Realisme dalam Kebijakan Hilirisasi: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Energi Indonesia

Definisi Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Definisi lainnya dari politik luar negeri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa politik luar negeri adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Tujuan utama dari politik luar negeri adalah melindungi kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara,  berusaha memperoleh barang dan sumber daya yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan untuk meningkatkan perdamaian global yang nantinya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi stabilitas dunia. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dimana terdapat faktor internal yang mencakup sistem politik, ekonomi, budaya sejarah, dan opini publik. Terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti struktur global, hukum internasional, dan isu-isu global yang sedang hangat dibicarakan.

Teori Realisme

Terkait dengan pembahasan mengenai politik luar negeri, teori utama yang akan digunakan adalah realisme. Teori realisme merupakan salah satu pendekatan tradisional dan utama dalam studi Hubungan Internasional. Akar dan sejarah teori ini berasal dari beberapa pemikir, seperti Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes yang menekankan sifat egois manusia dan pentingnya kekuasaan dalam politik.  Realisme lantas muncul sebagai pendekatan formal dalam studi Hubungan Internasional setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

 Terdapat beberapa asumsi dasar dalam pendekatan ini, seperti sistem internasional yang dianggap bersifat anarkis dimana tidak ada otoritas pusat yang mengatur perilaku negara sehingga negara harus bergantung pada diri sendiri untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan mereka, negara dipandang sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional dimana tindakan mereka didorong oleh kepentingan nasional terutama dalam hal kekuasaan dan keamanan, dan negara dianggap sebagai aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi untuk memaksimalkan kepentingan nasional mereka sehinga terkadang keputusan ini sering kali berfokus pada keamanan dan kelangsungan hidup negara. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan adalah elemen sentral dalam politik internasional. Dalam pandangan realis, semua negara cenderung mengejar kekuasaan dan pengaruh, serta berusaha meraup sumber daya sebanyak mungkin untuk mempertahankan posisi mereka di panggung global.

Kebijakan Hilirisasi Ekonomi Indonesia

Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi dan digitalisasi dalam upaya Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo memiliki langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat ekonomi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Langkah strategis yang diambil adalah hilirisasi ekonomi yang telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia sejak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia. 

Hilirisasi adalah proses transformasi ekonomi berkelanjutan dimana kegiatan industri hilir meningkatkan nilai tambah dari bahan baku mentah menjadi barang bernilai tinggi. Ini melibatkan pengolahan, manufaktur, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan kompleksitas produk sebelum mencapai konsumen akhir. Terdapat beberapa manfaat hilirisasi ekonomi, seperti peningkatan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja baru, juga mengurangi ketergantungan pada harga komoditas global, dan meningkatkan daya saing global.

Jokowi menegaskan bahwa peningkatan ekonomi melalui hilirisasi ditujukan sebagai kunci peningkatan penerimaan negara. Hilirisasi terutama di sektor nikel telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Ekspor nikel Indonesia meningkat dari Rp45 triliun pada 2015 menjadi Rp520 triliun pada 2023. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa dengan keberhasilan hilirisasi, Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2045.

Salah satu fokus utama hilirisasi adalah pengolahan nikel, dimana Indonesia berupaya untuk menjadi produsen utama produk-turunan seperti baterai untuk kendaraan listrik. Dengan melarang ekspor bijih nikel mentah, pemerintah mendorong investasi dalam industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai jual komoditas tersebut hingga 68 kali lipat. Hal ini mencerminkan strategi realis untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam demi kepentingan nasional.

Sejak Januari 2020, Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah sebagai bagian dari upaya hilirisasi. Indonesia menguasai sekitar 70% cadangan nikel dunia, sehingga Indonesia berpotensi besar untuk menjadi pusat industri nikel global terutama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia juga sempat digugat oleh Uni Eropa. Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan ini merugikan mereka karena menghambat akses mereka terhadap bahan baku yang diperlukan untuk industri mereka.

Selain nikel, hilirisasi juga difokuskan pada sektor tembaga dan bauksit dengan investasi besar dalam pembangunan smelter. Proyek smelter di Amman-Sumbawa dan Freeport-Gresik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mengurangi impor bahan baku. Dengan investasi mencapai Rp50-60 triliun, proyek ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Lalu bukan hanya hilirisasi dalam sektor mineral saja, Jokowi juga melakukan hilirisasi dalam sektor-sektor padat karya seperti rumput laut, kopi, dan kakao. Ia melihat potensi besar dalam pengembangan industri hilir yang dapat memberikan banyak manfaat seperti menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Pada sektor nikel di Sulawesi Tenggara akibat dari hilirisasi nikel, jumlah tenaga kerja di sektor tersebut meningkat dari 1.800 menjadi 71.500 pekerja.

Dalam peresmian Pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya mengolah komoditas, seperti kopi, kakao, lada, dan nilam. Indonesia yang memiliki luas kebun kopi 1,2 hektar, kakao 1,4 juta hektar, serta kebun lada dan nilam di seluruh penjuru wilayah Indonesia perlu dimaksimalkan potensinya melalui industrialisasi. Lalu, Presiden juga  menyoroti perlunya pengembangan produk rumput laut di Indonesia agar lebih dikembangan dan dapat bernilai tinggi. Dengan panjang garis pantai lebih dari 80 kilometer, Presiden berharap agar masyarakat pesisir dapat memanfaatkan rumput laut menjadi produk yang lebih bernilai, bukan hanya sekedar produk mentah saja.

Kebijakan Hilirisasi Dilihat Dari Perspektif Realisme

Kebijakan Indonesia era Jokowi yang melakukan hilirisasi ekonomi dilihat dalam perspektif realisme dapat dilihat dari beberapa aspek penting, seperti bergantung pada diri sendiri sebagai sebuah negara, tindakan negara yang didorong oleh kepentingan nasional, dan tindakan negara sebagai aktor rasional. Dalam hal kepentingan nasional, realisme menekankan bahwa negara harus memprioritaskan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Dalam konteks hilirisasi Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam seperti mineral dan energi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor serta ekspor bahan mentah. Dengan mengolah nikel dan juga produk mentah lainnya, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan asumsi realisme yang negara hanya dapat bergantung pada diri sendiri dimana Indonesia hanya dapat bergantung pada kemandirian ekonominya untuk meningkatkan pendapatan negara.

Kebijakan hilirisasi yang dilakukan Indonesia juga ditujukan untuk memperoleh kepentingan nasional Indonesia, yaitu mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah ke pengolahan produk bernilai tambah. Lalu, hiliraisasi ini diharapkan dapat mendorong investasi asing yang lebih merata di luar Pulau Jawa, mendukung industrialisasi di wilayah Indonesia Timur dan menciptakan ekosistem industri yang lebih berkualitas. Hal ini sesuai dengan asumsi realisme yang melihat bahwa aktor negara dalam bertindak selalu sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia melakukan tindakan hilirisasi dengan tujuan kepentingan nasional Indonesia.

Kebijakan hilirisasi Indonesia dilakukan Indonesia dengan mengkalkusikan untung-rugi untuk memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan hilirisasi Indonesia ditujukan untuk keamanan energi dan kelangsungan hidup negara Indonesia. Keamanan energi yang dimaksud adalah mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang dilakukan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam tetap berada di dalam negeri, sehingga meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpanjakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Lalu, terkait dengan kelangsungan hidup negara adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang ingin peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Tindakan Indonesia sebagai aktor rasional ini sesuai dengan asumsi realisme yang melihat bahwa tindakan negara dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan fokus pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat negara tersebut.