Politik sebagai identitas dimaksudkan bahwa setiap keterlibtan dan pandangan seseorang terhadap isu-isu politik itu menjadi bagian integral dari cara mereka mengidentifikasikan diri mereka sendiri. Identitas selalu mengacu kepada karakter khusus individu ataupun anggota dari suatu kelompok tertentu. Identitas berasal dari kata "idem" yang dalam bahasa Latin itu berrarti sama. Oleh karena itu, identitas mengandung makna kesamaan atau kesatuan dengan yang lain dalam suatu wilayah atau hal-hal tertentu.Â
Selain memiliki makna kesamaan, identitas juga dapat mengandung arti perbedaan. Identitas dapat dipakai dalam mengartikan perbedaan karakter dalam suatu kelompok ataupun tiap individu dari suatu kelompok tertentu. Dan karenanya identitas ini memiliki dua arti yang berbeda, dan saling berhubungan antara persamaan dan perbedaan. Adapun filsuf yang mengemukakan teori identitas adalah Jeffry Week, identitas itu akan berkaitan dengan belonging dimana setiap individu mempunyai persamaan satu dengan lainnya serta apa yang menjadi pembeda antara satu dengan individu yang liannya, sehingga identitas ini menjadi suatu hal yang penting untuk dimiliki individu bahkan komunitas ataupun kelompok.
Dalam konteks politik, dimana politik itu digunakan seseorang sebagai identitas mereka, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, atau bahkan hanya sekedar identitas yang biasa orang awam miliki. Salah satu contohnya adalah pegawai ASN dimana pekerjaan mereka akan terus bersinggungan dengan yang namanya politik. Bekerja di pemerintahan mengatur keseluruhan jalannya birokrasi higga ketingkat paling bawah. Pelaku birokrasi ini akan terus dihadapkan dengan permasalahan politik di dalam kehidupan kesehariannya.
Dalam penelitian yang sebelumnya penulis sudah lakukan, ada beberapa pertanyaan mengenai politik yang mungkin jawabannya hanaya bisa didapatkan dalam pekerjaan sebagai ASN. Penulis melakukan penelitian berupa wawancara di salah satu Kecamatan di Kota Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Tawang pada tanggal 30/10/2023. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, ada satu pernyataan yang dirasa sangat penting. Yaitu seberapa penting politik ini sebagai identitas seseorang dalam berkehidupan sebagai pegawai pemerintahan atau ASN. Ada jawaban dimana politik itu penting untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat terhadap yang diatas (pemerintah) dan bagaimana menyampaikan informasi dari pemerintah hingga sampai ke masyarakat. Politik ini tidak akan lepas dari yang namanya masyarakat ataupun individu karena dari kedua-duanya juga perlu yang namanya politik.Â
Lalu jika dihubungkan dengan tugas ataupun tanggung jawab sebagai ASN, politik itu sebagai wadah dalam peningkatan kualitas layanan publik, ASN ini dituntut dalam setiap penyelenggaranaan pelayanan publik tersebut diharuskan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan para pegawai pemerintahan ini senantiasa untuk terus mengupayakan agar pelayanan publik itu sesuai dengan harapan masyarakat dan masyarakat terpenuhi segala keinginan dan harapannya. Pelayanan ini harus memberikan inovasi terbaru, dapat memperbaiki alur pelayanan agar dapat mempermudah masyarakat, dan memenuhi setiap apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hingga pada akhirnya tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pelayanan ataupun alur birokrasi dalam pemerintahan itu berbelit-belit dan dipersulit.
Dilihat dari hasil penelitian dan jawaban yang diberikan tersebut, dapat dipastikan bahwa para pegawai pemerintahan dan juga ASN terkhusus yang ada di Kecamatan Tawang ini sangat menganggap penting politik, dikarenakan politik ini sebagai jembatan atas pemerintah dengan rakyatnya. Dan representasi rakyat ini akan terus berubah ataupun alur birokrasi akan terus berubah sejalan dengan Pemilu berlangsung, dan oleh karena itu setiap 5 tahun sekali masyarakat diberikan kesempatan untuk berpolitik dimana mereka dapat memilih pemimpin sebagai perwakilan dari rakyat yang sesungguhnya. Identitas sebagai seorang yang melaksanakan perintah negara dan bekerja untuk rakyat (ASN) pada dasarnya sudah melekat dipunggung mereka bahwa setiap pekerjaan mereka itu merepresentasikan politik dan hal ini pun dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bangsa ini salah satunya mensejahterakan.
Politik sebagai identitas dalam konteks ini mencakup setidaknya pemahaman dan juga keterlibatan sebagai pegawai pemerintahan dalam dinamika politik yang ada, yang akan mempengaruhi berjalannya pelaksanaan dari tugas maupun tanggung jawab yang dipikul para pegawai pemerintahan.Â
Identitas politik sebagai pegawai pemerintah mencakup tentang kesadaran terhadap kebijakan yang berlangsung atau sedang dilaksanakan ataupun pemahaman terhadap setiap perubahan yang terjadi di dalam politik yang mungkin akan mempengaruhi lingkungan pekerjaan mereka. Identitas yang dimiliki sebagai seorang yang berpolitik memiliki tanggung jawab yang besar dimana akan berdampak pada peran seseorang termasuk pegawai pemerinthana ini. Hal ini erat kaitannya dengan kesadaran politik, dimana para pegawai pemerintahan harus sadar posisi sebagai seseorang yang berpolitik hal ini menjadi aspek yang penting untuk menjalankan tugas dengan integritas dan efektivitas yang baik. Pegawai pemerintahan harus dapat memahami situasi dan kondisi seperti apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat.Â
Kesadaran berpolitik ini dapat memperkuat kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang ada dan dapat menghadapi dinamika politik baik dalam lokal ataupun nasional. Penting bagi pegawai pemerintahan juga untuk mempertahankan netralitas dalam setiap pelaksanaan pelayanan publik agar keputusan dan tindakan yang diambil atau diputuskan dapat dan tetap berlandaskan pada kepentingan umu (masyarakat) tanpa adanya preferensi politik yang dapat merugikan beberapa pihak dan dapat merugikan prinsip keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H