Realisme dalam Kebijakan Hilirisasi: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Energi Indonesia

Definisi Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Definisi lainnya dari politik luar negeri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa politik luar negeri adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Tujuan utama dari politik luar negeri adalah melindungi kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara,  berusaha memperoleh barang dan sumber daya yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan untuk meningkatkan perdamaian global yang nantinya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi stabilitas dunia. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dimana terdapat faktor internal yang mencakup sistem politik, ekonomi, budaya sejarah, dan opini publik. Terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti struktur global, hukum internasional, dan isu-isu global yang sedang hangat dibicarakan.

Teori Realisme

Terkait dengan pembahasan mengenai politik luar negeri, teori utama yang akan digunakan adalah realisme. Teori realisme merupakan salah satu pendekatan tradisional dan utama dalam studi Hubungan Internasional. Akar dan sejarah teori ini berasal dari beberapa pemikir, seperti Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes yang menekankan sifat egois manusia dan pentingnya kekuasaan dalam politik.  Realisme lantas muncul sebagai pendekatan formal dalam studi Hubungan Internasional setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

 Terdapat beberapa asumsi dasar dalam pendekatan ini, seperti sistem internasional yang dianggap bersifat anarkis dimana tidak ada otoritas pusat yang mengatur perilaku negara sehingga negara harus bergantung pada diri sendiri untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan mereka, negara dipandang sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional dimana tindakan mereka didorong oleh kepentingan nasional terutama dalam hal kekuasaan dan keamanan, dan negara dianggap sebagai aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi untuk memaksimalkan kepentingan nasional mereka sehinga terkadang keputusan ini sering kali berfokus pada keamanan dan kelangsungan hidup negara. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan adalah elemen sentral dalam politik internasional. Dalam pandangan realis, semua negara cenderung mengejar kekuasaan dan pengaruh, serta berusaha meraup sumber daya sebanyak mungkin untuk mempertahankan posisi mereka di panggung global.

Kebijakan Hilirisasi Ekonomi Indonesia

Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi dan digitalisasi dalam upaya Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo memiliki langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat ekonomi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Langkah strategis yang diambil adalah hilirisasi ekonomi yang telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia sejak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia. 

Hilirisasi adalah proses transformasi ekonomi berkelanjutan dimana kegiatan industri hilir meningkatkan nilai tambah dari bahan baku mentah menjadi barang bernilai tinggi. Ini melibatkan pengolahan, manufaktur, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan kompleksitas produk sebelum mencapai konsumen akhir. Terdapat beberapa manfaat hilirisasi ekonomi, seperti peningkatan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja baru, juga mengurangi ketergantungan pada harga komoditas global, dan meningkatkan daya saing global.

Jokowi menegaskan bahwa peningkatan ekonomi melalui hilirisasi ditujukan sebagai kunci peningkatan penerimaan negara. Hilirisasi terutama di sektor nikel telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Ekspor nikel Indonesia meningkat dari Rp45 triliun pada 2015 menjadi Rp520 triliun pada 2023. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa dengan keberhasilan hilirisasi, Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2045.