politik nasional Pemerintahan Baru (Prabowo-Gibran) serta berpotensi memecah belah bangsa. Abraham Samad sebagai salah satu provokator yang hadir pada acara “KONSOLIDASI LINTAS TOKOH DAN ELEMEN MASYARAKAT JELANG 20 OKTOBER 2024” yang diselenggarakan tanggal 1 Oktober 2024, bertempat di Aljazera Signature Restoran Jl. Johar No. 8 Kb. Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat dengan inisiator provokasi Faizal Assegaf.

Abraham samad mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun pernah terlibat beberapa masalah hukum antara lain melakukan pemalsuan dokumen untuk pengurusan surat urus paspor Feriyani Lim. Tahun 2015, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari laporan LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri terhadap Feriyani Lim yang diduga memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2007. Abraham Samad dijerat Pasal 93 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU nomor 24 tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun.

Kasus lain, pada tahun 2014, Abraham Samad melakukan penyalahgunaan kewenangannya sebagai pimpinan KPK untuk membarter kasus yang menjerat politisi PDI-P Emir Moeisitu, dengan keinginannya menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi. Dalam sebuah jumpa pers, Hasto menyebutkan, Abraham Samad menawarkan keringanan hukuman bagi Emir Moeisitu asalkan dipilih menjadi pendamping Jokowi. Pertemuan Abraham Samad dengan petinggi partai politik memenuhi unsur pidana, yakni Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, "Pimpinan KPK dilarang, mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun".

 

Masyarakat Indonesia harus bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah Bangsa. Presiden Jokowi selama dua periode telah membawa Indonesia menuju arah yang lebih maju dan inklusif. Dibawah kepemimpinan Jokowi, berbagai pencapaian penting dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan reformasi kebijakan telah diimplementasikan, yang justru menunjukkan keberpihakan pemerintah pada rakyat. Program pembangunan infrastruktur yang masif tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Jokowi dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat Internasional.

Salah satu warisan terbesar Jokowi adalah keberhasilan dalam membangun infrastruktur strategis yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Melalui pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, Jokowi telah berhasil meningkatkan mobilitas dan arus barang, yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi lokal. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Dengan memperluas pembangunan di luar Pulau Jawa, Jokowi membuktikan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan yang lebih adil.

Reformasi di berbagai sektor, termasuk pemberantasan korupsi, juga menjadi bukti komitmen Jokowi terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Revisi terhadap Undang-Undang KPK sering disalahartikan sebagai upaya pelemahan, padahal langkah ini diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme lembaga tersebut. Selama pemerintahan Jokowi, sejumlah kasus korupsi besar berhasil diungkap, yang menunjukkan bahwa pemerintahan ini tidak ragu untuk menindak para pelaku korupsi. Langkah-langkah reformasi ini justru membuktikan bahwa Jokowi bertekad menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan visi reformasinya.

Keberhasilan Jokowi dalam memimpin Indonesia selama hampir satu dekade harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Tuduhan miring terhadap pemerintahannya sering kali tidak didukung oleh fakta yang jelas, sementara dampak positif dari kebijakan dan reformasi yang dijalankannya sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Jokowi telah meletakkan fondasi bagi Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan demokratis melalui pembangunan infrastruktur, reformasi kelembagaan, serta komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, penting bagi semua pihak untuk menghindari provokasi yang dapat merusak stabilitas negara. Pejabat publik dan elit politik harus fokus pada upaya yang memperkuat persatuan dan menjaga kondusifitas bangsa. Upaya untuk memecah belah dengan provokatif tidak hanya merusak integritas bangsa tetapi juga membahayakan keharmonisan sosial dan politik yang diperlukan untuk kemajuan bangsa.

Ketika stabilitas negara terganggu, yang rugi bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh bangsa. Stabilitas politik dan sosial adalah fondasi penting bagi tercapainya kesejahteraan bersama, dan setiap bentuk provokasi yang bertujuan merusaknya harus dilawan dengan semangat persatuan dan kesadaran kolektif untuk menjaga perdamaian.